NamaPertanyaan, Saran, AduanRespon
widia ningsih

saya ingin mengajukan komplain atas pelayanan yang saya terima di Puskesmas Pembina Matraman Jl. Kebon Kelapa Raya No. 29 (letaknya diwilayah kayumanis II). Pada tanggal 10.06.2014 jam 08.10, saya datang ke Puskesmas tersebut untuk memeriksakan kehamilan saya yg sudah memasuki usia 2bulan. Sampai disana, saya ikuti prosedur yang ada seperti ambil no urut dan antri. Namun pada saat itu tidak seperti biasanya, pendaftaran tidak dilakukan diloket, kami hanya diberikan no urut antrian saja. Dokter yang menangani pasien khusus Kia (Kehamilan Imunisasi Anak) baru terlihat sekitar jam 08.40 dan saat itulah no urut 1 dimulai diperiksa. Dengan kesabaran saya menunggu no urut giliran saya dipanggil. 1 orang pasien diperiksa kurang lebih 20 menitan. Ketika pada saat giliran no urut saya masuk (saat itu jam sekitar jam 09.45), saya memberikan Kartu Jakarta Sehat & KTP milik saya (kebetulan saya daftar baru diPuskesmas tersebut).Begitu mengetahui saya daftar baru, petugas Puskesmas malah menyuruh saya diperiksa belakangan (antri kembali) dan mempersilahkan pasien yang sudah ada datanya diperiksa duluan. Harus berapa lama lagi saya menunggu??? Yang tambah membuat saya sakit hati lagi, saya sudah jelaskan pada petugas Puskesmas tersebut bahwa saya demi periksa kehamilan saya diPuskesmas ini saya telah izin datang terlambat masuk kerja. Didepan pintu masuk periksa Saya katakan bahwa "bu tolong, saya ini mau dinas(kerja) kembali dan saya sudah menunggu dari tadi..." tapi tetap omongan saya tidak didengar dan tetap menyuruh pasien yang sudah ada daftarnya untuk masuk. Dengan perlakuan seperti ini, "dimana etika dan sumpah janji kalian yang akan melayani masyarakat dengan baik?!!!" Jangan hanya karna MALAS menulis data, ada pasien yang diRUGIkan.. Dengan perasaan kesal, saya buang no urut tersebut dan berjalan keluar. Mohon untuk pihak terkait memberikan peringatan dan pengarahan tata cara yang benar dalam hal pelayanan.masyarakat di Puskesmas tersebut... Saya sangat berharap ada Sidak di Puskesmas tersebut agar yang bersangkutan tahu kesalahan dan tidak mengulangi kembali. terima kasih.

Kpd sdri Widia ningsih diucapkan terima kasih atas partisipasi sdri menulis di web kami. Namun demikian, melihat isi tulisan saudara dan alamat domisili saudara maka kami tidak dapat banyak membantu karena wilayah kerja kami hanya di lingkup wilayah DIY.

Demikian penjelasan kami dan atas kekurangannya kami mohon maaf. Terima kasih

Siwi

Mohon dikirim Struktur Organisasi Dinas Kesehatan DIY

Bu Siwi yang kami hormati. Kami umengucapkan terima kasih atas partisipasi dalam menulis di web kami. Mengenai informasi yang saudara butuhkan maka dapat kami sampaikan sebagai berikut :

Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah  DIY dan Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah  DIY serta Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kesehatan  Daerah Istimewa Yogyakarta, maka dalam melaksanakan tugas dan fungsinya seperti dalam pasal 4 peraturan gubernur tersebut maka Dinas Kesehatan  DIY dilengkapi dengan struktur organisasi yang terdiri dari :

1. Sekretariat terdiri dari :

  1. Subbagian Umum;
  2. Subbagian Keuangan;
  3. Subbagian Program.

2. Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan terdiri dari :

  1. Seksi Pengendalian Penyakit;
  2. Seksi Survailans dan Imunisasi;
  3. Seksi Penyehatan Llingkungan.

3. Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari;

  1. Seksi Kesehatan Dasar;
  2. Seksi Kesehatan Rujukan dan Kesehatan Khusus;
  3. Seksi Pelayanan Informasi Kesehatan.

4. Bidang Kesehatan Masyarakatterdiri dari :

  1. Seksi Kesehatan Keluarga;
  2. Seksi Promosi Kesehatan dan Kemitraan;
  3. Seksi Gizi.

5. Bidang Sumber Daya Kesehatan terdiri dari;

  1. Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan;
  2. Seksi Bina Tenaga dan Sarana Kesehatan;
  3. Seksi Farmasi, Makanan, Minuman dan Alat Kesehatan.

6. UPTD, terdiri dari :

  1. Balai Pengobatan Penyakit Paru?Paru;
  2. Balai Laboratorium Kesehatan;
  3. Balai Pelatihan Kesehatan;
  4. Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial.

7. KelompokJabatan Fungsional.

Yuvita Septiani

Salam sehat, Saya dan keluarga berasal dari kota Bandung dan sekitar Maret tahun lalu mulai menetap di daerah Banguntapan, Bantul. Ada yg tdk biasa di sini. Bagi kami, cuaca Jogja sangat panas, jauh beda dgn daerah Bandung yg notabene ketinggian daerah’a jauh di atas permukaan laut. Namun dalam waktu setahun kami mulai bisa beradaptasi. Hanya saja yg lebih mengganggu, memang kebanyakan di daerah domisili keluarga kami yg baru kini, sumber air berasal dari sumur tertutup (berada di dalam rumah, dibiarkan terbuka; bkn dalam artian mulut sumur ditutup). Hal tsb ternyata memengaruhi kualitas air yg kami gunakan untk MCK, entah dgn efek ketika air tsb dikonsumsi (krn memang untk memasak – minum & makan) pun kami hanya menggunakan dari satu sumber yg ada. Bagi beberapa anggota keluarga yg sering berinteraksi dgn air (mencuci, memasak, dsb), air pun merusak kesehatan kulit. Kulit menjadi sangat kasar, gatal, dan terkelupas. Bukan hanya kena kutu air, tapi mengelupas dan mengeluarkan cairan bening spt ketika getah karet mulai keluar menyeruak dari batang pohon karet yg dikelupas kulit. Sangat sakit dan mengganggu aktivitas. Pemikiran saya bahwa, ketika air tsb berinteraksi dgn kulit saya menyebabkan infeksi dan iritasi yg ssangat parah, apalagi ketika dikonsumsi. Bisa jadi kondisi tsb disebabkan kurangnya adaptasi dari kami, krn kejadian tsb saya belum dapati terjadi kpd warga yg lain. Hanya saja sbg SKM saya sedikit curiga bahwa hal tsb bukan terjadi semata2 krn kurangnya adaptasi dari kami, krn memang dari segi kesling pun sudah hampir bisa saya perkirakan bgmana kualitas air’a. Pertanyaan saya, apa penyebab hal tsb? Jika ingin mengetahui kualitas air tsb, harus menghubungi siapa? Untk penanganan awal secara primer, bgmana cara’a? Mohon tanggapan’a. Terima Kasih.

Kepada sdr Yupiati diucapkan terimakasih atas tulisan saudara di web kami.

  1. Dari permasalahan yang sdri sampaikan maka sebaiknya air sumur di periksakan kualitas air dulu, apakah memenuhi persyaratan kualitas air bersih yang sesuai permenkes 416/Menkes/Per/IX/1990. Saudara dapat menghubungi sanitarian puskesmas banguntapan bantul untuk dapat dilakukan pengambilan sampel air sumur dan diperiksakan ke laboratorium dinkes bantul
  2. Setelah ada hasil pemeriksaan air sumur baru dapat dilakukan tindakan perbaikan kualitas air sumur/

Demikian dan terima kasih

alniati haryani

ass, bpk/ibu, sya ingin menanyakan,'' saya kan mendapatkan kartu KJS dan kemaren saya periksa kehamilan k puskesmas kecamatan dan katanya saya terdaftarnya di puskesmas kelurahaan.. yang saya ingin pertanyakan gimana caranya pindah KJS k puskesmas kecamatan dan syaratnya apa saja.?????? terima kasih.

Yth. Ibu Alniati, terimakasih telah memanfaatkan media ini untuk konsultasi, tetapi mohon maaf media ini untuk wilayah kewenangan di DIY sehingga kalau anda memiliki Kartu KJS kami sarankan langsung ditanyakan kepada instansi pengelolaanya

Demikian tanggapan dan jawaban dari kami dan ada kurangnya mohon maaf.

tri ana sari

pada tgl 17 april 2014 jam 08.30 tepatnya di puskesmas ngalik sleman 01 yogyakarta.saya dtng kesana untuk berobat anak saya sakit.ketika dtng saya mengikuti aturan yg di buat puskesmas dng ambil nomor antrian.kedua saya daftar baru (krn blm pernah berobat di puskesmas tsbt).wkt itu saya antri untuk di layani.kira2 ada 1/2 jam saya berdiri di dpn petugas puskesmas.saya sdh bilang berkali2 tp pihak petugas tsbt tdk merespon saya.saya di sini berobat membayar bkn mencari gratisan.tp kenapa pelayanan seperti itu.saya tny slu di lempar lempar bukan di buat arsip pendaftaran baru.terus terang saya marah & kecewa apa itu yg di namakan pelayanan kesehatan terhadap pasien.di mana etika petugas puskesmas tsbt.ketiga sayapun melihat bny petugas yg mementingkan diri sendiri dng mengobrol sesama teman tnp melihat lingkungan puskesmas bny orng antri berobat.saya minta di pertegas cara kerja puskesmas.atas perhatiannya saya ucpkan trima kasih

Kepada Triana sari yang kami hormati. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi sdri menyampaikan keluhan di web kami. Kami memaklumi atas kekecewaan yang saudara sampaikan terkait dengan pelayanan kesehatan yang sdri terima. Keluhan saudara akan kami sampaikan kepada Dinkes Kab.Sleman untuk menjadikan masukan dan melakukan pembinaan agar pelayanan kesehatan di puskesmas Ngaglik semakin baik.

Demikian atas masukannya diucapkan terima kasih

Naritasari

saya dan teman-teman merasa sangat resah sekali karena tetangga kami anak SD ada yang terkena lepra. Kader kesehatan dusun dan aparat dusun kami sudah bergerak dan sudah mengadu ke puskesmas terdekat ,pihak puskesmas sudah datang (+/- 3 kali) memberi penyuluhan kepada masyarakat dan juga keluarga penderita. Kami menjadi sangat resah dan ketakutan sekali karena si penderita ini sering keluar rumah dan main-main padahal dalam penyuluhan yg diberikan bahwa si penderita ini tidak boleh keluar rumah karena akan semakin mudah menular Kami sudah mengetahui bagaimana cara penularannya dan apa sebabnya maka dari itu kami sangat resah jika si penderita ini tidak di isolasi. Tidak hanya kami yg resah tetapi semua masyrakat disini juga sangat resah ,kami mencoba mengadu di web ini karna selama ini tidak ada tindakan yg riil yg dilakukan. Mohon perhatian, tindakan dan progress nya dengan cepat dan tepat...Terimaksih.

Sebelumnya kami ucapkan pada Sdri Nuritasari atas partisipasinya menyampaikan keluhan di web kami.

Menjelaskan tentang keluhan sdri perlu kami sampaikan hal-hal kebenaran mengenai penyakit kusta/lepra sebagai berikut:

  1. Penyakit kusta adalah penyakit menular menahun yang disebabkan oleh kuman kusta (Mycobactrium leprae) yang bersifat intraselular obligat. Saraf tepi/perifer sebagai afinitas pertama, lalu kulit dan mukosa saluran nafas bagian atas, kemudian dapat ke organ tubuh lainnya kecuali susunan saraf pusat. Atas dasar definisi tersebut, maka untuk mendiagnosis kusta dicari kelainan yang berhubungan dengan gangguan saraf tepi dan kelainan yang tampak pada kulit.
  2. Untuk menetapkan diagnosa penyakit kusta perlu dicari tanda-tanda utama atau tanda-tanda cardinal (cardinal signs), yaitu:
    1. Kelainan lesi (kulit yang mati rasa)
    2. Penebalan saraf tepi yang disertai dengan gangguan fungsi saraf
    3. Adanya basil tahan asam (BTA) didalam kerokan jaringan kulit (slit skin smear)
    4. Penderita penyakit kusta tidak perlu diisolasi apalagi dikucilkan dalam kehidupan bermasyarakat hal ini dilatar belakangi
      1. Penyakit kusta/lepra memiliki memiliki kemampuan yang sangat rendah meskipun mekanisme penularan penyakit kusta/lepra air way transmiting diseases (penyakit yang ditularkan udara pernapasan), namun tubuh memiliki mekanisme pertahanan terhadap kuman kusta yang terdapat pada mukosa nasopharing.
      2. Penyakit kusta/lepra pada anak-anak tidak menular kepada orang lain, justru anak-anak tertular dari penderita dewasa. Penularan melalui kontak langsung membutuhkan jangka waktu yang sangat lama dengan kontak sangat intensif
      3. Isolasi di dalam masyarakat bagi penderita yang mengalami penyakit tertentu tidak dikenal dalam strategi penanggulangan penyakit. Hal ini dikarenakan isolasi dalam masyarakat tidak efektif untuk mencegah perluasan penyakit menular. Isolasi dalam masyarakat juga melanggar hak azasi manusia yaitu hak untuk hidup bebas tanpa stigmanisasi dan diskriminasi. Apabila pemerintah dan atau masyarakat melakukan isolasi dalam konteks stigmanisasi dan diskriminasi, maka pelaku isolasi tersebut dapat dituntut telah melanggar hak azasi manusia, konsekuensi terbesar dari hal tersebut adalah pengucilan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam pergaulan Internasional.
      4. Tindakan dalam penanganan penderita kusta yang pertama dan terpenting adalah dengan menegakkan diagnosis dini dan memberikan pengobatan dini. Penderita kusta yang telah minum obat secara intensif sekurang-kurangnya 2 bulan pertama telah menurunkan kemungkinan penularan sebesar 90-95%. Pengobatan sampai release for treatment (RFT) atau pengobatan sampai selesai mampu menurunkan kemungkinan penularan sampai hanya sebesar 0,5-1%. Sehingga, apabila ada penderita kusta, tindakan yang efektif bukan pengucilan atau isolasi, tetapi adalah memberikan dan mengawasi pengobatannya.
      5. Penularan kusta melalui kontak langsung tidak efektif sepanjang kulit orang yang tersentuh dengan penderita kusta dalam keadaan utuh atau intact. Barier atau sawar kulit memiliki kekebalan seluler terhadap kuman kusta. Sehingga apabila seseorang menyentuh lesi kusta maka tidak serta merta orang tersebut akan tertular kusta. Kekebalan seluler oarng yang sehat akan terinisiasi atau terpacu untuk memakan kuman kusta yang melekat pada kulit intact. Menilik dari sistem kekebalan ini, maka kekhawatiran kusta sangat menular kepada orang sehat apabila bersentuhan ternyata sama sekali tidak terbukti.

Berdasarkan penjelasan kami di atas, maka kekhawatiran saudara akan penularan kusta secara meluas dalam waktu yang singkat tidak perlu dikhawatirkan.  Tindakan isolasi atau pengucilan penderita kusta adalah tindakan berlebihan dan memiliki implikasi yang justru lebih luas dan lebih memberatkan pada tatanan kehidupan masyarakat. Kasus yag saudara laporkan telah memperoleh penanganan yang adekuat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul dan RSUP. DR. Sardjito. Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul juga telah melakukan langkah-langkah pengamanan perluasan penyakit ini. Langkah pengamanan terakhir yang akan dilaksanakan terhadap perluasan penyakit ini adalah kegiatan Rapid Village Survey (RVS), yaitu kegiatan urvey untuk menemukan kemungkinan adanya penderita lain. Dengan kegiatan RVS ini, maka kemungkinan adanya penderita lain segera dapat ditemukan dan segera dapat diberikan pengobatan segera. Penemuan penderita dan pengobatan segera akan memutus mata rantai penularan, dan pada akhirnya menghentikan perluasan penyebaran penyakit.

Demikian penjelasan kami, dan apabila ada hal-hal lain yang perlu diketahui mengenai kusta ini dapat mengirimkan email langsung ke kendalipenyakit.diy@gmail.com atau kontak langsung ke nomor 08122711608 di samping email ke website Dinas Kesehatan DIY. Kami berharap penjelasan ini dapat menambah wawasan saudara dan meminimalisir kekhawatiran masyarakat terhadap penyakit kusta.

nilman afridita

Assalamualaikum.... sy sbg karyawan swasta yg dimana oleh perusahaan utk jamkes didaftarkan ke jpk jamsostek. Oleh karena peralihan. Kartu BPJS sy belum sy terima, sdgkn saat ini sudah masuk bulan april sy membutuhkan utk persalinan istri sy. Dan sesuai dgn surat ket yg sy terima dr bpjs cab cirebon bahwa utk kartu jpk jamsostek berlaku sampai tgl 31 maret 2014. Bagaimana solusinya?

Terimakasih saudara nilman, telah memanfaatkan media ini untuk konsultasi. Kami sampaikan bahwa media ini untuk mengkaver keluhan/masukan di wilayah DIY sehingga sebaiknya saudara dapat menghubungi langsung BPJS di cirebon.

Sebagai gambaran, kalo kebijakan di DIY bila kartu belum jadi masih dapat memanfaatkan kartu jamsosteknya tetapi nama peserta harus sudah ada di masterfile kepesertaan JKN

Modah - mudahan kelahiran istri saudara kemarin berjalan dengan baik dan dapat di jamin dengan program JKN oleh BPJS

Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih

liberdo arifin

malam pak,saya mau bertanya,saya ikut program bpjs,dan mengambil yang no 2,apakah beda nya denggan jkn yg bayar kelas 3??? dan apakah nanti jika saya jatuh sakit,akan diperhatikan oleh pihak rumah sakit? mohon bantuan nya..

Yth. Bpk Liberdo diucapkan terimakasih saudara telah memanfaatkan media ini untuk konsultasi. Penjelasan atas pertanyaan saudara adalah :

  • Besaran iuran dalam program JKN untuk peserta mandiri berbeda untuk paket rawat inap kelas II Rp. 42.500 sedang kelas III Rp. 25.500. Perbedaan yang diterima hanya pada akomodasi kelas rawat inap  sesuai membayar iuran
  • Setelah menjadi pesrta JKN dan apabila mengakses pelayanan kesehatan harusnya rumah sakit dapat memeberi pelayanan dengan baik

Demikian penjelasan kami dan terima kasih

peni

selamat siang, maaf saya mau tanya kakak saya sedang hamil 4 bulan dan dia sekarang ikiu dengan suaminya di banjarmasin kalsel,tp untuk kelahiran nanti dia ingin pulang ke rumah orang tua yang berdomisili di semarang karena akan melakukan operasi sesar karena keadaan fisiknya yang tidak normal. untuk itu apakah boleh mendaftar bpjs di kota semarang tapi menggunakan e-ktp banjarmasin daerah domisili dia sekarang,dan bagaimana cara mendaftarnya. terimakasih.

Terima kasih diucapkan kepada yth.sdri peni yang telah berpartisipasi menulis di web kami untuk berkonsultasi,

Perlu kami jelaskan bahwa :

  1. Pendaftaran BPJS di semarang tetap dimungkinkan, datang ke kantor BPJS kesehatan di semarang untuk proses pendaftarannya
  2. Pelayan kesehatan di era JKN dengan sistem berjenjang sehingga harus memilih faskes pertama ( puskesmas, dokter keluarga, klinik ) untuk pemeriksaan kehamilannya sebelum ke rumah sakit
  3. Prinsipnya kalo kasus kehamilan anda tidak memungkinkan melakukan persalinan di faskes tk.I maka akan diberi surat rujukan. Tidak dapat langsung datang ke RS ( faskes lanjutan ) tanpa rujukan surat kecuali Gaat Darurat.

Demikian penjelasan kami dan diucapkan terimakasih

iksan

Selamat siang . saya ingin mengadukan hama lalat yang ada disekitar rumah saya. Hama tersebut amat sangat mengganggu karena setiap harinya ribuan lalat datang kerumah saya dan warga yang lain. Hama lalat tersebut datang dari peternakan telor ayan di sebelah rumah saya. Peternakan tersebut bernama magatek. Mohon solusi dan apakah ada teguran langsung dari pihak depkes ataupun dinkes. Terima ksih

Bapak Iksan...sebelumnya diucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam menulis dalam web ini.

Perlu kami sampaikan terkait dengan tulisan saudara, bahwa permasalahan yang sdr sampaikan adalah permasalahan yang menjadi kewenagan kab/kota, yg dalam hal ini kab. sleman. Mengingat permasahan bau kandang ternak ayam maka sdr dapat menyampaikan ke Dinas Peternakan Kab. Sleman atau ke web pemda sleman yaitu www.slemankab.go.id.

Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan

raswan

wahai para pejabat purbalingga............... tolong di survE yaaaaaa, antara jln perempatan brak kembangan,cipawon,kr cengis& kr gedang. kec bukateja.... saat ini tgl 28.maret.2014, stiap hari aku melewatinya RASANYA.... seperti tidak ada kemerdekaan di muka bumi INDONESIA ini,!!!!! klo musim hjn kami lwt seperti berjalan di sungai yg lg surut dan sangat licinnn, klo musim kemarau.... debunya sgt berterbangan sampe susah buat bernafassss,,,.. klo kami pikir siii, yg membuat jln sgt rusak karena stiap hr di lewati DAMTREK yg bermuatan puluhan TON matrial pasir & batu, padahal klo di pikir kan yang KAYA itu yg buka DEPOT cuma beberapa orang saja,,, tp yg merasakan sengsara semua warga miskin&semua masyarakat yg melintasinya,.... PERCUMA SAJA MASYARAKAT MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN klo jln,nya aja kaya sungaiii.

Kami ucapkan terima kasih kepada sdr raswan atas keluhan yang disampaikan ke web kami. Namun demikian, melihat isi keluhan yang saudara sampaikan kami tidak dapat menjawab dikarenakan bukan kewenangan dan wilayah kami. Perlu Kami sampaikan bahwa web ini untuk menampung keluhan tentang kebijakan dan pelayanan kesehatan di wilayah DIY.

Demikian penjelasan kami dan kami mohon maaf tidak dapat memberikan penjelasan yang maksimal.

Fatma Andriani

Saya adalah peserta askes yang sekarang menjadi bpjs. Saat ini saya sedang hamil 9 bulan dan mendekati masa melahirkan. Ptk saya di dokter keluarga sehingga tidak ada fasilitas melahirkan. Sedangkan di bidan tempat saya biasa periksa belum bisa melayani bpjs/bpjs belum bisa digunakan. Di rumah sakit baru bisa melayani bpjs jika melahirkannya bermasalah. Bagaimana solusi untuk saya agar tetap bisa menggunakan bpjs untuk melahirkan secara normal?

Yth. Sdr Fatma telah memanfaatkan media ini untuk berkonsultasi. Benar yang saudari sampaikan bahwa sejak era JKN pelayanan kesehatan ditetapkan dengan siste rujukan berjenjang. Saya ucapkan selamat tentunya anda sekarang telah melahirkan semoga kelahiran kemarin tetap terjamin oleh BPJS kesehatan. Prinsipnya dalam mendapatkan pelayanan kesehatan harus melalui fasilitas kesehatan tingkat pertama ( puskesmas, dokel, klinik ) dan apabila tidak tertangani maka akan diberikan surat rujukan untuk ke faskes rujukan.

Bidan praktek swasta harus membuat jejaring dengan faskes tingkat pertama untuk dapat memberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan ibu dan anak sesuai kompetensi bidan. Kasus yang anda alami kemrin sudah benar, periksa di faskes primer dan untuk melahirkan dimana faskes pilihan anda tidak memiliki pelayanan persalinan tentunya proses kelahiran akan dilimpahkan ke faskes lain yang memiliki fasilitas pelayanan persalinan. Apabila persalinan tidak bisa dilaksanakan di faskes Tk. pertama maka akan dirujuk ke faskes lanjutan

Demikian dan terimakasih

Yuli Supriyatno

Assalamu'alikum saya ingin membuat kartu BPJS untuk ibu saya. Saat ini ibu saya sedang dirawat di rumah sakit panti nugroho dengan biaya sendiri dikarenakan ibu saya tidak mendapatkan kartu jamkesmas dari pemerintah. Padahal kami merupakan keluarga yg kurang mampu. Sebab itulah saya ingin mengurus kartu BPJS untuk ibu saya. Saya sudah mencari info melalui internet tentang prosedur penggunaan kartu BPJS. Disitu disebutkan kalo pemegang kartu BPJS tidak bisa langsung ke rumah sakit, tapi harus mendapatkan surat rujukan dari faskes primer dimana faskes primer itu terdiri dari puskesmas atau klinik yang ditunjuk saat pendaftaran BPJS kecuali emergency kstena kecelakaan atau penyakit yang serius bisa langsung ke rumah sakit. Yang ingin saya tanyakan : 1. Bagaimana prosedur lengkap penggunaan kartu BPJS? 2. Tolong berikan alasan kenapa pemegang kartu BPJS harus meminta surat rujukan dari puskesmas terlebih dahulu baru bisa ke rumah sakit? 3. Ibu saya diminta untuk rujukan ke rumah sakit yang lebih memadai karena penyakit ibu saya serius dan akan dibuatkan surat rujukan dari rumah sakit yg sekarang, apakah itu sudah memenuhi syarat penggunaan kartu BPJS? Mohon tanggapannya. Terima kasih. Wassalamu'alaikum

Yth. Bpk Bagoes, terimakasih atas partisipasi menulis di web kami. Untuk konsultasi dan selanjutnya akan kami jelaskan sbb:

  1. Prosedur penggunaan BPJS : Setelah peserta terdaftar dan memilih fasilitas kesehatan promer maka pelayanan kesehatan selalu melalui faskes primer, apabila kasus tidak tertangani maka faskes primer akan memberikan rujukan untuk ke faskes lanjutan
  2. Rujukan sebagai upaya sistem pelayanan berjenjang, surat rujukan tidak selalu diterbitkan puskesmas tetapi tergantung pilihan faskes primer ( Puskesmas, dokter keluarga, klinik ). Faskes primer sebagai gete keeper yaitu melayani semua penyakit di awal dan apabila tidak bisa dilayani di faskes primer karena keterbatasan alat, obat, tenaga maka harus di rujuk faskes lanjutan
  3. Sistem rujukan dimulai dari faskes primer, sekunder dan tertier. Faskes sekunder dan tertier ( RS ) sebagai rujukan lanjutan faskes primer, sehingga rujukan berjenjang yang dimaksud adalah di mulai dari faskes primer de faskes sekunder dan selanjutnya dari faskes sekunder ke faskes tertier. Jadi kasus rujukan yang terjadi pada ibu saudara suda benar.

Demikia penjelasan kami dan diucapkan terimakasih

Bagoes

Saya sempat datang berkunjung ke RS Sardjito Yogya, dan pada waktu itu bertepatan ada pengambilan limbah medisnya. Saya lihat tata cara pengambilannya acakadul hanya seperti limbah domestic. yang menjadi pertanyaan saya, apakah tidak ada cara pembuangan limbah medis yang bagus yang sesuai dengan aturan yang berlaku ? mengingat bahaya nya bila di berikan ke pengumpul yang kurang prof dan tidak bertanggung jawab. terima kasih

Sebelumnya kami ucapkan terimaksih kepada Sdr Bagoes yang telah berpartisipasi aktif dengan menyampaikan keluhan di web kami. Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa tata cara  pengambilan limbah medis di Rumah sakit harus mengacu pada Kemenkes RI No. 1204/Menkes/SK/X/2004 tentang persyaratan kesehatan lingkungan Rumah Sakit. Pelaksanaan tatalaksana pengelolaan limbah medis RS dimulai sejak adanya pemilahan, pengangkutan dan pemusnahan. Sebebnarnya pengelolaan limbah medis di RSU DR Sardjito sudah mengacu pada kemenkes yang berlaku. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya instalasi yang bertanggungjawab mengelola limbah ( Unit Sanitasi ), SOP Pengelolaan Limbah Medis, sarana dan prasarana pengelolaan limbah dan dokumen kerjasama pemusnahan limbah dengan pihak ketiga yang berijin. Namun kami sadari juga bahwa didalam pengelolaan limbah juga melibatkan sumber daya manusia juga mulai dari proses pengumpulan sampai pemusnahan yang membutuhkan perilaku dan ketaan SDM di semua lini. Inilah yang mungkin masih membutuhkan pengawasan dan motivasi terus menerus sehingga perilaku yang salah dapat di luruskan/ di perbaiki

Demikian dan terimakasih atas masukannya dan kami tunggu masukan lagi guna perbaikan pelayanan kesehatan di lingkungan DIY

WATI NOVIYANTY

KEPADA YTH. PENGELOLA BPJS, BERIKUT SAYA MAU MENANYAKAN BISAKAH KITA MENGGUNAKAN FASILITAS PEROBATAN BPJS UNTUK OPERASI PENYAKIT KISTA, JIKA BISA BAGAIMANA PROSEDURNYA?KARENA KAKAK SAYA ANGGOTA BPJS DARI PERUSAHAANNYA, TAPI KATANYA BPJS TIDAK MENGKOVER OPERASI PENYAKIT ITU, JIKA MEMANG DEMIKIAN, ADAKAH LIST PENYAKIT YG DICOVER OLEH BPJS DAN YG TIDAK DICOVER BJS. BERHUBUNG DENGAN KAKAK SAYA AKA SEGERA OPERASI 2 HARI INI, MOHON TANGGAPANNYA SEGERA. DAN DI BATAM BANYAK BELUM ADA KARTU BEROBATNYA, BAGAIMANAKAN SOLUSINYA?

Yth. Ibu Novianty, terima kasih anda telah memanfaatkan media ini untuk berkonsultasi, selanjutnya akan kami jelaskan pertanyaan anda sbb :

  1. BPJS dapat mengcover semua penyakit atas indikasi medis termasuk kista apabila sesuai indikasi medis harus dioperasi maka BPJS akan menjamin
  2. Prosedur harus melalui pemeriksaan fasilitas kesehatan tingkat dasar ( puskesmas, dokter keluarga, klinik ) sesuai faskes yang anda pilih. Apabila kasusnya tidak bisa ditangani di faskes tingkat pertama maka akan dirujuk ke faskes tingkat lanjutan. Operasi kista tentunya tidak bisa dilakukan di fasilitas dasar maka sebelum ke rumah sakit harus telah membawa rujukan dari faskes dasar.
  3. BPJS dari perusahaan aturan mainnya tetap sama jadi tidak ada perbedaan perlakuan diantara peserta BPJS
  4. Apabila perusahaan telah melakukan registrasi tetapi data based peserta telah masuk ke BPJS dan kartu belum jadi maka yang bersangkutan tetap bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang diperlukan

Demikian penjelasan dari kami dan mohon maaf bila kurang berkenan.

Randy Yusuf

Asalamualaikum wrwb,saya adalah pemuda anti kriminal dan anti kejahatan .,Saya Menyarankan kpada smua rumah sakit dan klinik di sluruh yogyakarta untuk tidak melayani tindak kriminal ABORSI walaupun dan dngan alasan apapun..Barusan saya nongkrong di satu sisi jalan di kota cireban, saya dngar pembicaraan dari seseorang sebelah saya nongkrong yg tidak saya ktahui itu siapa dan di mana dia tinggal cuma yang saya dengar dengan samar nama tman yang akan di aborsikan adalah ISMULYANI///ISMULYANTIsecara tidak sengaja saya mendengarkan pembicaraan dia yang berusaha mengaborsikan kandungan kehamilan temannya yang sudah berusia 3BLAN ,inti dari penbicaraan mereka adala dia ingin menolong temannya ISMULYANIyg akan ABORSI dan dia memberi tahu: bahwa ada rumah sakit/klinik di yogyakarta yang mau melayani praktek ABORSI tersebut,dan yg saya dengar juga rumah sakit yang dia obrolkan memberi tarif tidakan yang tidak manusiawi tersebut seharga 3jt700ribu..Terusterang saya tidak stuju dan mengecam tindakan dan pelayanan tersebut..mulai saat ini dan detik ini sampai seterusnya saya mohon dan saya sarankan dengan tegas kpada semua rumah sakit/klinik,sluruh dokter di kota dan di kabupaten" di yogyakarta untuk tidak melayani praktek ABORSI dengan alasan apapun dan kpada Dinas kesehatan yogya karta saya sarankan untuk segera menindak lanjuti cek ulang rumah sakit dan klinik"di yogyakarta supaya lebih steril dari tindak kjahatan ABORSI tersebut m,ulai dari sekarang.. crita ini adalaah fakta dan jikalau ada nama pasien yamg bernama ismulyani/ismulyanti berrambut pirang berkulit putih ramping kpada seluruh rumah sakit dan dogter untuk tidak menerima pasien tersebut..Sbenernya saya juga mendegarka nama asli rumah sakit dan dogter tersebut tapi saya tidak akan menyebutkan di karenakan sangt menyangkut nama baik ,Trima kasih atas perhatian dari semua kalangan kesehatanyogyakarta dan saya mohon untuk sgera di tindak lanjuti TERIMA KASIH Asalamualaikum wRWB

Saudara rendy, kami ucapkan terimakasih bahwa saudara melalui media ini dapat menginformasikan masalah ini. Selanjutnya kami mohon saudara dapat memberikan data secara lengkap sehingga dapat kami tindaklanjuti penanganan kasusnya berdasarkan data yang akurat

SUGONDO

sebelum BPJS diterapkan tahun2014 peserta PKH dapat dilayani Di Puskesmas, namun setelah BPJS di terapkan, peserta PKH dengan sendirinya tidak bisa dilayani karena Kepersetaan BPJS sekarang adalah berasal dari peserta JAMKESMAS, ASKES PNS, TNI, Polri serta Jamsostek, mohon penjelasannya???????

Terima kasih pak sugondo telah memanfaatkan media ini untuk konsultasi, selanjutnya akan kami jelaskan atas pertanyaan saudara sbb :

  1. Peserta PKH yang mempunyai kartu jamkesmas jelas tidak masalah, karena dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dapat menunjukkan kartu jamkesmas sebagai identitas penerima bantuan iur ( PBI ) Jaminan Ksehatan Nasional ( JKN )
  2. Bagi pemegang Kartu PKH tetapi tidak memiliki kartu jamkesmas sebelum JKN dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dapat menunjukkan kartu PKH, tetapi setelah era JKN tidak bisa lagi karena yang di jamin oleh BPJS hanya masyarakat yang masuk data kepesertaan JKN
  3. Bagi masyarakat pemegang kartu PKH tetapi tidak memiliki kartu jamkesmas maka agar melapor ke Dinas Sosial di Kab/Kota masing-masing untuk diusulkan menjadi peserta PBI JKN melalui mekanisme updating data setiap 6 bulanan
  4. Bagi masyarakat pemegang kartu PKH tetapi tidak memiliki kartu jamkesmasuntuk sementara dapat dijamin jamkesta kab/kota atau Jamkesos DIY dengan rekomendasi Dinas Sosial kab/kota masing - masing

Demikian penjelasan kami semoga bermanfaat.

G.ANDI SEPTAJIANTO

Sesuai dgn penjelasan dari kantor BPJS melalui media dan sosialisai tentang : ANGGOTA KELUARGA YANG DITANGGUNG 1. Pekerja Penerima Upah : · Keluarga inti meliputi istri/suami dan anak yang sah (anak kandung, anak tiri dan/atau anak angkat), sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang. · Anak kandung, anak tiri dari perkawinan yang sah, dan anak angkat yang sah, dengan kriteria: a. Tidak atau belum pernah menikah atau tidak mempunyai penghasilan sendiri; b. Belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun yang masih melanjutkan pendidikan formal. maksudnya bagaimana?apakah seluruh anggota keluarga harus tetap membayar premi bulanan walaupun belum berusia 21 tahun atau masih bayi dan balita?mohon penjelasannya?karena pada waktu sosialisasi umur dibawah 21 tahun belum dikenakan biaya bulanan tapi pada waktu saya mendaftar tetap harus dikenakan biaya bulanan?sekali lagi mohon penjelasannya?

Yth Bpk Andi, terima kasih saudara telah mamanfaatkan media ini untuk konsultasi, selanjutnya akan kami jelaskan pertanyaan saudara sbb :

  1. Dalam satu keluarga dengan status pekerja penerima upah dapat menanggung 5 orang terdiri dari suami, istri dan 3 orang anak dengan ketentuan yang telah bapak sebutkan. Anak yang ditanggung belum menikah, belum memiliki penghasilan sendiri sampai dengan umur 21 tahun, tetapi apabila anak tersebut masih melanjutkan pendidikan maka masih akan ditanggung sampai umur 25 tahun dengan cara diperpanjang setiap tahun dengan menyerahkan keterangan benar benar masih menempuh pendidikan di istitusi tersebut.
  2. Apabila anak tersebut meskipun umur belum 21 tahun tetapi sudah menikah atau pekerja maka anak tersebut harus terdaftar sendiri dalam keluarganya atau terdaftar ditempat kerjanya
  3. Apabila anak tersebut sudah berumur 21 tahun tetapi tidak melanjutkan pendidikan dan belum bekerja serta belum menikah maka wajib anak tersebut membayar iuran bulanan

Demikian penjelasan kami dan terima kasih

Muhammad Yuni Setiawan

Assalamu'alaikum Wr.Wb saya mau tanya pak/bu..?? 1.istri saya mendaftar untuk ikut BPJS,apakah OTOMATIS saya sebagai suaminya juga ikut mendaftar?? 2.apakah BPJS bisa di gunakan di semua puskesmas/RS di provinsi tempat tinngal saya? terimakasih...

Yth. Bapak M Yuni S, diucapkan terimakasih atas partisipasi menulisa di web untuk berkonsultasi. Selanjutnya akan kami jelaskan terkait dengan pertanyaan saudara sbb :

  1. Istri bapak mendaftar BPJS sebagai kategora kepesertaan dari mana? ( misalnya : PNS, Karyawan perusahaan, dll ). Pendaftaran BPJS seharusnya berbasis keluaran jadi semua anggota keluarga harus di daftarkan, tetapi ada juga yang mendaftarkan perorangan. Sebaiknya saudara tanyakan kepada istri tentang hal ini.
  2. Pesrta BPJS dalam mengakses fasilitas kesehatan dan telah di atur mekanismenya yaitu di faskes yang bekerjasama dengan BPJS dan pelayanan berjenjang sbb :
  • Pertama-tama pelayanan harus dilakukan di faskes tingkat I ( pusk, dokter/dokter gigi praktek, klinik ) yang bekerjasama dengan BPJS dan peserta diminta untuk memilih sendiri faskes yang akan digunakan
  • Apabila pelayanan di faskes TK I tidak tertangani maka faskes TK I akan memberikan rujukan yang di bawa ke faskes Tk.Lanjutan ( RS ) yang bekerjasama dengan BPJS
  • Apabila menggunakan faskes yang tidak bekerjasama maka BPJS tidak bisa membiayai
  • Pasien bisa lansung ke RS tanpa melalui faskes Tk.I apabila terjadi kondisi gawat darurat

Demikian penjelasan dari kami dan bila ada hal yang belum jelas dapat datang langsung ke Dinas Kesehatan DIY Jl. Tompeyan TR III / 201 Yogyakarta

Mohamad Hanafi

Mertua saya adalah pemegang kartu Jamkesda, saat ini sedang di Rawat di RSUD Murangan Sleman Yogyakarta, pada saat masuk menurut informasi rumah sakit bahwa kamar inap kelas 3 penuh....lalu pihak rumah sakit menyarankan untuk di masukkan ke kelas 2......keluarga menyanggupi krn melihat kondisi orang tua yang sudah lemah.....yang jadi pertanyaan saya bagaimana masalah biaya yang ditanggung bila menggunakan jamkesda.......terima kasih jawabannya akan saya bandingkan dengan pernyataan dari pihak rumah sakit.

Yth.Bapak Mohammad Hanafi, kami ucapkan terima kasih saudara telah memanfaatkan media ini untuk berkonsultasi.

Tentang pemegang kartu jamkesmas sleman, apabila rawat inap di RS dapat naik kelas dan nanti peserta membayar selisih biaya. Untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci dapat menghubungi kantor UPT JPKM Kab. Sleman dengan alamat. Jl. Kalimantan Purwosari, Sinduadi Mlati Sleman RT 02 RW 59 Kode Pos 55284 Telp. 0274-7111227

Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan dan kurang lebihnya mohon maaf

cerika

kami adalah PNS, dan sudah terbiasa menggunakan ASKES, tp setelah berpindah nama menjadi BPJS Kesehatan, prosedurnya berubah dan membuat pusing para pasien yg akan berobat. ditambah lagi dengan mekanisme rujukan yang semakin panjang, sehingga membuat pasien yang sakit bertambah sakit krn harus menunggu prosedur yang terlalu lama dan panjang. yang lebih parah lagi obat yang biasa yang didapatkan tidak spt biasanya satu bulan penuh, mohon supaya penyelenggaraan Jaminan Kesehatan lebih baik dan bisa perbaiki prosesnya. terimakasih.

