Evaluasi DAK Triwulan 4 2018, dan Evaluasi Perencanaan DAK 2019
Memasuki bulan terakhir triwulan terakhir tahun 2018, merupakan waktu untuk persiapan evaluasi akhir pelaksanaan DAK 2018, baik fisik maupun non fisik. Persiapan evaluasi yang dimaksud adalah pencatatan realisasi kinerja yang sudah mencapai 100%, mengidentifikasi capaian saat ini, perkiraan realisasi yang dapat dicapai hingga akhir tahun, serta mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan DAK 2018. Selain berfungsi sebagai persiapan evaluasi akhir tahun, evaluasi ini juga berfungsi untuk mengevaluasi kinerja triwulan 4 dari kegiatan bersumber DAK.
Subbag Program Dinas Kesehatan DIY pada hari Senin, 17 Desember 2018 melaksanakan Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan DAK Triwulan 4 Tahun 2018 dan Evaluasi Perencanaan DAK 2019. Bertujuan seperti disebutkan di atas, kegiatan ini menyaring informasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten/kota dan RSUD yang menerima anggaran DAK di 2018 serta akan melaksanakan anggaran DAK di tahun 2019. Peserta yang sedianya diundang adalah semua Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan RSUD se-DIY, serta beberapa seksi di Dinas Kesehatan, UPT Bapelkes, dan RSJ Grhasia. Walaupun, ada beberapa yang tidak bisa hadir.
Dari hasil pertemuan koordinasi evaluasi tersebut, diketahui bahwa untuk DAK Fisik, realisasi Fisik sebagian besar telah mencapai 100%, meskipun secara keuangan tidak/belum mencapai 100%, karena memang nilai kontrak yang di bawah pagu, atau sedang proses pembayaran sehingga belum dihitung sebagai realisasi. Sedangkan untuk DAK Non Fisik, belum ada yang mencapai 100%, baik realisasi fisik maupun keuangan. Hal ini dikarenakan masih ada kegiatan yang memang direncanakan dilaksanakan bulan Desember, serta proses peng-SPJ-an yang belum selesai, sehingga belum termasuk dalam realisasi. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi selama 2018 antara lain untuk DAK bidang farmasi adalah ketersediaan jenis obat, untuk DAK bidang kesehatan dasar adalah penyelesaian kontrak mundur, dan untuk DAK bidang rujukan adalah ketersediaan alat serta penyelesaian kontrak yang terlambat. Sedangkan permasalahan pelaksanaan DAK Non Fisik, antara lain keterlambatan turunnya anggaran, kekurangtepatan perhitungan jumlah ibu melahirkan, serta keterlambatan dalam penyelesaian SPJ/SP2D.
Hasil pertemuan selain di atas adalah informasi awal DAK tahun 2019. Diketahui bahwa semua anggaran DAK sudah masuk ke dalam APBD. Terdapat beberapa yang berbeda data antara pada saat usulan di Krisna dan hasil desk. Permasalahan yang saat ini sudah ditemui adalah data anggaran yang masuk di e-renggar adalah pagu awal, bukan pagu hasil desk, sehingga nantinya akan mempengaruhi persentase realisasi.