Sdr Cerika, kami mengucapkan terima kasih telah menggunakan web ini sebagai media komunikasi dan menyampaikan keluhan. Dari keluhan saudara dapat kami jelaskan sbb :

Program JKN dengan penyelenggara BPJS kesehatan harus terlaksanan di tahun 2014 dan apabila masih ditemukan permasalahan dan kendala tentunya kita harus afif dan bijaksana untuk menyingkapinya

Evaluasi pelaksanaan pasti terus dilakukan sebagai bahan untuk perbaikan pelaksanaan program

Tentang obat untuk masyarakat yang memiliki penyakit kronis sudah dapat diberikan lagi obatnya untuk jangka satu bulan

 

Demikian penjelasan yang dapat di berikan dan terima kasih

Retnaning Dyah

selamat pagi, sy mau tanya apakah bisa bpjs eks jamsostek di pakai di ngawi?sy terdaftar ikut kantor suami di jogja, sedangkan mau melahirkan di ngawi.mohon solusinya

Pertama tama terima kasih kepada ibu retnaningsih dyah telah memanfaatkan media ini untuk konsultasi, dan penjelasannyan sebagai berikut :

Bu mira apabila sudah terdaftar di BPJS kesehatan yogyakarta dan perusahaan suami saudara telah benar - benar melakukan registrasi ke BPJS kesehatan tentunya telah mendapatkan kartu peserta BPJS

Apabila terdaftar di DIY dan akan memanfaatkan pelayanan kesehatan diluar DIY maka harus membawa surat pengantar dari BPJS kesehatan Yogyakarya dan diserahkan ke BPJS kota yang dituju untuk mendapatkan rekomendasi pelayanan kesehatan daerah yang dituju tersebut.

Demikian penjelasan kami dan bila masih belum jelas dapat ditanyakan ke Dinas Kesehatan DIY, Jl. Tompeyan TR III/201 Yogyakarta

Mira amelia m

Saya sangat kecewa dgn pelayanan klinik dr Thesiana Mukti Hastuti yg saya tunjuk sbg klinik jamsostek saya. Saya minta untuk diberikan teguran supaya tidak terulang kembali kejadian yg saya alami.. Saya minta ganti klinik lain saja. Saya tiap bulan jg Sudah dipotong dr gaji saya untuk jaminan kesehatan tp kala saya mau gunakan Hak saya kok spt Nya dipersulit Dan Tanpa kejelasan yg jelas.. Waktu saya sakit saya minta surat rujukan tuk kerumah sakit tidak diberikan Oleh klinik tsb dgn Alasan saya blm pendarahan, demam blm 4 hari Dan blm digolongkan sakit parah.. Apakah klinik tsb Akan berikan surat rujukan kalau pasien sekarat dahulu? Kala saya periksa dokter tsb mmg hanya dokter penh ganti.. Dihari yg bersamaan krn demam saya tinggi lg akhirnya at putus kan lgsg ke RS saja krn dokter abal2 tsb blg bisa lgsg ke RS Tanpa rujuk asalkan ke Rs yg ditunjuk. Ketika sampe RS tnyta tdk bs Tanpa rujukan.. Saya Sudah merasa dirugikan.. Kedua knp saya bs Katakan dokter itu abal2 karna diagnosa dokter itu tdk jelas tnyta dr hasil Cek di RS saya positif typus. Skr saya claim ke bpjs jg tdk bisa.. Suruh claim keRS sdgkn RS tdk bs jg laku siapa yg Akan bertanggung jawab? Sdgkn saya ke klinik tsb untuk dokter penh ganti tsb spt ditutupin identitas Nya.. Hanya saja diberikan info dokter tsb namanya dokter yuli.. Untuk kejelasanya phial klinik tdk mau memberikan info lebih jd saya sebut dr yuli abal2 krn diagnosa dokter kok spt anak baru koas kedokteran saja! Masa dokter kok nanya ke saya bisa ya beli decolgen diapotik Tanpa resep dokter? Itu dokter apa bukan? Itu kan obat umum di pasaran. Diwarung2 Kecil pun Ada.. Dokter kok bodoh!! Kala priksa saya cm diblg masuk angin biasa Dan tdk Ada mengarah ke typus.. Tp dihari yg sama Pagi saya ke klinik sore Nya ke RS krn demam tinggi lg Dan hasilnya positif typus!! Saya mau minta Hak saya kok spt ya dipersulit.. Klo sekira makin ribet alangkah naiknya saya tdk usah dipotong saja gaijinya tuk jaminan kesehatan yg tdk jelas ini. Untuk pekerja uang hampir 500 rb sangat lah berarti!! Lalu siapa yg Akan bertanggung jawab dgn kejadian ini? Masa mau ambil Hak Nya kok dipersulit Dan kewajiban kok dipotong trus!

Ibu Mira yang kami hormati, kami mengucapkan terima kasih telah berpartisipasi menulis dan memanfaatkan media ini untuk berkonsultasi. Dapat kami jelaskan atas pertanyaan tersebut adalah sbb :

  1. Bu Mira pertama tama kami mohon maaf atas semua hal yang telah ibu keluhkan dan kami akan lakukan koordinasi dengan BPJS kesehatan untuk mengatasi permasalahan yang telah ibu sampaikan.
  2. Apabila bu mirna menginginkan pindah pilihan fasilitas kesehatan Tk.I maka bu mira datang ke kantor BPJS untuk menyampaikan mutasi pilihan faskes Tk.I
  3. Untuk mendapatkan pelayanan di RS memang harus ada rujukan dari faskes I kecuali dalam kondisi gawat darurat bis langsung ke RS kerjasama BPJS
  4. Bu mira datang ke RStanpa rujukan dan bukan kondisi gawat darurat maka itu dianggap sebagai kesalahan prosedur sehingga tidak dibiayai melalui BPJS
  5. Dalam pengaduan bu mira kali ini juga tidak lengkap yang dimaksud klinik, itu klinik apa dan alamatnya dimana? Sebagai dasar kami melakukan tindak lanjut pembinaan dan teguran kepada yang bersangkutan. Sebaiknya juga disampaikan waktu kunjungannya dan prosedur pelayanan yang sudah diterima
  • Saran kami untuk selanjutnya ibu mira apabila mengakses pelayanan kesehatan agar sesuai prosedur
  • Tunjukan kartu identitas
  • Pelayanan di faskes Tk.I terlebih dahulu sebelum di rujuk ke RS
  • Apabila di faskes tk.lanjutan maka harus dengan surat rujukan dari faskes Tk I kecuali kondisi gawat darurat

Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan dan terimakasih

gunawan

assalamualaikum, mohon maaf sebelumnya. td siang sekitar jam 14.00 wib saya mengantar istri saya berobat ke puskesmas halimun di jakarta selatan. memang biaya yang di kenakan hanya 2 ribu rupiah, tetapi baik dokter dan suster di sana sangat jutek/ tidak ramah. mohon kiranya pemerintah dapat memberitahukan agar ramah tamah, sopan santun, senyum, sapa, salam kepada para pasien yang berobat bukan hanya memarahi/ mengomeli pasien. karena yang berobat ke puskesmas rata rata adalah keluarga yang tidak mampu.kan sangat kasihan jika dia sedang sakit akan bertambah sakit hati jika pelayanan di puskesemas tersebut sangat tidak nyaman. mohon perhatiannya. terimakasih banyak

Yth. Bapak gunwan, kami ucapkan terimakasih atas partisipasi menulis di web kami. Tetapi perlu kami sampaikan bahwa web ini adalah web milik Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta yang melayanani keluhan terkait dengan pelayanan dan kebijakan kesehatan di wilayah DIY. Keluhan saudara yang bapak sampaikan untuk puskesmas di jakarta sehingga wilayah tersebut bukan kewenangan kami untuk itu silahkan saudara menampaikan  ulang keluhan ini kepada Dinas Kesehatan DKI Jakarta

Namun atas keluhan saudara kami telah mendapat informasi untuk perbaikan di wilayah kami.

nahyudin

saya peserta bpjs yang ppk 1 nya adalah puskesmas,,tapi saya bingung dengan jam kerja di puskesmas tambelang yang jam 12 sudah tutup tidak terima pasien lagi,tolong di tinda lanjuti untuk jam erja puskesmasnya

Saudara Nahyudin diucapkan terima kasih atas partisipasinya di web kami. Sebelumnya kami mohon maaf karena tidak dapat menjelaskan terkait dengan keluhan saudara. Perlu kami sampaikan bahwa web ini adalah web Dinas Kesehatan DIY yang tentunya akan menampung permasalahan dan keluhan di wilayah kerja DIY. Terkait puskesmas yang disampaikan yaitu puskesmas tambelang agar dapat disampaikan di Dinas Kesehatan setempat. Sebagai informasi saja bahwa puskesmas di wilayah DIY tetap buka sesuai dengan jam dan waktu kerja

Demikian atas penjelasan yang dapat diberikan dan mohon maaf tidak dapat banyak membantu

athifa

Mohon maaf,saya mau tanya perihal penggunaan jamkesda dan jamkesmas, apakah untuk mendapat biaya gratis jamkesda di rumah sakit,harus periksa ke puskesmas dahulu? karena saya mengurus jamkesda bapak yang dirawat di rumah sakit,tidak lewat puskesmas karena sudah tidak mampu jalan,habis lebih dari 5 juta,tapi harus bayar dulu sepenuhnya ke rumah sakit baru diurus ke jamkesda, yang jadi masalah bagi kami,karena kami orang miskin,harus melunasi dulu biaya segitu kelabakan cari sana sini,dan setelah diurus di jamkesda ternyata keluar hasilnya seminggunan,dan setelah menanti2 ternyata pengurangannya hanya sedikit,apakah emang tidak bisa gratis?kenapa hanya dikurangi sedikit biaya rumah sakitnya oleh jamkesda? mohon penjelasannya,terima kasih.

Saudara athifa terima kasih telah memanfaatkan media ini untuk kosultasi, selanjutnya akan kami jelaskan atas pertanyaan sendiri sbb:

  1. Pelayanan kesehatan melalui program jamkesmas dan jamkesda harus berjenjang yaitu melalui fasilitas kesehatan pertama ( puskesmas ) dan apabila tidak bisa dilayani di faskes pertama pastinya akan dirujuk ke faskes lanjutan ( rumah sakit ) kecuali kasus gawat darurat baru boleh langsung ke RS.
  2. Bu athifa masuk wilayah kebupaten mana? karena jamkesta kab/kota DIY pelaksanaanya berbeda beda sehingga kami kesulitan akan memberikan penjelasaanya

Demikian yang dapat kami sampaikan dan bila ada yang belum jelas dapat datang langsung ke Dinkes Jl. Tompeyan TR III/201 Yogyakarta

Budi santoso

1.sbg peserta bpjs utk tni/polri syarat ap saja yg dbutuhkn apabila melakukan pemeriksaan kshtn di rmh skt yg sdh krjasama dg bpjs? 2.apkh setiap kali priksa ke rs yg sdh krjasama dg bpjs hrs ad surat rujukan trlebih dahulu?3.pmeriksaan kshtn ap aj yg bs dpt layanan dr bpjs?4.apkh bs apbila ktp Kulon Progo melakukan pemeriksaan kshtn lngsng ke rmh skt swasta di jogja tanpa berobat dl ke rsud wates?5.utk peserta bpjs dr tni/polri,gmana berobat utk anggota kluarga tni/polri tsb.apkh prosedurny sm sdgkn smp saat in krtu peserta bpjs dr tni/polri blm dtrima?

Pertama tama kami ucapkan terima kasih kepada bapak budi santoso yang telah berpartisipasi melalui web untuk berkonsultasi. Selanjutnya akan kami jelaskan atas pertanyaan saudara sbb :
1. Apabila ke rumah sakit kerjasama BPJS harus membawa rujukan dari fasilitas kesehatan pertama ( puskesmas,

klinik, dokter praktek ) dan kartu identitas kepersertaan
2. Surat rujukan tidak selalu menjadi syarat ke RS, misal stelah operasi/mondok oleh RS, pasien diberi surat untuk

kontrol, sehingga pasien untuk datang ke RS cukup membawa surat kontrol tersebut tidak perlu rujukan dari faskes

tingkat I. Untuk kontol berikutnya harus sudah membawa surat rujukan dari faskes pertama.
3. Manfaat pelayanan kesehatan :
a. Pelayanan kesehatantingkat I/dasar

  • Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis
  • Tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun non operatif
  • Transfusi darah sesuai dengan kebutuhan medis
  • Pemeriksaan penunjang diagnostic laboratorium tingkat I
  • Rawat inap tingkat I sesuai dengan indikasi medis

b. Pelayanan kesehatantingkat II/lanjutan

  • Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi  spesialistik oleh dokter spesialis dan subspesialis
  • Tindakan medis spesialistik, baik operatif maupun non operatif sesuai dengan indikasi medis
  • Rehabilitasi medis
  • Transfusi darah sesuai kebutuhan medis
  • Pelayanan kedokteran forensik
  • Pelayanan jenasah di pelayanan kesehatan


c. Rawat Inap

  • Perawatan inap non intensif
  • Perawatan inap di Ruang  intensif

4. Untuk pemeriksaan kesehatan dianjurkan berjenjang yaitu melalui faskes Tk.I, faskes Tk.II dan faskes Tk. III.

Lokasi RS juga merupakanpedoman untuk regionalisasi rujukan. Seharusnya ditangani di RS wilayah Kab/Kota

dulu baru di rujuk ke RS lebih tinggi stratanya termasuk ke luar daerah.

5. Untuk peserta TNI/Polri prosedur sama dengan pasien lainnya, klinik TNI / Polri dapat dianggap sebagai faskes

tk.I dan apabila dirujuk klinik tersebut dapat menerbitkan surat rujukannya ke RS

6. Mengenai kartu identitas peserta TNI/Polri apabila yang dar i BPJS belum jadi maka digunakan kartu identitas

sebelumnya dari TNI / Polri

Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan

Fauzi

Orang tua saya berusia 64th pemegang kartu Jamkesmas sejak 2009 lalu, ada perbedaan tgl/Bln/thn kelhiran dgn KTP nya. Apakah kartu tsb bisa dipergunakan? Bagaimana cara memperbaiki kesalahan data tsb? Karena selama ini beliau blm pernah menggunakannya dan khawatir akan ada kesulitan apabila kelak kartu tsb dipergunakan. Terima kasih.

Yth. Saudara Fauzi, kami mengucapkan terimakasih saudara telah memanfaatkan media ini untuk konsultasi. Selanjutnya akan kami berikan penjelasan atas pertanyaan saudara sbb :

  1. Perbedaan tanggal/bulan dan tahun kelahiran dan KTP agar saudara mencari surat keterangan data yang benar dan kelurahan/desa untukdi bawa ke kantor BPJS setempat ( di bekasi )
  2. Segera saja mengurus sebelum dibutuhkan/diperlukan pemanfaatannya

demikian dan terimakasih

selfi kusuma dewi

saya pemegang kartu jamkesda no 12342.02.13.4.049302.3 dan kartunya berakhir pada 31 Desember 2013. untuk memperpanjang kartu jamkesda saya harus lapor kemana? dan syarat yang harus disiapkan untuk memperpanjang apa saja? saya berdomisili di banguntapan bantul. terimakasih.

Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada sdri Silfa kusuma dewi telah memanfaatkan media ini untuk berkonsultasi. Dapat kami jelas dari pertanyaan sdri sbb :

  1. Kartu  jamkesda kab. Bantul yang tertulis berakhir pada 31 Desember 2013 tersebut tetap masih berlaku sampai dengan sekarang hingga ada pemberitahuan lebih lanjut
  2. Sebaiknya saudara untuk datang ke dinas sosial kabupaten bantul menanyakan kepastian data kepesertaan saudara kedepan masuk ke JKN, jamkesos atau jamkesta

Demikian penjelasan dari kami dan terima kasih

ranti mitaningsih

assalamualaikum, mw tanya, apakah untuk mengurus bpjs bisa melalui orglain misalnya diwakilkan anak. karena saya ingin menguruskan untuk kedua orgtua saya, dan apakah proses pendaftarannya cepat, karena domisili saya sekarang bukan dijogja. terimakasih

Terimakasih ibu ranti telah memanfaatkan media ini untuk berkonsultasi. Selanjutnya akan kami jelaskan pertanyaan ibu sebagai berikut :

  1. Mengurus BPJS boleh dibantu orang lain
  2. Proses Pendaftaran agar datang ke kantor BPJS cabang utama yogyakarta dan kab/kota
  3. BPJS Kesehatan Cabang Utama Yogyakarta alamat Jl. Gedong Kuning No. 130A Yogyakarta Tilp. ( 0274 )372712, fax ( 0274 ) 450602 Hotline service : 081565779700
  4. Syarat pendaftaran pekerja mandiri adalah sbb :
  • Isi formulir pendaftaran
  • FC KTP
  • FC KK
  • FC surat nikah
  • FC Akte kelahiran anak
  • Pas foto berwarna ukuran 3x4 ( 2 lembar )

Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan.

MURTININGSIH

Apa fasilitas & keuntungan pengguna kartu JKN

  1. Fasilitas kesehatan bagi peserta JKN adalah fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS kesehatan terdiri dari :
    1. Fasilitas kesehatan Tk.I yaitu puskesmas, fasilitas kesehatan milik TNI/POLRI, praktek dokter umum/klinik umum
    2. Fasilitas kesehatan tingkat lanjutan : Rumah sakit dan balai kesehatan
  2. Keuntungan/manfaat pelayanan kesehatan yang dijamin :
    1. Pelayanan kesehatan tingkat pertama, meliputi pelayanan kesehatan non  spesialistik yang mencakup :
  • Administrasi pelayanan
  • Pelayanan promotif dan preventif
  • Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis
  • Tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun non operatif
  • Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai
  • Transfusi darah sesuai dengan kebutuhan medis
  • Pemeriksaan penunjang diagnostic laboratorium tingkat I
  • Rawat inap tingkat I sesuai dengan indikasi medis
  1. Pelayanan kesehatan rujukan Tk.I meliputi pelayanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap yang mencakup :
  • Administrasi pelayanan
  • Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi  spesialistik oleh dokter spesialis dan subspesialis
  • Tindakan medis spesialistik, baik operatif maupun non operatif sesuai dengan indikasi medis
  • Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai
  • Pelayanan penunjang diagnostic lanjutan sesuai dengan indikasi medis
  • Rehabilitasi medis
  • Pelayanan darah
  • Pelayanan jaminan kepada pasien yang meninggal setelah dirawat inap di fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS kesehatan, berupa pemulangan jenasah tidak termasuk petimati dan mobil jenasah
  • Perawatan inap non intensif
  • Perawatan inap di Ruang  intensif
janika purwana

pd hari senin sy berkunjung ke puskesmas depok III. ibuk sy priksa dan ternyata mengalami sakit gondok. lalu ibuk sy di rujuk ke rsud sleman. kami pengguna jkn(bpjs) apakah kita tdk bs memilih rumahsakit dekat rumah kami? jarak dr rmh ke rs tsb krg lebih 17km. masa iya org sakit hrs jauh2 kesana? pdhl didkt rumah kami banyak rumahsakit sprt betesda dsb. kita sdh konfirmasi kpd pihak bpjs, bpjs tdk membatasi ttg rujukan tp semuanya yg memutuskan puskesmas atau dinkes terkait. kalau sprti itu mohon dipertimbangkan lg dan mohon informasi sejelas2nya agar tdk merugikan. terimakasih

Yth. Sdr Janika Purwana, terimakasih saudara telah memanfaatkan media ini untuk berkonsultasi. Bersama ini kami sampaikan bahwa dalam memberikan pelayanan kesehatan dilakukan secara berjenjang. Pelayanan diberikan mulai dari :

  • Fasilitas Perlayanan Primer
  • Fasilitas Perlayanan Sekunder
  • Fasilitas Perlayanan Tertier

di DIY yang termasuk pelayanan kesehatan tertier ada di:

  • RS DR Srdjito Yogyakarta
  • RS Bethesda Yogyakarta
  • RS Panti Rapih Yogyakarta
  • RS PKU Muh. Kota Yogyakarta

Sdr Jatniko Purnomo, sehingga apabila mengakses 4 RS tersebut diatas harus ada rujukan dari RS/Faskes sekunder. Pasien dari puskesma/faskes primer dapat dirujuk ke RS/Faskes sekunder yg bekerjasama dengan BPJS dan dekat dengan rumah/tempat tinggal pasien.

Demikian dan terima kasih

Ayu Ratna Yulianti

Assalamu;alaikum, maaf saya mau tanya kenapa obat Cellcept untuk penderita SLE ditarik / dihapuskan dari jaminan Jamkesmas? padahal itu merupakan obat yang penting / primer bagi para penderita SLE. Lalu, obat apa saja yang dijamin oleh BPJS kesehatan untuk tahun2014 ini?

Kepada sdr Ayu Ratna ditempat. Sebelumnya diucapkan terimakasih atas partisipasinya menulis di web ini. Menjawab tulisan sadari bahwa terkait dengan penarikan obat merupakan kewenangan Badan POM dan kebijakan tersebut tentunya beralasan. Untuk lebih jelasnya tentang hal tersebut dapat ditanyakan ke instansi tersebut. Kemudian tentang obat yang di jamin oleh BPJS tahun 2014 maka hal tersebt engacu pada FORNAS ( Formulariun Nasional )

Demikian penjelasan kami

hermila

saya ingit bertanya ..saya telah buat surat keterangan tidak mampu ..tapi sudah disertakan tanda tangan keluran ,kecamatan .rujuk dari puskesmas..dari rt/mau pun dari rw ..tapi saya ingin berobat untuk anak anak saya di rumah sakit paru paru,masih di tolak dengan berkata.ibu masih belum lengak mesti ke kantor bppkb ,lalu ke bpjs ..itu pun kalau udah ada kita lihat lagi apakah diterima di rumah sakit si anak ini.... apakah seperti jalur jalur jalur nya saya mesti disiapkan .....kenapa ribet ,ya sedangkan ada orang lain tidak seperti itu..terima kasih ...tolong di perjelaskan

Yth. Sdfr hermila, terimakasih telah berpartisipasi memanfaatkan media in untuk berkonsultasi. Sdr hermila, mohon maaf melihat alamat sdri bukan beralamat di DIY berarti peraturan tentang jaminan kesehatan daerah tentunya berbeda antara DIY dengan Ciamis. Kami sarankan sdri hermila untuk dapat menanyakan ke Dinkes Ciamis untuk mendapat penjelasan

Demikian dan terima kasih

Inthan sari

Slamat siank,,gini sya mau tanya klo JKN itu bsa buat persalinan apa ndak??? Trus kalau mau daftar JKN itu alamat kantor bpjs yang di daerah bantul dimana ya??? Trimakasihh sblum ny..

Yth. Inthan Sari, sebelumnya diucapkan terimakasih atas partisipasi menulis di web kami. Bersama ini dapat kami jelaskan terkait dengan pertanyaan saudara yaitu:

  • JKN manfaatnya termasuk persalinan
  • Kartu BPJS Kab. Bantul ada di jalan Wahidin sudirohusodo kab.Bantul, Telp ( 0274 ) 368185 ( Depan Rumah Sakit Panembahan Senopati Bantul )
  • Terkait dengan BPJS ketenagakerjaan dapat ditanyakan langsung ke kantor PT Jamsostek/BPJS Ketenagakerjaan

Demikian dan terima kasih

zamroni

assalamu"alaikum wr.wb.kepada bapak /ibu yang terhormat saya mau tanya..saya sudah menikah dan skrg istri saya hamil,,1 bulan lagi insa allah akan melahirkan,sedangkan istri saya tdk punya jamkesmas tapi saya punya trus gimana cara mengurus surat2nya..apakah istri saya harus ikut JKN sedangkan saya tidak karena kartu jamkesmas saya masih berlaku terima kasih

Yth. Kepada Bpk Zamroni, kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi bapak telah menulis di web kami untuk berkonsultasi.

Terkait dengankepesertaan jamkesmas saudara tetap masih berlaku sampai nantiada perubahan data apakahtetap masuk atau tidak. Untuk mendapatkan jamkesmas bagi istri saudara dapat mendaftarkan peserta JKN BPJS karena istri saudara tidak memiliki kartu jamkesmas.

Calon peserta JKN dapat mendaftarkanke Kantor BPJS Kab/Kota terdekat, dengan syarat :

  1. Mengisi Daftar Isian Peserta ( DIP )
  2. Fotokopi Kartu Keluarga
  3. Fotokopi KTP ( diutamakan yang sudah e-KTP )
  4. Akta kelahiran anak ( bila untuk anak yg belum memiliki KTP )
  5. Fotokopi surat nikah
  6. Pas foto berwarna ukuran 3x4 masing2 1 ( satu ) lembar
  7. Untuk mempermudah pembayaran, dilakukan lewat Bank dengan sistem auto dept pada bank yang kerjasama ( Bank mandiri, BNI, BRI )

Demikian penjelasan kami dan terima kasih

Denny Neilment

Kutipan surat yang dikirim ke Web BPJS Kesehatan (sama persis): Selamat Sore BPJS Kesehatan... Sebenarnya sudah dari 2 minggu lalu saya menuliskan komplain ini, karena waktu itu belum sempat mencopy yg saya tuliskan dan lupa menulis kode dibawah, tulisan panjang saya hilang jadi malas menulis lagi... cuman untuk kesekian kalinya saya bingung dengan layanana BPJS kesehatan jadi saya harus tuliskan kembali 1. Saya mengelola usaha secara swasta dimana mayoritas karyawan saya adalah karyawan kontrak dan part-timer, namun karena usaha saya dibidang kuliner yang ada resiko karena aktifitas operasional sejak 3 tahun lalu seluruh karyawan termasuk saya ikut dalam program asuransi Jamsostek (JHT, JKK, JKM & JPK), seluruhnya tanpa terkecuali. hingga akhir tahun lalu seluruhnya berjalan normal, tidak ada masalah meskipun sebagian karyawan saya belum semuanya yang menikmati layanannya, hanya bersifat prefentif dan ikut aturan diperusahaan kami. 2. Sejak JPK pindah ke BPJS Kes, problem mulai muncul yang : - Iuran otomatis menyesuaikan dan cendrung lebih mahal dari JPK Jamsostek. - Layanan kepada pelanggan dari pihak marketing BPJS Kes tidak sehangat PT. Jamsostek, jangkan memberikan solusi untuk sekedar mengangkat telpon saja susahnya luar biasa. Contoh nomor 08122723154 a.n. Ibu Ratih Subekti (maaf agar saya tidak dikira memfitnah) . Ini sangat beda saya rasakan dengan layanana dari PT. Jamsostek sebelumnya. - Selanjutnya layanan kesehatan, ini pun jauh sekali berkurang dibanding layanan JPK Jamsostek yang pernah saya terima, kebetulan putri saya sendiri di vonis asma + tb sejak agustus tahun lalu, selama dengan JPK Jamsostek hampir seluruh biaya kesehatan di tanggung oleh JPK Jamsostek termasuk kontrol laboratorium di Cito atau Hilab. 2 minggu lalu ketika saya membawa rujukan ke 2 lab tersebut, di Cito mereka menyampaikan tidak ada perpanjangan kerjasama lagi, sedangkan di HI-LAB mengatakan tidak di cover 'Foto Rot-gen" dan "..." satu lagi saya lupa... hanya satu rujukan periksa darah yang dicover... itupun dengan mekanisme yang sangat berbelit2 ... CS HILAB menyatakan itu kebijakan baru dari BPJS Kes, dan mereka mengakui sangat berbeda dengan JPK Jamsostek... tentu hal ini membuat saya kesal... akhirnya saya memilih untuk membayar langsung tanpa memakai manfaat 'YANG SEDIKIT TAPI RIBET'. Saya hanya membayangkan gmana kalau saya / keluarga saya dalam kondisi kritis, tapi dipersulit sedemikian rupa untuk mendapatkan hak pelayanan kesehatan yang preminya kami bayar setiap bulan. Tentu setiap orang tidak berharap memakai layanana kesehatan kecuali terpaksa ataupun benar2 sakit. - Kembali ke sistem pembayaran premi, ini juga sangat membingunkan... tidak ada penjelasan yang konkret tiba2 dibulan february tagihan premi yang muncul lebih tinggi dibanding yang sudah kami bayarakan pada bulan January 2014. Sebagai pemakai baru saya mencoba untuk taat aturan utk setiap tanggal 10 pembayarannya, namun karena membingunkan hari ini tidak jadi kami bayarkan. Ini menjadi poin minus, dimana dengan Jamsostek / BPJS ketenagakerjaan sekarang kami diberi keleluasanan untuk pembayaran hingga tanggal 15 dibulan berikutnya. Akhirnya memang untuk BPJS kesehatan, saya tidak mewajibkan / mengikutkan separo dari karyawan saya untuk ikut, namun tetap mewajibkan semuanya ikut BPJS Ketenaga kerjaan... karena kondisi2 diatas... bahkan jika hal2 ini tetap tidak jelas, ada wacana bahwa kami akan beralih kejalur swasta yang mungkin lebih jelas dan transparan. Terima kasih mohon jawabanya atas hal tsb diatas

Yth. Sdr Denny Neilment, terima kasih telah berkonsutasi melalui web kami.

Bersama ini dapat kami sampaikan penjelasan atas pertanyaan sdr sbb :

  • Mohon maaf atas ketidaknyamananproses transformasi BPJS Kesehatan sebagai penyelenggaran JKN, Namun kami berharap saudara dapat mengklarifikasi masalah ini secara tuntas dengan BPJS
  • Kantor BPJS, Jl. Gedong Kuning No. 130 A Yogyakarta 55171 telp ( 0274 ) 372770, 370477, Fax ( 0274 ) 450602

Demikian penjelasan kami dan terimakasih

Sigit Prakosa

Apakah jaminan kesehatan mulai efektif sejak iuran BPJS pertama dibayar atau ada tenggang waktu agar peserta dapat menikmati jaminan BPJS?. Penyakit dan kondisi apa saja yang tidak ditanggung oleh BPJS?. Apakah ada UGD pada level PPK 1 dikala peserta mengalami sakit atau kegawatan diluar hari dan jam kerja PPK 1. Untuk daerah Depok apa ada klinik swasta yang bekerja sama dengan BPJS dan untuk periksa di PPK 1 apakah hanya di unit yang telah ditunjuk untuk peserta yang bersangkutan apa bisa kadang beralih unit PPK 1 lain di area yang sama?. terima kasih

Yth. sdr Sigit prakoso, kami mengucapkan terimakasih atas partisipasi sdr dalam menulis di web kami. Selanjutnya akan kami tanggapi pertanyaan saudara sbb :

  1. Jaminan Kesehatan Nasional ( JKN ) dapat dimanfaatkan setelah mendaftar tidak ada tenggang waktu.
  2. Pelayanan Kesehatan yang TIDAK dijamin antara lain :
  • Pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melalui prosedur sebagaimana diatas dalam peraturan yang berlaku
  • Pelayanan kesehatan yang dilakukan di fasilitas kesehatan yang tidak bekerjasama dengan BPJS kesehatan, kecuali untuk kasus gawat darurat.
  • Pelayanan Kesehatan yang telah dijamin oleh Jaminan Kecelakaan kerja terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja.
  • Pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri
  • Pelayanan kesehatan untuk tujuan estetika
  • Pelayanan kesehatan  untuk mengatasi infertilitas
  • Gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri, atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri
  • Pngobatan komplementer alternatif dan tradisional, termasuk akupuntur, Sinshe,  Chiropractic yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan ( health technology assesment )
  • Pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan ( eksperimen )
  • Alat Kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi dan susu
  • Perbekalan kesehatan rumah tangga
  • Pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa/wabah
  • Biaya pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan manfaat jaminan kesehatan yang diberikan

3. PPK I yang bisa melayani UGD dan apabila tidak dapat tertangani di PPK I maka akan dirujuk ke PPK II, PPK I ada yang buka 24 Jam dan ada yang tidak

4. Didaerah depok, klinik kerjasama dengan BPJS adalah

  • Klinik DK, Jl. Ring road utara No. 17A karang nongko maguwoharjo
  • Klinik matahari, Jl.Raya Tajem Maguwoharjo, depok sleman Telp. 085868676278

5. Untuk periksa di PPK I dapat juga di puskesmas dan Dokel ( Dokter Keluarga ) yang bekerja sama dengan BPJS

6. PPK I yang di akses harus yang telah di pilih peserta, tidak boleh pindah tanpa pemberitahuan ke BPJS.

 

henry toppan

saya masih bingung mau ikut program JHT,padahal saya sangat berminat sekali.saya inginkan ada sosialisasi dikampung-kampung supaya lebih terarah lagi,terutama untuk keikutsertaan prpgram lain bpjs.cenderung masyarakat masih bingung untuk mendaftarkan diri.saya minta sosialisasinya

Yth. Bapak hari topan, terimakasih telah berpartisipasi menulis di web kami. Selanjutnya akan kami tanggapi pertanyaaan saudara sebagai berikut :

A. Untuk kepesertaan program Jaminan Hari Tua ( JHT ) silahkan untuk menanyakan ke kantor PT Jamsostek ( Persero ) / BPJS Ketenagakerjaan

B. Bapak henry, perlu kami jelaskan bahwa BPJS itu ada 2 yaitu

1. BPJS Kesehatan melaksanakan program kesehatan

2. BPJS Ketenagakerjaan melaksanakan program :

  • Jaminan Kecelakaan Kerja ( JKK )
  • Jaminan Kematian ( J Kem )
  • Jaminan Hari Tua ( JHT )
  • Jaminan Pensiun ( JP )

3. Untuk sosialisasi dapat mengiirim surat kepada BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sesuai kebutuhan

 

Demikian penjelasan yang dapat kami berikan

Jaminan

mbah dul

dgn ini sy mau mlprkn,bhw di ds sy terdpt sebuah peternakan ayam petelur yg tepatnya posisi peternakan tersebut berada ditengah penduduk sekitar & ini sangat mengganggu penduduk setempat,sy sdh melaporkan pengaduan sya ke seluruh dinas yg terkait tetapi tetap tidak selalu ditanggapi,dgn adanya laporan ini sy brharap,peternakan tersebut dpt segera ditutup agar tdk mengganggu kenyamanan & kesehatan penduduk sekitar,& sy berharap tidak terjadi kongkalikong trhdp dinas terkait dgn yg empunya peternakan terima kasih.

Kepada Yt. Mbah Dul di srumbung. Kami mengucpkan terima kasih atas partisipasi menulis di web kami. Dari tulisan sdr dapat kami jelaskan bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Ni. 829/Menkes/SK/VII/1999 tentang persyaratan kesehatan perumahan, didalam lampiran tersebut persyaratan rumah tinggal untuk kualitas udaranya, kebisingan dan getaran diatur. Kualitas Udara ambien di lingkungan permukiman harus bebas dari ganggunan gas beracun dan memenuhi persyaratan baku mutu udara yang berlaku ( H2S dan NH3 ) tak terdeteksi gas berbau, partikel debu, gas SO2 dan tingkat getaran di tingkat perumahan jarak rumah dengan kandang ternak minimal 10 m.

Selanjutnta sdr dapat konsultasi ke Instansi terkait ( Dinas Peternakan ) dan Pemda setempat.

isngadi

1. bagi peserta BPJS apakah bisa periksa kehamilan (rutin yang setiap bulan atau setiap minggu) dan melahirkan di PPK II ataukah harus di PPK I saja 2. suami isteri sama-sama tenaga kerja yang perusahaannya ikut BPJS apakah ada ketentuan dan fasilitas lain bagi yang bersangkutan? terimakasih

Yth. Sdr Isngadi, terimakasih saudara telah memanfaatkan media ini untuk berkonsultasi. Bersama ini kami berikan jawaban pertanyaan saudara sbb

  1. Pemeriksaan kehamilan dilakukan 4 kali secara standard kecuali ada indikasi medis yang perlu ditangani
  2. Proses melahirkan tetap melalui mekanisme rujukan apabila ke PPK II, sehingga melahirkan dapat dilakukan di PPK I terlebih dahulu
  3. Untuk suami istri sama - sama tenaga kerja dan ikut BPJS maka yang membayar iuran salah satu dan untuk jelasnya dapat menanyakan ke BPJS dengan No. Hot Line : 08156579780

 

Demikian penjelasan yang dapat kami berikan dan diucapkan terima kasih

dwi joko suasanto

Bpk/Ibu,.. Saya mau tanya.. Istri saya memiliki Kartu Jamkesmas.. November 2013 kemaren anak saya lahir dan ada kelainan dan harus menungu operasi tahap kedua menurut Ahli dokter bedah saraf. Tapi waktu mau kontrol pihak Rumah Sakit Tidak menerima Jaminan lagi dari ibunya yg memiliki Jamkesmas. Yang saya tanyakan: Bagaimana nasib anak saya mengingat kami benar2 dari keluarga Miskin? Bagaimana cara mengajukan Jaminan Jamkesmas untuk anak saya? menurut Dinkes tentang Peraturan Menteri Kesehatan no: 40 Tahun 2012 bahwasanya "Bagi bayi dan anak yang lahir dari ke dua orangtua atau salah satu orangtuanya peserta JAMKESMAS maka otomatis menjadi peserta JAMKESMAS dan BERHAK mendapatkan HAK KEPESERTAANNYA.".. Mohon PENCERAHANNYA untuk keluarga kami yang benar2 tidak mampu ini mengingat anak saya harus menjalani operasi tahab ke dua.. terimakasih

Yth. Bapak Dwi Joko Susanto, Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi menulis di web kami.

Selanjutnya akan kami informasikan atas pertanyaan saudara sbb :

Anak baru lahir dari peserta jamkesmas dapat dijamin BPJS, oleh karena itu bayi baru lahir agar segera didaftarkan ke BPJS untuk dimasukkan ke dalam master file kepesertaan JKN

Rumah sakit tidak menerima jaminan lagi dari ibunya yang memiliki jamkesmas, karena pedoman RS untuk kepesertaan adalah data yang ada di masterfile. Jadi kalau belum didaftarkan ke BPJS segera saja didaftarkan.

Demikian penjelasan kami dan apabila perlu penjelasan lebih lanjut dapat menghubungi Ken Dinas Kesehatan DIY No. Telp 0274-7466891.

wartini

Anak saya baru saja menjalani rawat inap di puskesmas pembantu Bambanglipuro, saya pemegang kartu jamkesmas. keinginan saya sebenarnya ingin merawat anak saya di RSUD Panembahan Senopati Bantul, tapi karena kata petugas puskesmas harus menginap dulu di puskesmas saya turuti saja. benar seperti dugaan saya dan kata tetangga rawat inap di Puskesmas Pembantu Bambanglipuro kurang maksimal, saat malam hari invasi nyamuk terjadi, karena ventilasi tidak dipasang kain kasa. saya protes ke petugas jaga feedbacknya gak ngenakin banget. ceret tempat pipis pasin yang sudah checkout juga gak diambil2 atau dibersihin alhasil wangi pesingnya maknyos. lantai juga banyak tanah dan sampah gak dibersihin, baru disapu keesokan harinya. Apakah seperti itu standar pelayanan kesehatan gratis yang diperoleh masyarakat?

Sdri Wantini di tempat.

Sebelumnya kami ucapkan terimakasih atas partisipasi sdri menulis di web kami, Membaca keluhan sdri maka kami melakukan kordinasi dan konfirmasimaka dapat kami sampaikan bahwa Puskesmas pembantu Bambanglipuro tidak ada rawat inapnya. Rawat inap berada pada puskesmas Induk. Apabila keluhan yang dimaksud ditujukan ke Puskesmas Bambanglipuro maka oleh Kepala Puskesmas Bambanglipuro akan ditindaklanjuti dengan upaya koreksi dan pembinaan untuk perbaikan pelayanan.

Demikian penjelasan yang dapat diberikan dan atas perhatian diiucapkan terima kasih.

veronika

Siang...apa bisa daftar bpjs tanpa kk,sya dsni pendatang...klu oprasi saesar pkai bpjs bisa gak??mhn jwbnya

Yth ibu veronika, kami ucapkan terimakasih telah memanfaatkan media ini untuk konsultasi. Ibu dapat mendaftar sebagai peserta BPJS di wilayah domisili karena KK ada di daerah asal. Untuk itu agar mencari keterangan domisili sebagai pengganti KK dan apabila mau kembali kek kota asal harus melapor ke BPJS terdaftar untuk mutasi ke kota asal ibu.

Apabila sudah menjadi peserta JKN maka bila sesuai indikasi medis harus operasi cesar makan BPJS akan menjamin.

Demikian penjelasan kami dan bila kurang jelas dapat ditanyakan ke Dinkes DIY Jl.Tompeyan TR III/201 Yogyakarta atau Telp. 0274-7466891

felicia

Maaf pak/bu,,,gmn cra dftar bpjs buat pendatang dijogja ?ª?? g bawa kk,trus apa tetep bisa pkai bpjs klu g ada kk ama buku nikah ??? klaim JKN buat persalinan...klu operasi caesar bisa pkai bpjs jg ga'''trims....mhn dijwb ?ÿ????????????? bu/pak

Yth. Saudari felicia, terimakasih telah memanfaatkan media ini untuk konsultasi. Bersama ini kami sampaikan penjelasan atas pertanyaan saudari sbb :

1. Pendaftang tetap diperkenankan mendaftar BPJS di wilayah domisili, caranya :

a. Datang ke kantor BPJS cabang utama yogyakarta, Jl. Gedong Kuning No. 130A Yogyakarta 55171 Telp ( 0274 - 372712, 370477 atau ke kantor BPJS Kab. Bantul, Kl.Progo, Gk dan Sleman

 

b. Mengisi daftar isian peserta yang dilampiti fotokopi persyaratan

  • Mengsi daftar isian peserta ( DIP )
  • Fotocopy kartu keluarga
  • Fotocopy KTP ( di utamakan e KTP )
  • Fotocopy akte kelahiran anak
  • Fotocopy surat  nikah
  • Pas foto berwarna ukuran 3x4 masing-masing satu lembar
  • Untuk mmpermudah pembayaran, dilakukan lewat bank dengan sistem auto debet pada bank yang kerjasama : ( Bank Mandiri, BNI, BRI )

c. Pilihan besaran iuran :

  • Kelas 1 : 59.500 penjiwa perbulan
  • Kelas 2 :42.500 penjiwa perbulan
  • Kelas 3 :25.500 penjiwa perbulan

2. Dimaksudkan tidak ada KK dan buku nikah dari pertanyaan sdri tidak jelas sehingga dapat ditanyaan langsung ke BPJS nanti pada saat mengambil blangko Daftar Isian Peserta

3. Apabila tidak menjadi peserta JKN persalinan dengan operasi Caesar asal sesuai indikasi medis tetap dapat djamin.

supriyanto

Bermula saat anak saya dirawat Di puskesmas bambanglipuro. Anak saya rawat inap hampir 4 hari. Selama rawat inap saya kok merasa gk dilayani sebagai pasien ya? Misal saat malam ruangan inap banyak sekali nyamuk, saya komplain ke petugas jaga yg ada malah jawaban sewot.. trus kebersihan ruangan saat malam hari sampah dan kotoran byk berserakan dilantai. Ceret tempat air seni jg gak dibuang. Jadinya baunya pesing.. tolong donk ada sidak pada malam hari

Kepada Sdr Supriyanto ditempat. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas tulisan sdr tersebut di web kami.

Menanggapi tulisan saudara, maka kami melakukan koordinasi dan konfirmasi dengan kepala puskes Bambanglipuro dan kami tindaklanjuti dengan upaya pembinaan.

Terimakasih atas masukan yang saudara sampaikan dan merupakan masukan bagi kami untuk memperbaiki pelayanan khususnya pelayanan puskesmas.

musthofa

Selamat pagi.. maaf saya mau minta saran,adek saya mau melahirkan di RSU D solo,tp katanya tidak bisa memakai BPJS, karena adekku belum tinggal disolo selama 3 tahun,dulu adekku tinggal diblora,diblora dapat jamkesmas.

Kepada yth. Bapak Mustofa kami mengucapkan terima kasih atas tulisan saudara di web kami.

Kami sampaikan bahwa apabila adik saudara punya kartu jamkesmas dan ingin digunakan di solo maka harus mengurus ke BPJS Blora terlebih dahulu. Penggunaan di solo berarti keluar dari wilayah dari adik saudara terdaftar peserta jamkesmas.

Demikian penjelasan kami dan terima kasih

aji setiawan

ass..wr. wb selamat siang yth. dines d.i.y, saya ingin bertanya/konsultasi, namun sebelumnya mohon maaf, karena domisili saya bukan warga jogja, melainkan saya warga klaten,, karena entah ada atau tidak layanan masyarakat seperti ini, namun saya mencari-cari belum menemuan web/ link/ laman,dsb yang merupakan layanan masyarakat dinkes jawa tengah, maka dari itu saya bertanya pada dinkes d.i.y karna lebih mudah dikunjungi, bp/ibu tim operator/ tim konselor, atau dsb, yth. yang saya ingin tanyakan adalah : 1. saudara saya merupakan penerima jamkesda dan jamkesmas, jika ingin menjadi peserta JKN, bisa dilakukan dengan cara bagaimana? apakah mendaftar baru/awal sebagai peserta beriur sendiri memilih sesuai klasifikasi kelasnya? jika begitu lantas bagaimana dengan jamkesda/jamkesmas yang diterimanya? kemudian apakah bisa proses transformasi dari jamkesda/jamkesmas ke JKN? jika bisa itu nanti masuk klasifikasi kelas berapa? (1/2/3?), dan dalam proses transformasinya itu nanti apakah otomatis/ beralih sendiri melalui instansi terkait?jika ya, kapan waktunya? ataukah transformasi harus diurus sendiri ke instansi terkait? jika ya, prosedurnya seperti apa? cara dan syaratnya? tolong dijelaskan secara detail baik penjelasan transformasi dari jamkesda maupun jamkesmas. 2. ayah saya bekerja sebagai perangkat desa dan memiliki jamsostek tapi hanya untuk diri sendiri,apakah bisa diubah ke JKN untuk jaminan sekeluarga ( istri dan 2 anak ), misal dengan menambah iuran tiap bulan, apakah ada programnya? jika udah ada atau bisa, bagaimana prosedur dan syaratnya? 3. dalam pengajuan JKN baru, terdapat persyaratan fc.buku nikah, jika buku nikahnya hilang dan tidak punya arsip apapun, bahkan sampai meminta arsip bukti menikah yang biasanya di KUA ada, itupun tidak ketemu karena tahun pernikahan yang sudah terlalu lama, itu bagaimana? apakah bisa diganti dengan sesuatu? misal surat keterangan dari kepolisian/KUA/kecamatan/kelurahan??bagaimana caranya. demikian pertanyaan saya,banyak kesalahan dalam menulis/bertanya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih banyak atas dijawabnya pertanyaan-pertanyaan saya nanti.. wass.. wr. wb.

Yth. Bpk Aji Setiawan, kami mengucapkan terimakasih telah memanfaatkan media ini untuk berkonsultasi. Pertanyaan saudara akan kami berikan tanggapan sbb :

1. Untuk peserta jamkesmas secara otomatis menjadi peserta  penerima bantuan iuran ( PBI ) JKN, sedang peserta jamkesda apabila ingin menjadipeserta JKN harus membayar sesuai ketentuan BPJS. Di wilayah klaten dapat mendaftar ke BPJS kab.Klaten besarnya iuran sbb :

  • Rawat Inap Klas I : Rp. 59.500,- perjiwa perbulan
  • Rawat Inap Klas II : Rp. 42.500,- perjiwa perbulan
  • Rawat Inap Klas III : Rp. 25.500,- perjiwa perbulan

Peserta Jamkesmas hak rawat inapnya kelas III

2. Ayah saudara menjadi peserta jamsostek. Selanjutnya apa perusahaan ayah sudara sudah mendaftarkan karyawannya menjadi peserta JKN?. Semestinya perusahaan mendaftarkan karyawannya keluarganya ke JKN, dengan demikian karyawan akan di tanggung istri dan 3 orang anak. Iuran yang akan dibayar ke BPJS adalah 4,5% dari pemberi kerja dan 0,5% dari pekerja di potong gaji

Demikian dan terima kasih

Indry Aryawati Subiyanto

selamat malam, saya mahasiswa kebidanan semester V di salah satu akademi kesehatan di Yogyakarta. saya sudah mulai membuat Proposal / KTI. kemarin saya sudah datang ke Dinkes Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, tapi data yang saya cari yaitu tentang Kanker Serviks dan Kanker Payudara tidak saya temukan. mohon bantuan kepada bpk/Ibu dari Dinkes Provinsi untuk memberikan bantuan saya dengan memberikan data tentang Kanker Serviks di Kabupaten Sleman beserta data Kanker Payudara di Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulonprogo. sebelumnya saya ucapkan terima kasih...

Yth. Sdri Indry , kami mengucapkan terimakasih atas partisipasimenulis di web kami. Perlu kami sampaikan bahwa untuk membantu anda memperoleh data, maka perlu diperhatikan hal- hal sebagai berikut :

Membuat surat permohonan pengambilan Data yang ditujukan ke Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota stempat ( jika data yang diminta dalam skala kab/kota )

Menyebut data yang dimaksud untuk diperoleh, misalnya data julah insidensi kanker leher rahim dan payudara tahun......

Menyebutkan tahun perolehan data yang dimaksud, misal ata julah insidensi kanker leher rahim dan payudara tahun 2010 sd 2013

Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan dan bila ada kekurangan mohon maaf

karjiyo

asalamualaikum mohon maaf saya adalah keluarga yg tdk mampu tp saya sekeluarga tdk dpt jamkesmas sementara sekarang ibu saya sakit dan tdk bisa berjalan krn jatuh,bapak saya punya penyakit tedun yg seri.g kesakitan jalo kambuh saya anaknya hanya bekerja sebagai pegawai outsoursing yg tdak mingkin saya bisa membiayai bapak ibu saya berobat. apa mungkin saya bisa mendapatkan jaminan BPJS tanpa membayar iuran? kalo bisa bagaimana caranya

Yth. Bapak Karjiyo,  terimakasih telah menyampaikan dan memanfaatkan web kami untuk berkonsultasi.

Bapak karjiyo menanyakan jaminan kesehatan untu orang tua atau keluarga bapak juga?

Keluarga yang terdaftar sebagai penerima bantuan iuran pemerintah ( yang dulu disebut sebagai peserta jamkesmas ) daftar tersebut yang menetapkan adalah pemerintah pusat. Namun kalau masih ada masyarakat miskin yang belum masuk kepesertaan jamkesmas dapat didata sebagai peserta jaminan kesehatan daerah. Apabila kelauarga dan orang tua bapak karjiyo masuk dalam kategori keluarga miskin maka dapat menyampaikan kepada dinas sosial di kab. bantul untuk didata dalam rangka updating data kepesertaan jaminan kesehatan nasional oleh BPJS. Apabila akan mendapatkan informasi kepesertaan Jaminan Kesehatan Daerah maka dapat menghubungi kantor BKK dan PP Kab. Bantul

Demikian penjelasan dari kami dan terima kasih

emie fajarani

selamat pagi saya ingin bertanya, saya adalah pemegang kartu jamkesda dan sekarang hamil tua,, yang ingin saya tanyakan apakah pemegang kartu jamkesda secara otomatis bisa menjadi anggota bpjs atau harus mendaftarkan kembali di kantor bpjs, jika iya bagaimana caranya agar jamkesda saya bisa menjadi bpjs? dan apakah saya juga bisa mendapatkan layanana persalinan secara gratis seperti jampersal? mohon penjelasan terimakasih sebelumnya

Yth Ibu Emie Fajarani, kami ucapkan terimakasih telah memanfaatkan web kami untuk berkonsultasi.

Pemegang kartu hjamkesmas tidak secara otomatis bisa menjadi anggota BPJS. Peserta jamkesda transpormasi menjadi peserta BPJS untuk diwilayah kota yogyakarta dapat ditanyakan kepada UPTD PJKD Kota yogyakarta di komplek kantor walikota, Jl. Kenari Yogyakarta. Ibu Emie bila menginginkan menjadi peserta jaminankesehatan nasional ( JKN ) dengan menyelenggarakan BPJS,  maka dapat mendaftarkan ke kantor BPJS cabang utama yogyakarta, Jl. Gedong Kuning No. 130A Yogyakarta 55171 Telp  0274 - 372712, 0274 - 370477 atau fax 0274-450602

JKN dan Jamkesda sama - sama dapat memberikan pelayanan persalinan seperti cakupan pelayanan jampersal

ahmad maruf

Sehubungan dengan adanya edaran dari tim peneliti Eliminate Dengue Project/EDP Yogyakarta yang merupakan kerjasama Fakultas Kedokteran UGM dengan Yayasan Tahija dan Universitas Monash Australia, dimana pada edaran tersebut disampaikan pada warga di Dusun Karangtengah Nogotirto Gamping Sleman bahwa mulai tanggal 22 Januari, 29 Januari, hingga beberapa minggu ke depan, akan dilakukan pelepasan nyamuk aedes aegypti ber-wolbachia pada lingkungan warga di Karangtengah. Atas edaran tersebut, masyarakat menjadi resah dan ter-teror karena di kampung ini ada warga yang menyetujui pelepasan tersebut dan tidak sedikit warga yang menolak pelepasan dengan berbagai argumentasi masing-masing. Merespon edaran pemberitahuan tersebut, maka beberapa warga telah melakukan 2 kali rembug kampung, dimana dihadiri oleh beberapa tokoh warga, seperti RT, RW, dan tokoh warga, termasuk individu warga yang menolak. Pertemuan dilakukan di Mushola Karangtengah pada Selasa malam (21/1) dengan memutuskan meminta pelepasan nyamuk dilingkungan warga RW 10 dan RW 11 karangtengah nogotirto ditunda dengan pertimbangan: 1. Belum ada kesepakatan hitam di atas putih (tertulis) antara warga dengan pihak EDP tentang masalah dampak nyamuk yang akan dilepas EDP. Dalam hal ini, warga minta jaminan tertulis tentang penanggungan oleh pihak EDP atas semua resiko apabila terjadi dampak negatif dari pelepasan nyamuk tersebut. 2. Belum ada sosialisasi pada semua warga sebagaimana dijanjikan oleh pihak EDP sebelum dilakukan pelepasan nyamuk. Dalam pertemuan ini, pak RW 11 kaget kalau ada informasi besok pagi (hari ini, 22/1) akan dilakukan pelepasan nyamuk, padahal pada salah satu pertemuan warga beberapa waktu lalu, warga minta dilakukan sosialisasi terlebih dahulu yang menghadirkan semua warga dalam satu forum terbuka, namun hal ini tidak dilakukan oleh pihak EDP. Dari pertemuan tersebut, selain meminta menunda pelepasan nyamuk, warga juga minta dilakukan sosialisasi ulang dengan mengundang semua warga dalam satu forum bersama, yang didampingi oleh dinas kesehatan dan aparat desa. Selain itu, penundaan ini tetap mempertimbangkan dan menghormati warga yang menolak. Pada pertemuan warga tadi malam, terungkap bahwa dari mayoritas warga yang telah menandatangani surat pernyataan persetujuan dilakukan dalam kondisi yang belum paham atas EDP ini dan merasa risih karena didatangi oleh tim EDP berkali-kali sehingga dengan asal menandantangani surat tersebut. Artinya, persetujuan warga masih bersifat semu, dan bahkan warga yang sudah terlanjur menyetujui banyak yang memilih sikap menolak. Penolakan warga selain alasan yang telah disampaikan dalam point-point di atas, secara individu ada yang khawatir dengan adanya pertambahan nyamuk yang dilepas dan tentu akan berkembangbiak sehingga nyamuk dilingkungannya semakin banyak, yang mengakibatkan menimbulkan rasa tidak nyaman. Dengan nyamuk yang ada sekarang saja sudah tidak nyaman, apalagi dengan pelepasan dan berkembangbiaknya nyamuk UGM tersebut maka populasi nyamuk akan semakin bertambah. Tentu ini menambah ketidaknyamanan warga. Ada warga yang sangsi juga apakah penelitian ini benar-benar berhasil, karena untuk konteks Indonesia penelitian ini termasuk awal dan belum teruji. Warga tidak mau jadi kelinci percobaan yang memiliki resiko. Selain itu, apabila nyamuk tetap dilepas pada lingkungan warga yang menyetujui, tidak ada jaminan bahwa nyamuk tersebut tidak akan terbang pada rumah warga yang menolak. Apalagi jarak tiap titik pelepasan sekitar 25m, padahal nyamuk tersebut mampu terbang hingga 100m, sehingga persetujuan warga ini juga berpotensi menimbulkan konflik antar warga yang menolak dan yang menyetujui. Pihak warga yang menolak juga sudah meminta pendampingan hukum apabila pihak FK UGM tetap akan melepas nyamuk di kampung Karangtengah. Pendamping hukum warga telah disanggupi oleh LBH Kahmi Yogyakarta yang dipimpin pengacara senior Darwis Purba, SH (salah satu pendiri dan aktivis LBH DIY). Apabila pihak EDP tetap akan melepas dengan dalih telah mendapat persetujuan dari Bupati Sleman, maka warga yang menolak meminta bukti persetujuan tertulis dari bupati tersebut, dan akan dipertimbangkan di-PTUN- kan untuk dibatalkan karena persetujuan pejabat daerah tidak serta merta merampas hak individu warga untuk hidup nyaman dan tidak terganggu maupun ada kekhawatiran dengan adanya bertambahnya populasi nyamuk di lingkungannya. Demikian, semoga dapat terpublikasi pada khalayak sehingga hak warga untuk hidup tenang dan upaya menghindari konflik sosial dapat terbangun. Warga tidak anti penelitian, namun sebagian warga menolak bertambahnya populasi nyamuk di lingkungannya. Nogotirto, 22 Januari 2014

Kepada Bp. Ahmad Yusuf kami sampaikan terimakasih atas tulisan saudara di web kami. Dari tulisan saudara dapat kami jeklaskan bahwa Dinas Kesehatan DIY telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

  1. Meminta EDP untuk melakukan advokasi secara adekuat tentang penelitian implementasi wolbachia ke nyamuk aedes aegyptie kepada masyarakat. Advokasi dimaksud termasuk seluruh dampak buruk yang mungkin muncul dari penelitian ini. Antisipasi terhadap dampakburuk dan keuntungan atau intasible profit dari penelitian ini.
  2. Dinas Kesehatan DIY telah menyarankan kepada EDP untuk menunda pelepasan nyamuk selama masih ada kekhawatiran warga terhadap penelitian ini. Apabila pelepasan tidak dapat ditunda maka EDP sebaiknya mensosialisasikan langkah - langkah pengamanan lingkungan yang akan dilakukan saat dan selama dilepaskan untuk mencegah dampak buruk sebagaimana yang dikhawatirkan masyarakat.
  3. Dinas Kesehatan DIY siap menjembatani dialog antara EDP dan masyarakat

 

Demikian penjelasan dari kami, dan bila mana masih ada hal yang perlu diskusukan/dikoordinasikan maka dapat ke Dinas Kesehatan DIY , Jl. Tompeyan TR III/201 Yogyakarta.

Mei Lestari

Assalamualaikum,, Bapk/Ibu mohon infonya,, saya mau melaporkan bahwa di daerah saya ada jalan raya yg rusak parah,, bagaimna dan dmn saya harus melaporkannya agar bisa segera diperbbaiki njeh?matur nuwun :) youtube converter mp4

Kepada Yth Sdr. Mei Lestari, terimakasih diucapkan atas partisipasi sdri menulis di web kami. Namun melihat dari substansi tulisan sdri, kami memandang tidak terkait dengan kebijakan dan pelayanan kesehatan.  Tulisan tersebut lebih tepatnya diarahkan ke Dinas PU Kab. Bantul agar dapat segera ditindaklanjuti.

Demikian jawaban kami dan bila ada kurangnya kami mohon maaf

drsz.h.nashruddin salim, s.h., m.h

Ass ww. berdukalah 1000 x ! bagi mantan peserta ASKES yang sekarang diambil alih oleh JKN, terutama untuk yang sakit nyata/riel membutuhkan obat rutin setiap hari seperti diabetes, hipertensi, jantung dan lain-lain; sekarang SANGAT DIPERSULIT untuk mendapatkan HAKNYA, harus 2 (dua) minggu sekali antri untuk mendapatkan obat, bahkan harus seminggu sekali untuk mendapatkan iinsulin, juga untuk keperluan laboratorium tidak boleh di hari yang sama dengan hari periksa dokter; padahal unjtuk ke RS itu terlebih dari desa ke kota (ke RS) pasti butuh waktu dan biaya ! Ketika dilayani ASKES kita cukup sekali sebulan untuk kontrol ke RS dengan rujukan yang tidak repot, SEKARANG SANGAT DIPERSULIT oleh JKN, KENAPA ??? KALAU BISA DIPERMUDAH KENAPA HARUS DIPERSULIT ??? kita peserta JKN ini BUKAN MENGEMIS TETAPI MEMINTA HAK yang setiap bulan gaji kita dipotong, sakit atau pun tidak, Apakah tidak "KETERLALUAN BANYAK" mengambil untung ??? Berapa persen kah dari peserta yang menggunakan ASKES/JKN itu ??? Katakanlah 25 persen, lalu yang 80 persen duitnya dikemanakan ??? Bukankah sudah menjadi kewajiban Pemerintah untuk melayani kesehatan rakyat ? Kalau ini nyatanya maka benarlah yang ditulis oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dalam bulletin AL ISLAM nomor 687, Jumat tanggal 3 Januari 2014 bahwa: "Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah Cara Lain Memalak Rakyat......" Merdekakanlah Rakyat Indonesia dari penghisab bedebah jahanam KAPITALIS/NEOLIBERALIS ......!!! Ayo, mari kita bergabung berjuang bersama-sama ...... MERDEKA ...!!! Wass ww..

Yth. Bpk Nasrudin. Pertama tama kami ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam menulis di web kami untuk menyampaikan keluhan dan juga konsultasi tentang JKN. Mohon maaf apabila peralihan program Askes PNS menjadi JKN ada yang kurang berkenan bagi peserta. Diharapkan peserta dapat memahami bahwa pelaksanaan JKN diawal program belum sempurna, namun evaluasi dilakukan untuk mengetahui permasalahan dan kekurangan dari program ini. Keluahan bapak Nasrudin sudah diberi solusi diengan dikeluarkannya surat edaran No. HK/Menkes/32/I/2014 tentang pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama dan fasilitasi kesehatan tingkat lanjutan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan. Rumah sakit akan memberikan pelayanan dan pemberian obat kepada pasien penyakit kronis sesuai indikasi medis dan sama dengan waktu masih dikelola PT Askes terdahulu.

Demikian penjelasan yang dapat diberikan dan diucapkan terima kasih

arrini ditta margarani

assalamualaikum, maaf sebelumnya, saya ingin bertanya,,, jika ingin mengurus kartu jamkesmas, haruskah melalui kepala dusun atau bisa langsung ke dinas kesehatan setempat Pak/Bu? kemarin sudah mengumpulkan fotokopi KK di kepala desa, tapi sampai sekarang tidak ada kabar.. hanya keluarga saya yang tidak punya jamkesmas di RT kami Pak/ Bu.. terimakasih.. saya tunggu saran nya...

Yth. Bu Arrini Dita Margarani, terimakasih atas peran sertanya didalam web kami untuk berkonsultasi. Berikut kami sampaikanjawaban pertanyaan saudara yaitu :

  1. Kartu jamkesmas saat ini sudah tidak bisa lagi diurus karena peserta jamkesmas sudah beralih menjadi peserta penerima banyuan iur ( PBI ) Jaminan Kesehatan Nasional ( JKN ). Apabila trgolong masyarakat miskin maka dapat menyampaikan ke Dinas Sosial untuk didaftarkan pada saat updating data kepesertaan PBI JKN
  2. Aapbila mau mendaftarkan JKN mandiri cara mendaftarkan ke kantornya BPJS Jl. Gedong Kuning No. 130A Yogyakarta 555171 Telp. 372713, 370477 fax ( 0274 ) 450692
  3. Syarat pendaftaran JKN adalah

 

  • Mengsi daftar isian peserta ( DIP )
  • Fotocopy kartu keluarga
  • Fotocopy KTP ( di utamakan e KTP )
  • Fotocopy akte kelahiran anak
  • Fotocopy surat  nikah
  • Pas foto berwarna ukuran 3x4 masing-masing satu lembar
  • Untuk mmpermudah pembayaran, dilakukan lewat bank dengan sistem auto debet pada bank yang kerjasama : ( Bank Mandiri, BNI, BRI )
  • Pilihan besaran iuran :

Rawat inap kelas 1 : Rp. 59.500 perjiwa perbulan

Rawat inap kelas 2 : Rp. 42.500 perjiwa perbulan

Rawat inap kelas 3: Rp. 25.500 perjiwa perbulan

besti anggraini

selamat pagi saya ingin bertanya, saya adalah pemegang kartu jamkesmas dan sekarang hamil muda,, yang ingin saya tanyakan gimana caranya agar jampersal saya bisa menjadi bpjs? mohon penjelasan terimakasih sebelumnya

Ibu Besti Anggraeni, terimakasih telah memanfaatkan media ini untuk konsultasi. Ibu Besti, kami sampaikan mulai 1 Januari 2014 Program Jampersal sudah tidak lagi. Ibu rbesti masih beruntung karena sebagai pemegang kartu jamkesmas. Dengan telah memilikikartu jamkesmas maka akan tetap mendapatkan manfaat sama dengan program jampersal.

Bu Besti, kami sampaikan juga bahwa mulai 1 Januari 2014 Program Jamkesmas di tiadakan dan berubah menjadi  program JKN. Peserta jamkesmas beralih menjadi peserta penerima bantuan iuaran ( PBI JKN ) dan sebagai penyelenggara Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial ( BPJS ). Cara mendapat pelayanan kesehatan JKN sama dengan waktu program Jamkesmas.

Demikian penjelasan kami dan bilamana kuran jelas dapat ditanyakan ke kantor BPJS terdekat

Gandi Slamet Lestari

Assalamu'alaikum WR. WB. Selamat pagi Bapak / Ibu, mohon maaf kami ingin bertanya bagai mana cara mendaftarkan/mendapatkan Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat. Karena selama ini warga di RT kami bingung dan tidak tahu cara mendapatkan hal tersebut. Saya sendiri juga pernah mendapatkan tapi udah lama masa berlakunya mati. Lalu bagaimana juga memperpanjang. Terimakasih. Wassalamu'alaikum WR.WB.

Yth. Bapak Gandi Slamet Lestari, terimakasih telah memanfaatkan media ini untuk konsultasi. Berikut ini kami jelaskan atas pertanyaan Bapak :

  1. Program jamkesmas sudah beralih menjadi jaminan kesehatan nasional ( JKN ) yaitu sebagai peserta penerima bantuan iuran JKN ( PBI JKN ) dan sebagai penyelenggara Badan Pengelola Jaminan Kesehatan Sosial ( BPJS )
  2. Bagi masyarakat yang memiliki kartu jamkesmas berwarna biru, maka kartu tersebut nasih berlaku dan dapat digunakan sebagai identitas untuk mendapatkan pelayanan kesehatan melalui program JKN
  3. Bagi masyarakat yang belum memilki jaminan kesehatan maka dapat mendaftarkan menjadi peserta JKN. Pendaftaran di DIY dapat dilakukan di kantor BPJS jl. Gedong Kuning No. 130 A Yogyakarta 55171 Telp. ( 0274 ) 372712, 370477 Fax ( 0274 ) 450602
  4. Pilihan besaran iuran
  • Rawat Inap kelas I : Rp. 59.500,-
  • Rawat inap kelas II: Rp. 42.500,-
  • Rawat Inap Kelas III: Rp. 25.000,-

Demikian penjelasan kami dan bilamana kuran jelas dapat ditanyakan ke kantor BPJS terdekat

agnes ariyani

saya mau bertanya bagaimana cara mendaftarkan kepesertaan bpjs non pegawai iur bayar beserta anggota keluarga dan dimana mendaftarkannya??

Yth. Ibu Agnes Ariyani, terimakasih telah memanfaatkan media ini untuk berkonsultasi.

Bu Agnes Ariyani, benar bahwa mulai 1 Januari 2014 Program Jampersal di tiadakan dan diresmikan program JKN. Adapun untuk mendaftar JKN adalah sbb :

  1. Pendaftaran dapat dilakukan dikantor BPJS cabang DIY Jl. Gedong Kuning No. 130 A Yogyakarta 55171, Telp (0274 ) 372712, 370477, Fax ( 0274 ) 450602
  2. Syarat pendaftaran :
  • Mengisi daftar isian peserta ( DIP )
  • Fotokopi Kartu Keluarga ( KK )
  • Fotokopi KTP ( diutamakan e KTP )
  • Fotokopi surat nikah
  • Pas foto berwarna ukuran 3x4 masing masing 1 lembar
  • Untuk mempermudah pembayaran, dilakukan lewat bank dengansistem autodebet pada bank yang kerja ( Bank mandiri, BNI, BRI )
  • 2. Pilihan besaran iuran
  • Rawat Inap kelas I : Rp. 59.500,-
  • Rawat inap kelas II: Rp. 42.500,-
  • Rawat Inap Kelas III: Rp. 25.000,-

Demikian penjelasan kami dan bilamana kuran jelas dapat ditanyakan ke kantor BPJS terdekat

Isni

Bpk/Ibu di dinas Kesehatan Yth. saya mau tanya bagaimana cara untuk mendaftar sebagai anggota JKN di 2014 besok... karena kami termasuk keluarga yang pas-pas an dan tidak pernah mendapat jamkesmas/jamkesda/jamkesos atau yang lainya dari pmerintah. dan pernah waktu itu dalam jangka waktu 2 bulan saja 3 anggota keluarga saya keluar masuk rumah sakit karena tdk memiliki jaminan jamkesmas/jamkesda/jamkesos kami harus membayar biaya yang banyak sekali dan sangat memberatkan bagi kami. Dengan adanya wacana dr pemerintah akan ada program JKN kami sangat berharap bisa ikut mendaftar program tersebut, kami sanggup membayar tiap bulan asal bisa terdaftar jadi anggota JKN. Karena itu saya mohon dijelaskan prosedur dan tata caranya... sekian terima kasih.

Yth. Ibu Isni, terimakasih telah memanfaatkan media ini untuk berkonsultasi.

Bu Isni, benar bahwa mulai 1 Januari 2014 Program Jampersal di tiadakan dan diresmikan program JKN. Adapun untuk mendaftar JKN adalah sbb :

  1. Pendaftaran dapat dilakukan dikantor BPJS cabang DIY Jl. Gedong Kuning No. 130 A Yogyakarta 55171, Telp (0274 ) 372712, 370477, Fax ( 0274 ) 450602
  2. Syarat pendaftaran :
  • Mengisi daftar isian peserta ( DIP )
  • Fotokopi Kartu Keluarga ( KK )
  • Fotokopi KTP ( diutamakan e KTP )
  • Fotokopi surat nikah
  • Pas foto berwarna ukuran 3x4 masing masing 1 lembar
  • Untuk mempermudah pembayaran, dilakukan lewat bank dengansistem autodebet pada bank yang kerja ( Bank mandiri, BNI, BRI )
  • 2. Pilihan besaran iuran
  • Rawat Inap kelas I : Rp. 59.500,-
  • Rawat inap kelas II: Rp. 42.500,-
  • Rawat Inap Kelas III: Rp. 25.000,-

Demikian penjelasan kami dan bilamana kuran jelas dapat ditanyakan ke kantor BPJS terdekat

Nurwanti

Assalamualikum wr,wb.. Terimakasih sebelumnya, Ada yang ingin saya tanyakan, untuk mengetahui Prevalensi gagal ginjal kronik DI DIY, Sudah saya buka web dinkes pada pencarian saya menulis prevalensi gagal ginjal kronik di DIY, Tapi tidak tersedia Di web ini. Tujuannya Untuk penelitian, Untuk mendapat datanya, apa saja persyaratannya? apa harus datang langsung ke dinkes jogja atau gimana? Terimakasih atas perhatiaannya, mohon maaf jika ada kesalahan dalam bertutur kata. saya tunggu balasannya. Wassalam.

Yth Sdr Nurwanti

Sebelumnya diucapkan terimakasih atas partisipasi sdri mengirimkan tulisan di web kami. Untuk keperluan penelitian persetujuan dan perijinan melalui Bappeda DIY. Untuk penyakit gagal ginjal kronik di DIY yang saudari maksud belum masuk di pencatatan pelaporan di sistem pelaporan kami yaitu di pencatatan laporan Surveylance terpadu penyakit ( STP ). Untuk memepoleh gambaran penyakit gagal ginjal kronik sebaiknya menghubungi di fasilitas kesehatan ( Rumah Sakit ). Untuk informasi lebih lanjut dapat datang langsung ke Dinkes DIY Jl. Tompeyan TR III/201 Bidang P2MK.

erlangga suryatmaji

pada hari jum'at tanggal 27 desember 2013 , sampe puskesmas jam 8 mendapat nomor 28, kata petugas dokter belum datang harap ditunggu. setelah ditunggu lama dan antrian semakin banyak akhirnya dokter datang pukul 9.30. yang saya tanyakan jamkerja puskesmas itu jam berapa? apakah puskesmas tidak ada pengawasnya, sehingga dokter bisa datang seenaknya,? padahal puskesmas jam 11 sudah tutup pendaftaran, pelayan paling sampe jam 1, apalagi kalo hari jumat lebih pendek. mohon dinas kesehatan untuk memperbaiki pengawasan puskesmas, kalo perlu pasang absensi sidik jari. demikian trimakasih.

Kepada Yth Bpk. Erlangga kami sampaikan terimakasih atas tulisan yang disampaikan saudara melalui media ini.

Setelah kami koordinasikan dan kami check n Cros check ke lokasi maka dapat kami sampaikan :

  1. Puskesmas yang dituju tidak jelas puskesmas mana
  2. Berdasar alamat Bapak Erlangga telah dilakukan pengecekan ke bebarapa puskesmas yang ada/dekat dengan alamat bapak didapat hasil sebagai berikut :
  • Puskesmas ada beberapa dokter yang bertugas dan masing - masing dokter pada hari dan tanggal tersebut hadir pada jam yang ditentukan ( hadir sebelum jam masuk ) sehingga tidak benar kalau dokter hadir pada pukul 9.30
  • Perlu diketahui jam kerja puskesmas adalah

- Senin sd Kamis : 07.30 - 14.30

- Jumat              : 07.00 - 11.30

- Sabtu               : 07.30 - 13.00

Demikian penjelasan dari kami bila ada hal yang kurang jelas dapat ditanyakan kembali. Terima kasih

Mikail Sahirul Alim

Assalamualaikum. Saya Mahasiswa di Jogja Kami ingin menanyakan bagaimana proses pendaftaran JKN untuk bapak saya. Bapak saya saat ini masih dirawat inap di RS Sardjito, beliau sebenarnya berdomisili di Sorong Papua, tetapi karena disana tidak ada fasilitas pengobatan yang memadai jadi berobat di Jogja. Apa ini menjadi masalah? Untuk Mendaftar JKN saya harus kemana, dan apa yang harus dipersiapkan. Bapak saya juga nantinya akan rawat jalan selama 2 tahun. Apa JKN bisa mengkover hal tersebut? Terimakasih Wassalamualaikum Wb Wb.

Yth. Bpk Mikail Alim terimakasih saudara memanfaatkan media iniuntuk konsultasi tentang JKN dan akan kami jelaskan pertanyaan - pertanyaan sbb :

1. Bapak saudara tidak ada masalah untuk berobat ke yogya, setiap orang mempunyai hak dan kewajiban untuk kesehatannya

2. Bapak saudara dapat juga untuk mendaftar JKN di DIY dan caranya datang ke kantor BPJS, jl. Gedong Kuning No. 130A Yogyakarta 555171 Telp ( 0274 ) 372712, 370477 Fax ( 0274 ) 450602 email : askes_yogyakarta@yahoo.com

3. Apabila telah terdaftar JKN di DIY maka apabila akan kembali ke Papua JKN agar diurus pindah dari DIY ke Papua

4. Syarat pendaftaran JKN adalah sebagai berikut

  • Mengsi daftar isian peserta ( DIP )
  • Fotocopy kartu keluarga
  • Fotocopy KTP ( di utamakan e KTP )
  • Fotocopy akte kelahiran anak
  • Fotocopy surat  nikah
  • Pas foto berwarna ukuran 3x4 masing-masing satu lembar
  • Untuk mmpermudah pembayaran, dilakukan lewat bank dengan sistem auto debet pada bank yang kerjasama : ( Bank Mandiri, BNI, BRI )

 

Demikian penjelasan kami dan bila belum jelas dapat menhubungi Dinas Kesehatan DIY No. telp. 0274-74466891

dewita

Bagaimana mendapatkan kartu Jamkesmas ? Apa syarat agar bisa mendapatkan kartu Jamkesmas ? Apa saja fasilitas kesehatan yang diberikan bagi pemegang kartu Jamkesmas ? Apabeda antara BPJS dan Jamkesmas ? Atas perhatiannya diucapkan terima kasih Dewita

Yth. Bu dewita yang telah memanfaatkan media ini untuk berkonsultasi. Berikut dapat kami jelasakan atas pertanyaan ibu sbb :

  1. Program jamkesmas sudah beralih menjadi jaminan kesehatan Nasional ( JKN ) yaitu sebagai peserta penerima Bantuan Iur JKN ( PBI JKN ) dan sebagai penyelenggara adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ( BPJS )
  2. Bagi masyarakat yang mempunyai kartu jamkesmas berwarna biru maka kartu tersebut masih berlaku dan dapat digunakan sebagai identitas untuk mendapatkan pelayanan kesehatan melalui program JKN
  3. Bagi masyarakat yang belum memiliki  jaminan kesehatan maka dapat mendaftarkan diri menjadi peserta JKN, Pendaftaran DIY dilakukan di kartu BPJS, Jl. Gedong Kuning No. 130 A Yogyakarta 55171 telp ( 0274 ) 372770, 370477, Fax ( 0274 ) 450602
  4. Syarat pendaftaran peserta JKN mandiri ke BPJS :
    1. Mengisi Daftar Isian Peserta ( DIP )
    2. Fotokopi Kartu Keluarga
    3. Fotokopi KTP ( diutamakan yang sudah e-KTP )
    4. Fotokopi surat nikah
    5. Pas foto berwarna ukuran 3x4 masing2 1 ( satu ) lembar
    6. Untuk mempermudah pembayaran, dilakukan lewat Bank dengan sistem auto dept pada bank yang kerjasama ( Bank mandiri, BNI, BRI )
    7. Pilihan besaran iuran :
      1. Rawat Inap Klas I : Rp. 59.500,- perjiwa perbulan
      2. Rawat Inap Klas II : Rp. 42.500,- perjiwa perbulan
      3. Rawat Inap Klas III : Rp. 25.500,- perjiwa perbulan
      4. Manfaat program JKN
        1. Pelayanan Kesehatan Yang dijamin :

1)      Pelayanan Kesehatan tk. I, terdiri dari,

  • Administrasi pelayanan
  • Pelayanan promotif dan preventif
  • Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi medis
  • Tindakan medis non spesialistik ( operatif dan non operatif )
  • Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai
  • Transfusi darah sesuai dengan kebutuhan medis
  • Pemeriksaan penunjang diagnostic laboratorium tk.I
  • Rawat inap TK.I sesuai indikasi medis

2)      Pelayanan Kesehatan Rujukan tingkat lanjutan, terdiri dari :

  • Rawat jalan
  • Rawat inap

3)      Pelayanan lain yang ditetapkan oleh menteri kesehatan

Pelayanan kesehatan lain yang telah ditanggung dalam program pemerintah, maka tidak termasuk dalam pelayanan kesehatan yang dijamin oleh BPJS kesehatan

  1. Pelayanan Kesehatan yang tidak dijamin

1)      Pelayanan kesehatan yg dilakukan tanpa melalui prosedur sebagaimana dalam peraturan yang berlaku

2)      Pelayanan kesehatan yang dilakukan di fasilitas kesehatan yang tidak bekerjasama dengan BPJS kesehatan, kecuali untuk kasus gawat darurat

3)      Pelayan kesehatan yang telah dijamin oleh jaminan kecelakaan kerja terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hunbungan kerja

4)      Pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri

5)      Pelayanan kesehatan untuk tujuan estetika

6)      Payanan kesehatan untuk mengatasi infertilitas

7)      Pelayanan kesehatan untuk meratakan gigi

8)      Gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri, atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri

9)      Pengobatan komplementer, alternative dan tradisional, termasuk akupuntur, shines, Chiropracti C, yang belum dinyatakan effective berdasar penilaian teknologi kesehatan ( health teknologi assessment )

10)  Pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan ( eksperimen )

11)  Alat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi, susu

12)  Perbekalan kesehatan rumah tangga

13)  Pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luarbiasa/wabah

14)  Biaya pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan manfaat jaminan kesehatan yang diberikan.

Demikian informasi dan jawaban yang dapat kami sampaikan.

Thobias Umbu jama

mohon supaya data kejadian kanker serviks/prevalensinya di DIY setiap tahunnya di share kan supaya masyarakat bisa membaca dan bisa menjadi perhatian masyarakat. terimakasih

Kepada Yth. sdr. Thobias Umbu jama, Sebelumnya kami ucapkan terimaksih atas partisipasi sdr menulis di web kami. Mengenai data kejadian Ca Cervix / prevalensi Ca Cervix di DIY  lebih rendah dari angka nasional berdasar data dari surveylance penyakit ( STP ) berbasis RS tahun 2013. Untuk informasi lebih lanjut dapat datang langsung ke Dinkes DIY Jl. Tompeyan TR III/201 Bidang P2MK.

susan

Assalamualaikum, saya dengar program jampersal pada tahun 2014 sudah tidak berlaku lagi. dan akan diganti dengan JKN.bagaimanakah mekanisme pendaftarannya bagi ibu hamil yang akan melahirkan awal tahun 2014? sehingga dpat melahirkan dengan gratis. trimakasih

Yth. Ibu Susan, terimakasih telah memanfaatkan media ini untuk berkonsultasi.

Bu Susan, benar bahwa mulai 1 Januari 2014 Program Jampersal di tiadakan dan diresmikan program JKN. Adapun untuk mendaftar JKN adalah sbb :

  1. Pendaftaran dapat dilakukan dikantor BPJS cabang DIY Jl. Gedong Kuning No. 130 A Yogyakarta 55171, Telp (0274 ) 372712, 370477, Fax ( 0274 ) 450602
  2. Syarat pendaftaran :
  • Mengisi daftar isian peserta ( DIP )
  • Fotokopi Kartu Keluarga ( KK )
  • Fotokopi KTP ( diutamakan e KTP )
  • Fotokopi surat nikah
  • Pas foto berwarna ukuran 3x4 masing masing 1 lembar
  • Untuk mempermudah pembayaran, dilakukan lewat bank dengansistem autodebet pada bank yang kerja ( Bank mandiri, BNI, BRI )
  • 2. Pilihan besaran iuran
  • Rawat Inap kelas I : Rp. 59.500,-
  • Rawat inap kelas II: Rp. 42.500,-
  • Rawat Inap Kelas III: Rp. 25.000,-

Demikian penjelasan kami dan bilamana kuran jelas dapat ditanyakan ke kantor BPJS terdekat

Ahmad Muhsin

Selama periode Oktober 2013 di wilayah kami (RT/ bukan Dusun) telah terjadi kejadian luar biasa, sampai informasi ini kami kirimkan telah jatuh 11 korban penyakit Demam Berdarah terdiri dari 10 anak dan 1 Dewasa, tadi malam masuk 2 anak terkena DB, berikut nama - nama korban DB : 1. Anak Faza 2. Anak Yaya 3. Anak Khudin 4. Ibu Asih 5. Anak Aisha Sifa 6. Anak Hana 7. Anak Belo bin Haris 8. Anak Ulfi 9. Anak Tifa 10. Anak Nisa 11. Anak Ale Dan 1 anak masih demam dalam perawatan di Rumah. 4 hari yang lalu (selasa 29 oktober ) telah ada pengasapan namun korban masih berjatuhan. Diharapkan respon dan tanggapan pemerintah khususnya Dinas Kesehatan DIY terhadap penyakit endemi dan wabah ini. Terimakasih. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat ditindaklanjuti.

Pertama - tama kami sampaikan terima kasih atas partisipasi dan informasi sdr di web kami. Tentang kasus DBD yang sdr tanyakan di wilayah bapak dengan jumlah dan identifikasi penderita yang sudah kami cermati, maka kami melakukan koordinasi untuk respon cepat tentang upaya - upaya pengendalian DBD di wilayah sdr dengan dinas kesehatan kab.bantul. Dan kami menyediakan logistic berupa insektisida dan larvasida untuk mendukung operasional yang ada di dinkes kab. bantul. Begitu juga kami melakukan koordinasi dengan DSO ( District Health Officer ) dan petugas surveylance puskesmas untuk melakukan penyelidikan epidemiologi ( PE ). Namun demikian perlu diperhatikan langkah langkah sesuai prosedur.

Dalam penanggulangan DBD ( Demam Berdarah Dengue ) fogging bukan satu - satunya upaya dalam penanggulangan DBD, sehingga fogging harus diikuti dengan pemberantasan sarang nyamuk ( PSN ) secara serentak dan terus menerus / berkesinambungan oleh masyarakat. Efektifitas fogging hanya bertahan 1 ( satu ) minggu dan hanya membunuh nyamuk dewasa sementara larva ( jentik ) tidak bisa mati oleh fogging sehingga harus dilakukan PSN berupa menguras, menutup, dan mengubur tempat - tempat penampungan air bersih baik yang berada didalam rumah maupun diluar rumah.

PSN diharapkan bisa melaksanakan minimal 1 minggu sekali dengan alasan bahwa siklus perkembangan nyamuk dari telur hingga dewasa antara 9 - 10 hari, dengan dilaksanakan PSN minimal 1 minggu sekali maka telur nyamuk sebelum menjadi nyamuk dewasa ( sebagai vektor DBD ) sudah terbasmi/mati

Eko Prasetyo

Asallamualaikum Wr.Wb, Saya iba dan sangat prihatin melihat tetangga saya yang masih berumur 18th, sudah ditinggal meninggal bapaknya dan ibunya pun sudah bertahun2 tak ada kabar dan tak tahu dimana, anak ini dan kedua adiknya yg putus sekolah sekarang ikut neneknya yang juga sudah sakit2an. anak ini sudah setahun terakhir ini menderita sakit batuk dan sesak nafas sudah di periksakan dipuskesmas tapi belum ada perubahan bahkan kondisinya makin memprihatinkan. saya dan warga yg lain sudah menyarankan untuk dibawa kerumah sakit, tapi pihak keluarga yang memang tidak mampu ini merasa keberatan untuk biaya,karena anak ini tidak mempunyai jamkesmas atau asuransi kesehatan yang lain,sedangkan warga kami yang jelas2 mampu justru malah mendapatkan jamkesmas. yang ingin kami tanyakan: 1.Bagaimana caranya agar anak tersebut bisa segera mendapatkan bantuan perawatan tanpa dipungut biaya. 2. Apa bisa anak tersebut mendapatkan jamkesmas, bagaimana caranya? Demikian yang dapat saya sampaikan. atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih. Wassalamualaikum. Wr. Wb

Bapak eko prasetyo, terimakasih saudara telah memanfaatkan media ini untuk menyampaikan informasi yang ada di lingkungan saudara.

Terkait dengan pertanyaan saudara dapat kami sampaikan sebagai berikut :

Caranya untuk mendapatkan bantauan dapat konsultasi ke dinas kesehatan kab. sleman atau ke UPT JPKM Kab. Sleman, karena data masyarakat yang mendapatkan jaminan melalui anggaran APBD kabupaten sleman dapat ditanyakan ke instansi tersebut. Apabila belum masuk dalam data, langsung saja untuk konsultasi solusi yang ada untuk masalah tersebut

Untuk mendapatkan kartu jamkesmas dimungkinkan untuk kedepan karena mulai 1 januari 2014 peserta jamkesmas otomatis menjadi Peserta Penerima Iuran ( PBI ) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ( BPJS ). Rencana setiap 6 bulan sekali akan dilakukan updating data, tetapi untuk kondisi sekarang sulit untuk memasukkan data baru karena sudah berakhir per 30 September 2013 proses pendataan peserta jamkesmas tahun 2013 oleh dinas kesehatan kab. sleman

Demikian penjelasan kami bila masih ada halyang perlu ditanyakan dapat ke Dinas kesehatan DIY, Jl. Tompeyan TR III/201 Tegalrejo Yogyakarta

aldo

ass. saya mau tanya, gmana tanggapan yang anda lakukan kepada pembeli yang komplai atas pembangunan rumah yang belum jdi.gimana tanggspsn saudara

Kepada sdr aldo kami ucapkan terimakasih atas partisipasi anda menulis di web kami. Namun demikian bila melihat tulisan saudara maka kami melihat bukan hal yang ditujukan ke kami. Untuk itu kami mohon maaf bila tidak dapat memberi jawaban.

Demikian dan terimakasih

Nurfadillah

selamat siang pak, saya mahasiswi semester akhir mau tanya, berapa jumlah kasus kanker serviks untuk wilyah DIY dan sleman? dan apakah ada peningkatan dari tahun 2010 sampai sekarang. mohon info data yang terbaru, trimakasih

Kepada sdr Nur fadillah kami ucapkan terimakasih atas partisipasi dalam web kami. Namun menjawab pertanyaan sdr maka kami sarankan untuk datang ke Dinas Kesehatan DIY, Jl, Tompeyan TR III/201 Yogyakarta di seksi Pencegahan Penyakit ( P2 ) mengingat untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan detai untuk tulisan yang saudara susun

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Vraiser Telew

Sangat di sayangkan BPS hanya mendata mulai tahun 2008 untuk calon penerima jamkesmas. Padahal masi banyak orang miskin dan masyarakat presejahtera yang tidak mendapatkan jamkesmas dikarenakan data BPS tidak valid. Mereka sangat membutuhkan Jamkesmas tapi Justru tidak tepat mendapatkannya. Contohnya dikota sorong papua barat.

Kepada yang terhormat sdr Vraiser Telew diucapkan terimakasih telah memanfaatkan web kami dengan mengiirim email tentang program jamkesmas.

Data peserta jamkesmas tahun 2013 benar sumbernya dari BPS yang telah diserahkan kepada tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan ( TNP2K ) untuk diolah serta hasilnya diserahkan kepada menteri kesehatan sebagai peserta program jamkesmas. Sebenarnya kepesertaan jamkesmas tersebut dianggap tidak valid maka sudah ada peluang untuk mengajukan kepesertaan jamkesmas pengganti sampai dengan 30 Juni 2013 dan ada perpanjangan sampai dengan 30 september 2013.

Yang terhormat sdr Vraiser Telew, data kepesertaan jamkesmas nantinya akan ada mekanisme updating setiap 6 bulan sekali yang dikoordinir oleh kementerian sosial, hal ini sedang dibahas di pusat.

Kami menyarankan, sebaiknya dari sekarang dilakukan pendataan bagi masyarakat  miskin yang belum mendapatkan jamkesmas sehingga nanti bila updating data dilaksanakan data telah tersedia

yudhi

Yth, Bagian Informasi DINKES DIY. Mohon informasi mengenai alamat produsen fermentasi kulit manggis, sirsak, mengkudu dengan nomor perijinan: 2133404011179. Terima kasih.

Kepada sdr Yudhi..sebelumnya kami ucapkan terimakasih atas partisipasi di web kami. Menjawab tulisan sdr dapat kami informasikan bahwa No. izin 213340401119 adalah nomor PIRT untuk makanan dan minuman. No. tersebut adalah no. IRT untuk ijin produksi bakso yang diterbitkan oleh Dinkes Kab. Sleman. Untuk lebih jelasnya, kami sarankan sdr dapat menghubungi / klarifikasi ke Dinkes Kab. Sleman di seksi Farmasi Makanan Minuman.

Demikian yang dapat kami sampaikan dan terimakasih

Siti Nuraisyah

ass. saya mahasiswa yang sedang melakukan penelitian akhir. saya mau bertanya prevalensi untuk yang menderita asma bronkial di yogyakarta tahun 2013 saat ini ada berapa? kira- kira paling banyak itu ada di daerah mana? terima kasih atas bantuannya

Kepada Sdri Siti , sebelumnya kami sampaikan terimakasih atas partisipasi sdri menulis di web kami. Melihat permintaan informasi yang saudara sampaikan kami belum bisa memahami dikarenakan kurang spesifik  dan untuk lebih jelasnya sdri bisa datang ke Seksi Yaninfokes Dinas Kesehatan DIY di Jl. Tompeyan TR III / 201 Yogyakarta untuk dapat kejelasan lebih lanjut.

winardi murtoyo

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh, Dengan hormat dean dengan kerendahan hati kami mengadu Kami warga RT 1 RW 2 telah dibuat resah dengan berdirinya perusahaan rokok milik Aminul Hidayat Warga Sidoarjo, bau menyengat pada meramu dan suara mesin yang medengung setiap saat tidak melihat sikon dan waktu hingga membuat pusing kami warga disekitar, sebelum perusahaan ini berdiri pernah beroperasi pabrik rokok yang dikelola oleh H. Ismal Warga RW 2 Kelurahan Petahunan tetapi bangkrut, sebelum berdirinya pabrik yang pertama saya merasa belum pernah tanda tangan ijin gangguan HO (Hinder Orditie)padahal rumah saya sebelah timur jaraknya kurang lebih 70 Cm dari tembok pabrik, untuk pabrik rokok yang sekarang kami sebanyak 20 orang telah tanda tangan menolak berdirinya pabrik dan telah kami kirimkan ke Dinas Perijinan Kota, Walikota Pasruan dan ke DPR Kota Pasuruan, Kami juga melalui perwakilan 4 orang telah datang ke Dinas Perijinan Kota satu kali ke Walikota dua kali dan DPR satu kali tetapi tidak ada putusan, dan ijin perusahaan tetap keluar. Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya. Sekian dan terima kasih.

Sebelumnya diucapkan terimakasih atas partisipasi saudara menulis di web www.dinkes.jogjaprov.go.id.Namun melihat dari isi aduan yang saudara sampaikan, kami tidak memiliki kewenangan untuk menanggapi dikarena bukan wilayah kerja kami. Kami sarankan untuk dapat menyampaikan ke instansi diwilayah saudara yaitu pemda kota pasuruhan.

Demikian atas tanggapan kami, ada kurangnya kami mohon maaf.

Bendrias

Admin yth, saya membaca di situs ini obat kemoren ditarik tahun 2011. Saya penderita asam urat, dan dokter internis saya di Bekasi selalu memberi kemoren. Apakah obat ini masih ditarik dan apakah berbahaya ? Saya sudah cek di situs Dinkes Jabar, sayang ruang konsultasinya sudah tidak tersedia. Terima kasih atas perhatiannya

Bapak/Ibu Bendrias yang kami hormati. Sebelumnya kami ucapkan terimakasih atas partisipasinya di situs dinkes.jogjaprov.go.id. Menanggapi tulisan yang disampaikan dapat kami jelaskan sebagai berikut : Untuk Obat kemoren, isinya adalan Natrium Dikofenak 50 mg ( Nama generiknya ). Perihal ditarik tidaknya dari peredaran, dapat docek di situs www.pom.go.id atau unit pengaduan konsumen di 021 – 4263333. Bila dilihat dari isinya, sebenarnya itu adalah obat keras yang memang biasa untuk diresepkan kepada penderita asam urat. Apabila diminum sesuai aturan ( terutama sesudah makan ) maka tidak berbahaya. Efek samping yang paling sering terjadi adalah iritasi lambung apabila diminum pada saat perut kosong. Jadi, Bapak/Ibu Bendrias dapat datang ke apotek untuk menanyakan langsung kepada apoteker, apakah ober kemoren masih beredar. Apabila sudah tidak beredar dipasaran , maka dapat membeli bentuk generiknya ( Natriun Diklofenak 50 mg ) ataupun merek lainnya yang isinya sama dengan kemaren. Demikian penjelasan dari kami, bila ada kurangnya dapat berhubungan dengankam dan terima kasih

Hendro Wicaksono

Mohon penjelasan masalah : 1. syarat2 untuk mendapatkan Jampersal, 2. Siapa saja yang memperoleh Jampersal, 3. apakah PNS, TNI/Polri bisa dapat Jampersal 4. di wilayah Kota Jogja, RS mana saja yang bisa dapat Jampersal Sekian pertanyaan dari saya.. atas jawabannya di ucapkan banyak terimakasih *) Kalo bisa di jawab ke email saya hendrowicax@gmail.com

Kepada sdr Hendro Wicaksono ditempat, sebelumnya kami ucapkan terima kasih tulisan yang disampaikan dan mohon maaf atas keterlambatan dalam merespon pertanyaan saudari dikarenakan adanya pemeliharaan jaringan di tempat kami. Menjawab pertanyaan  saudara dapat kami sampaikan.

1. Persyaratan mendapatkan pelayanan jampersal :

  • Ibu hamil dan bersalin
  • Mempunyai buku KIA untuk pencatatan pemeriksaan selama kehamilan
  • Identitas ( KTP, KK/Identitas lain yang sah )
  • Pemeriksaan dimulai di pemberi pelayanan kesehatan ( PPK I ) dasar ( Puskesmas, Bidan Praktek Swasta/Rumah Bersalin ) dan apabila tidak bisa dilayani di PPK Dasar baru dirujuk di RS dengan surat rujukan. Jadi tidak benar bila penerima pelayanan jampersal langsung dipasang KB. Tetapi Ibu Pasca bersalin diadvokasi dan diharap mau menggunakan kontrasepsi. Tidak harus IUD tetapi bisa yang lain, misal suntik, inplant dsb

2. Sasaran Jampersal :

  • Ibu Hamil
  • Ibu menyusui
  • Ibu Nifas ( sampai 42 hari pasca melahirkan )
  • Bayi Baru lahir ( sd Usia 28 hari (

3. PNS, TNI/Polri bisa dapat jampersal dengan syarat belum memiliki jaminan persalinan.

4. Rumah sakit diwilayah kota yang bekerjasama sbb :

  • RSUD Jogja kota yogyakarta
  • RSU PKU Muhammadiyah Yogyakarta
  • RS Bethesda Yogyakarta
  • RS Bethesda Lempuyangwangi
  • RS Panti Rapih Yogyakarta
  • RS Khusus Respira ( BP4 ) Yogyakarta
  • RS Ludiro Husadatama Yogyakarta
  • RSI Hidayatullah Yogyakarta
  • RSKB Soedirman Yogyakarta
  • RS Happyland Yogyakarta Yogyakarta
  • RS DKT soetarto Yogyakarta
  • RSK Permatabunda Yogyakarta
  • RS PKU Muh, Kotagede
  • RS Empat Lima Yogyakarta

 

eka novianti

Mohon untuk bantuan/sosialisasi pelaporan sipnap yang terbaru.kami terkadang merasa kesulitan pada saat pelaporan setiap bulannya.misalkan pada bulan ini.kami sudah mengirim seperti biasanya,tetapi ada balasan "laporan dalam proses verifikasi,silahkan tunggu notifikasi selanjutnya".bagaimana kami tahu kalau laporan tersebut masuk atau tidak,karena di email kami tidak ada konfirmasi apapun.mohon bantuannya.soalnya kami lihat banyak juga yang merasa kesulitan.terimakasih

Terimakasih atas tulisan yang sdri eka novianti sampaikan ke web kami. Perlu kami sampaikan bahwa software SIPNAP yang terbaru memang masih dalam proses penyempurnaan . Sehubungan hal tersebut pelaporan dan perkembangan software selanjutnya dapat ditanyakan ke Dinas Kesehatan DIY Jl. Tompeyan TR III / 201 Yogyakarta atau telp.0274 – 521134

Demikian informasi yang dapat disampaikan dan atas perhatian diucapkan terima kasih

Umi Yuni

Admin ytdak bisa h mohon informasi : 1. saya tugas belajar dan mendapat KTP sementara. yang saya tanyakan apakah saya mendapat jaminan kesehatan seperti KTP tetap? 2. saya sebenarnya ada askes, tetapi karena ada kebijakan baru, askes tidak berlaku nasional. Bagaimana caranya supaya askes dapat saya manfaatkan Demikian atas penjelasannya saya ucapkan banyak terimakasih

Terima kasih sdr Umi Yuni yang telah memanfaatkan media ini untuk konsultasi dan mohon maaf informasi yang anda sampaikan kurang lengkap dan kurang jelas. Sdr Umi mendapatkan KTP sementara di wilayah kab/kota  pemda DIY yang mana?? Karena jaminan kesehatan di pemda DIY ada beberapa badan penyelenggara yaitu di provinsi dan kab/kota dengan kebijakan pelaksanaaan yang berbeda - beda. Jaminan kesehatan di DIY baru bisa diakomodir sebagai peserta apabila sudah menetap selama 6 bulan. nAskes sebenarnya dapat berlaku nasional, jadi kebijakan baru yang mana askes tidak berlaku nasional? Saudara umi dapat konsultasi secara langsung dengan PT Askes ( Persero ) melalui Hallo askes dengan telp. 500400 atau kantor PT Askes ( persero) cabang Yogyakarta, dijalan Gedong Kuning No. 130A Yogyakarta 55171 Telp. ( 0274 ) 372712, Fax ( 0274 ) 450602, Hotline sevice 0815 657 9780 email : kcu-yogyakarta@ptaskes.com.

Demikian informasi yang dapat kami sampailkan ada kurangnya mohon maaf.

nugroho

yth bapak dinas yg terkait segera menertibkan tobong bata di daerah bangutapan dan sekitarnya supaya dikasih peraturan daerah dan segera ditertibkan supaya tidak terlalu dekat dengan permukiman warga karena sangat2 mengganggu kesehatan bukan kami bermaksud mengusik merampas hak mereka untuk mencari uang tp perlu diingat yg lain juga pingin hidup dg sehat dan dg udara yg sehat..............mohon bapak2...........

Bapak nugroho yang kami hormati, sebelumnya kami megucapkan terima kasih atas partisipasi saudara menyampaikan tulisan ke web kami.

Terkait dengan keluhan yang saudara sampaikan maka dapat kami informasikan bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1077/Menkes/Per/V/2011 tentang Pedoman Penyehatan Udara dalam Ruangan Rumah. Pencemaran udara dalam ruang terutama rumah dapat mengganggu kesehatan bahwa secara langsung maupun tidak langsung. Persyaratan kualitas udara dalam ruang rumah harus memenuhi persyaratan baik fisik maupun kimia.

Selanjutnya untuk penertiban pembuat batu bata, dikarenakan kewenangan bukan di Dinkes DIY, maka saudara dapat dapat berkonsultasi kepada kepala wilayah setempat atau lintas sektor terkait.

 

wiji

mohon dikasih peraturan jarak penobong bata dengan warga donk supaya yg lain bisa hidup sehat

Bapak nugroho yang kami hormati, sebelumnya kami megucapkan terima kasih atas partisipasi saudara menyampaikan tulisan ke web kami.

Terkait dengan keluhan yang saudara sampaikan maka dapat kami informasikan bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1077/Menkes/Per/V/2011 tentang Pedoman Penyehatan Udara dalam Ruangan Rumah. Pencemaran udara dalam ruang terutama rumah dapat mengganggu kesehatan bahwa secara langsung maupun tidak langsung. Persyaratan kualitas udara dalam ruang rumah harus memenuhi persyaratan baik fisik maupun kimia.

Selanjutnya untuk penertiban pembuat batu bata, dikarenakan kewenangan bukan di Dinkes DIY, maka saudara dapat dapat berkonsultasi kepada kepala wilayah setempat atau lintas sektor terkait.

 

siti rohani

tobong bata pak cukup membahayakan jika dekat dg perkampungan ayo pemda bantul lindungi masyarakatmu dari udara supaya semua sehat

Bapak nugroho yang kami hormati, sebelumnya kami megucapkan terima kasih atas partisipasi saudara menyampaikan tulisan ke web kami.

Terkait dengan keluhan yang saudara sampaikan maka dapat kami informasikan bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1077/Menkes/Per/V/2011 tentang Pedoman Penyehatan Udara dalam Ruangan Rumah. Pencemaran udara dalam ruang terutama rumah dapat mengganggu kesehatan bahwa secara langsung maupun tidak langsung. Persyaratan kualitas udara dalam ruang rumah harus memenuhi persyaratan baik fisik maupun kimia.

Selanjutnya untuk penertiban pembuat batu bata, dikarenakan kewenangan bukan di Dinkes DIY, maka saudara dapat dapat berkonsultasi kepada kepala wilayah setempat atau lintas sektor terkait.

 

diana

yth Ibu bupati dan instansi terkait Hal: Permohonan penertipan tobong bata di banguntapan dengan hormat, ibu bupati dan instansi terkait mohon para penobong bata ditertibkan supaya jauh dari permukiman warga supaya yg tidak ikut membakar bata juga bisa hidup nyaman dan sehat tanpa polusi, mohon diberi batasan jarak atantara tobong dan permukiman minimal radius 200mtr sd 500meter atau di alokasikan disuatu tempat supaya mereka tetap mencari rizky dan yg lain juga sehat demikian atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih

Ibu Diana yang kami hormati, sebelumnya kami megucapkan terima kasih atas partisipasi saudara menyampaikan tulisan ke web kami.

Terkait dengan keluhan yang saudara sampaikan maka dapat kami informasikan bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1077/Menkes/Per/V/2011 tentang Pedoman Penyehatan Udara dalam Ruangan Rumah. Pencemaran udara dalam ruang terutama rumah dapat mengganggu kesehatan bahwa secara langsung maupun tidak langsung. Persyaratan kualitas udara dalam ruang rumah harus memenuhi persyaratan baik fisik maupun kimia.

Selanjutnya untuk penertiban pembuat batu bata, dikarenakan kewenangan bukan di Dinkes DIY, maka saudara dapat dapat berkonsultasi kepada kepala wilayah setempat atau lintas sektor terkait.

 

rifai

mohon tobong bata ditertibkan

Bapak rifai yang kami hormati, sebelumnya kami megucapkan terima kasih atas partisipasi saudara menyampaikan tulisan ke web kami.

Terkait dengan keluhan yang saudara sampaikan maka dapat kami informasikan bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1077/Menkes/Per/V/2011 tentang Pedoman Penyehatan Udara dalam Ruangan Rumah. Pencemaran udara dalam ruang terutama rumah dapat mengganggu kesehatan bahwa secara langsung maupun tidak langsung. Persyaratan kualitas udara dalam ruang rumah harus memenuhi persyaratan baik fisik maupun kimia.

Selanjutnya untuk penertiban pembuat batu bata, dikarenakan kewenangan bukan di Dinkes DIY, maka saudara dapat dapat berkonsultasi kepada kepala wilayah setempat atau lintas sektor terkait.

 

Mulyono

selamat pagi... Dalam waktu dekat saya mau ke kenya, Afrika. Di yogyakarta tempat untuk mendapatkan vaksin meningitis sama vaksin yellow fever dimana ya?? terima kasih

Kepada Yth. Bapak Mulyono diucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam menggunakan media kami di web dinkes.jogjaprov.go.id meskipun web kami masih dalam penyempurnaan , dan kami juga mohon maaf atas keterlambatan kami dalam merespon pertanyaan.

Sehubungan pertanyaan  Bapak Mulyono, dapat kami sampaikan bahwa semua urusan vaksinasi untuk keperluan ke luar negeri dapat menghubungi Kantor Kesehatan Pelabuhan ( KKP ) yang beralamatkan Jl. Ring Road Timur Sambilegi Maguwoharjo Sleman dengan No. Telp. 0274 - 7101918, 484259.

Demikian jawaban yang dapat kami sampaikan dan terimakasih

nopi yanto

kenapa saya masih sajah di minta biyaya lg.| untuk penyedotan di paru"sayang???

Terimakasih sdr Nopi yanto yang telah memanfaatkan media ini untuk menyampaikan keluhan. Keluhan yang saudara sampaikan kurang lengkap dan kurang jelas datanya. Sebenarnya saudara peserta jaminan kesehatan yang mana, jamkesmas atau jaminan kesehatan yang lain? Sdr. Nopi masih diminta biaya untuk penyedotan di paru oleh siapa, rumah sakit mana?

Kalau sdr. Nopi peserta jamesmas mestinya tidak lagi diminta penyedotan di paru oleh pemberi pelayanan kesehatan yang anda gunakan asalkan telah kerjasama dengan rogram jamkesmas.

andri

KENAPA SAMPAI SAAT INI JUDI ONLAIN MASIH BEREDAR?DAN BEKERJA SAMA DENGAN BANK TERKAIT.. BERARTI ADA IJIN DARI PEMERINTAH PUSAT.APAKAH INI DI BIARKAN ATAU ANGGOTA TERKAIT MENDAPATKAN UANG UNTUK MEMULUSKAN KEGIATAN BUSUK INI.APAKAH PIHAK KEPOLISIAN TAKUT MEMBRANTAS.DI SANA ADA TERTERA NO REKENING DAN NAMA LENGKAP DI BANK BCA MAUPUN MANDIRI.COBA MASUK DAN LIHAT LINK POKER 88 MAUPUN POKER CC SEBELUM BERMAIN HARUS DEPOSIT DULU KE ADMIN BARU BISA BEARMAIN.INI BEBERAPA REKENING DAN NAMA MEREKA;LINK POKER 88,REK.0511681641 AN.HARIS FADILLAH,REK.0511714353 AN.SUKMA.511680556 AN.ADE RAMA PUTRASUG.DAN BANYAK LAINNYA.DARI LINK POKER CC,NO REK.043-031-7032 AN. T DENI ARIANSYAHPIHAK PENEGAK HUKUM PASTI BISA MENGUNGKAP SEMUA INI. DI SANA LENGKAP PERJUDIAN TOGEL DAN YANG LAINNYA.SELAHKAN CHEK SENDIRI DAN LAKUKAN TINDAKAN.BANYAK KORBAN PENIPUAN DARI SANA YANG DIMANA PEMAIN SUDAH TRANSFER DAN TERNYATA UANG(CHIP) HABIS.KARNA ULAH ANMIN ATAU KARIAWAN YANG BERMAIN DENGAN CARA MEMBOBOL AKUN SI PEMAIN.INI JANGAN DI BIARKAN DAN TINDAK MEREKA DENGAN TEGAS....BANYAK MERUGIKAN MASYARAKAT LAIN DENGAN CARA DI IMING IMINGIN MENANG..DI BALIK ITU ADA YANG KESEMPATAN MEANAWARKAN JASA MELALUI CHATING DI DALAM PERMAINAN INGIN MENANG BISA MENGAKSES DENGANCARA TEMBUS PANDANG.DAN SYARAT SYARAT MUSRIK PUN BERMUNCULAN DENGAN SESAJEN DAN SEJENISNYA. JANGAN HANYA SABUNG AYAM AJA YANG DI TANGKAP...TUH UNGKAP JUDI ONLAIN..

Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas partisipasi memanfaatkan media web kami untuk berbagi informasi. Perlu kami sampaikan bahwa media ini adalah media untuk menampung keluhan, saran, kritikan yang terkait dengan kebijakan dan pelayanan kesehatan yang ada di wilayah DIY. Untuk keluhan  yang sdr sampaikan merupakan hal diluar kewenangan kami .

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dan atas perhatiannnya diucapkan terima kasih

teltisye kezia makaminan

Maaf sblmnya, di daerah sy tinggal tdk ada puskesmas apalgi RS utk memeriksakan diri seperti hamil dsb kami harus pergi ke Kota Manado yg kebetulan dekat krna kami ada di daerah perbatasan Kota manado dan Kab. Minahasa. Saat ini sy mau melahirkan dan pengennyahnya melahirkan di puskesmas dkt rumah ayah sy. Mmg sy bukan trdaftar sbg penduduk kota Manado yg ingin sy tanyakan apakah sy bisa mndptkn jampersal dipuskesmas tsb dgn menggunakan KK dan KTP Kab. Minahasa? Perlu diketahui puskesmas tsb mmg brlaku layanan jampersal..Trmksh

Kepada sdr teltisye kezia makaminan diucapkan terimakasih yang telah memanfaatkan media ini untuk konsultasi. Program jampersal merupakan program nasional sehingga dapat diakses seluuruh penduduk di Indonesia. Tempat pelayanan dimanapun dapat diakses. Program ini dan telah dinyatakan diawal saat berkunjung. Yang penting mengikuti prosedur dan mekanisme yang berlaku. Sebelum berangkat ke medado terlebih dahulu mencari rujukan dari pemberi pelayanan kesehatan di kabupaten minahasa dilampiri bukti pemeriksaan kehamilan selama di minahasa fotokopi KK dan KTP untuk diserahkan ke tempat pelayanan yang dituju di menado.

agus prayitno

bagaimana cara menggunakan jamkesmas di rs joogjakarta sedangkan pasien tidak berktp jogja,, dan yg memiliki jamkesmas adalah orang tua nya pasien trimakasih

Terima kasih Bp. Agus Prayitno telah memanfaatkan web dinas kesehatan DIY untuk berkonsultasi. Cara menggunakan jamkesmas adalah yang bersangkutana telah terdaftar sebagai peserta jamkesmas dan memiliki kartu jamkesmas. Apabila berobat kartu jamkesmas sebagai identitas utama dilampiri fotokopi KTP dan KK. Mekanisme pelayanan peserta jamkesmas harus melalui pemberi playanan kesehatan ( PPK I ) yaitu puskesmas dan tidak diperkenankan langsung ke rumah sakit ( PPK II dan PPK III ) kecuali kondisi gawat darurat. Apabla ke RS harus sudah mendapat surat rujukan dari puskesmas. Prosedur ini berlaku untuk pelayanan jamkesmas diseluruh indonesia termasuk di seluruh RS kerjasama jamkesmas.

Kasus ini apabila pasien telah memiliki kartu jamkesmas tetapi KTP tidak sesuai karena KTP bukan jogja?. Kalau kasusnya seperti ini dapat dicarikan surat keterangan dari Desa tentang KTP yang tidak cocok permasalahannya apa. Namun bila pasien tidak memiliki kartu jamkesmas sedangkan yang punya kartu orangtuanya maka kartu jamkesmas orang tua tidak dapat berlaku untuk anaknya.

Demikian penjelasan kami bila ada yang belum jelas dapat datang langsung ke Dinas Kesehatan DIY

Miftakhul huda

bulan agustus 2013 istri saya periksa di RSIA ARVITA BUNDA, mendapati selebaran iklan bahwa RSIA tsbt melayani Jampersal, tetapi waktu ditanyakan langsung pd sepetember 2013, para petugas menjawab tidak menerima persalinan dengan JAMPERSAL...., sangat mengecewakan..... !

 

Kepada Yth. Miftakhul Huda diucapkan terima kasih atas keluhan yang disampaikan ke kami melalui web Dinas Kesehatan DIY. Dari keluhan yang saudara sampaikan mohon kiranya dicermati kembali selebaran iklannya bahwa RSIA tersebut mlayani jampersal, karena RSIA Arvita Bunda TIDAK bekerjasama dengan program jampersal.

Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan dan bilamana dirasa kurang jelas dapat datang langsung ke Dinas Kesehatan DIY.

Annisa Rahmah

Salam sejahtera, Dua hari yang lalu Asisten Rumah Tangga saya terserang stroke. karena semua keluarga dekat dan aank-anaknya tidak berada di Jogja maka saya membawa ART saya ke RS Sardjito agar mendapat perawatan yang tepat, dan saat ini harus rawat inap (yang diperkirakan) 14 hari di Unit STroke RS. Sardjito. Dalam kondisi ini, ART saya tidak memiliki jaminan kesehatan apapun (tapi PRT saya penduduk Yogya ada KTP dan KK nya). Pertanyaan saya, apakah saya bisa mengurus JAMKES untuk PRT saya dalam kondisi seperti ini? Jika iya, bagaimana dan persyaratan apa saja yang harus dipersiapkan? Terimakasih atas perhatian dan responnya.

Yth Ibu Anisa Rahmah diucapkan terimakasih telah menggunakan layanan kami di web aduan Dinkes DIY. Bahwa di Kota Yogyakarta ada kebijakan Total Coverage Jaminan Kesehatan Bagu seluruh penduduk kota yogyakarta, sehingga seluruh penduduk dapat dijamin dengan menunjukkan KTP dan Kartu Keluarga ( KK ). Ibu dapat langsung datang di kantor Jamkesda Yogyakarta di komplek kantor walikota Timoho untuk segera mengurus surat jaminan diserahkan ke RS Sardjito.

Demikian penjelasan dari kami dan bila masih ada hal - hal yang kurang jelas dapat konsultasi langsung ke Dinas Kesehatan Provinsi DIY.

WINDA KARTIKA

saya mau tanya,,,bagaimana kalau saya lahiran memakai jamkesmas an suami saya dikarenakan jamkesmas saya masih lamat lama,,,bagaimna juga cara merubah alamat pd jamkesmas??? trimakasih

 

Terimakasih bu winda yang telah memanfaatkan fasilitas keluhan di web kami . Mohon maaf sebelumnya, bahwa kami kurang jelas dengan kata kata ibu " Jamkesmas saya masih lamat lama" berarti apakah ibubelum memiliki kartu jamkesmas atas nama ibu dan menikah  dengan suami yang telah memiliki kartu jamkesmas...apa benar spertu itu??

Sebenarnya setiap ibu hamil bisa memanfaatkan program jampersal dan bilamana akan memanfaatkan harus mengikuti prosedur yaitu dari mulai pemeriksaan kehamilan ( ANC ) di Puskesmas atau Bidan praktek swasta ( BPS ) kerjasama sudah mengatakan akan menggunakan jampersal. Silahkan ibu lakukan hal tersebut apabila belum memenuhi  ketentuan dan prosedurnya yaitu menunjukkan identitas ( KK, KTP, dll ) dan akan mendapatkan buku KIA. Kartu jamkesmas tidak bisa dirubah apabila telah dicetak. Yang bisa dilakukan adalah mencari dukungan surat keterangan kepala desa/lurah yang menyebutkan yang sebenarnya.

 

adi nugroho

yth ibu bupati ditempat dengan hormat dengan ini kami selaku warga masyarakat banguntapan khususnya sangat kurang nyaman dan kurang sehat lingkungan kami karena polusi tobong bata yg sangat mengganggu, mohon sekiranya kepada ibu bupati dan instansi terkait mohon kami diperhatikan bukan merampas hak mereka mencari nafkah tp minta tolong mohon dibikin peraturan yg sekiranya baik untuk semua warga masyarakat misal di bikin peraturan tobong bata di dirikan radiusnya minimal 200meter sd 500 meter dari permukiman penduduk atau dari kampung radiusnya minimal 500an meter jadi mereka tetap bisa cari nafkah melalui cetak bata dan yg tidak cetak tetap bisa hidup sehat....karena sehat itu mahal harganya.....mohon perhatiannya sekian dan terima kasih

 

Saudara adi nugroho yang kami hormati, sebelumnya kami megucapkan terima kasih atas partisipasi saudara menyampaikan tulisan ke web kami.

Terkait dengan keluhan yang saudara sampaikan maka dapat kami informasikan bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1077/Menkes/Per/V/2011 tentang Pedoman Penyehatan Udara dalam Ruangan Rumah. Pencemaran udara dalam ruang terutama rumah dapat mengganggu kesehatan bahwa secara langsung maupun tidak langsung. Persyaratan kualitas udara dalam ruang rumah harus memenuhi persyaratan baik fisik maupun kimia.

Selanjutnya untuk penertiban pembuat batu bata, dikarenakan kewenangan bukan di Dinkes DIY, maka saudara dapat dapat berkonsultasi kepada kepala wilayah setempat atau lintas sektor terkait.

 

 

waji

kepada instansi terkait mohon diperhatikan lingkungan kami tertipkan pencetak bata dg radius minimal 500meter supaya lingkungan masyarakat sekitar kami hidup sehat

 

Saudara Waji yang kami hormati, sebelumnya kami megucapkan terima kasih atas partisipasi saudara menyampaikan tulisan ke web kami.

Terkait dengan keluhan yang saudara sampaikan maka dapat kami informasikan bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1077/Menkes/Per/V/2011 tentang Pedoman Penyehatan Udara dalam Ruangan Rumah. Pencemaran udara dalam ruang terutama rumah dapat mengganggu kesehatan bahwa secara langsung maupun tidak langsung. Persyaratan kualitas udara dalam ruang rumah harus memenuhi persyaratan baik fisik maupun kimia.

Selanjutnya untuk penertiban pembuat batu bata, dikarenakan kewenangan bukan di Dinkes DIY, maka saudara dapat dapat berkonsultasi kepada kepala wilayah setempat atau lintas sektor terkait.

 

 

siti rohani

kenapa tdk ada perhatian ya lingkunan sekitar banguntapan, piyungan tentang penertipan pencetaan bata karena sangat mengganggu kesehatan bahkan disekitar banguntapan di sekitar pemukiman warga mereka bebas padahal sangat berbahaya asap dan debu dan sangat mengganggu pernafasan mohon instansi terkait segrea menindak lanjuti

 

Saudari Siti Rohani yang kami hormati, sebelumnya kami megucapkan terima kasih atas partisipasi saudari menyampaikan tulisan ke web kami.

Terkait dengan keluhan yang saudari sampaikan maka dapat kami informasikan bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1077/Menkes/Per/V/2011 tentang Pedoman Penyehatan Udara dalam Ruangan Rumah. Pencemaran udara dalam ruang terutama rumah dapat mengganggu kesehatan bahwa secara langsung maupun tidak langsung. Persyaratan kualitas udara dalam ruang rumah harus memenuhi persyaratan baik fisik maupun kimia.

Selanjutnya untuk penertiban pembuat batu bata, dikarenakan kewenangan bukan di Dinkes DIY, maka saudari dapat dapat berkonsultasi kepada kepala wilayah setempat atau lintas sektor terkait.

 

 

diana

kesehatan kami terganggu dg cetakan bata yg terlalu dekat dg permukiman mohon ditertibkan

 

Saudari Diana yang kami hormati, sebelumnya kami megucapkan terima kasih atas partisipasi saudari menyampaikan tulisan ke web kami.

Terkait dengan keluhan yang saudari sampaikan maka dapat kami informasikan bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1077/Menkes/Per/V/2011 tentang Pedoman Penyehatan Udara dalam Ruangan Rumah. Pencemaran udara dalam ruang terutama rumah dapat mengganggu kesehatan bahwa secara langsung maupun tidak langsung. Persyaratan kualitas udara dalam ruang rumah harus memenuhi persyaratan baik fisik maupun kimia.

Selanjutnya untuk penertiban pembuat batu btat, dikarenakan kewenangan bukan di Dinkes DIY, maka saudari dapat dapat berkonsultasi kepada kepala wilayah setempat atau lintas sektor terkait.

 

 

LOURENTIUS SHELTA WIDYALUCHA

saya mau tanya apakah memang benar di rsu wirosaban itu jam pendaftarannya cuman sampai jam 11 siang? saya tadi mau mendaftar untuk istri saya yang mau melahirkan , jujur saya sangat kecewa dengan pelayanan pendaftaran pasien baru cuman sampai jam 11siang, padahal di rs lain jam untuk pendaftaran bisa dilayani. apakah bisa untuk merubah sistem management pendaftaran pasien baru yang lebih baik lagi?

Kepada sdr Lorentus SW, pertama kami ucapkan terima kasih atas partisipasi menulis di web kami dan sekaligus mohon maaf atas keterlambatan dalam merespon keluhan saudara. Hal tersebut semata mata kami melakukan koordinasi terlebih dahulu dalam menanggapi tulisan saudara.

Dapat kami sampaikan bahwa pendaftaran di puskesmas untuk pasien rawat jalan memang dimungkinkan hanya sampai jam 11 siang saja guna mengantisipasi jumlah pasien agar bisa mendapatkan pelayanan yang baik dan sesuai standard. Sedangkan untuk kasus kegawatdaruratan seperti mau melahirkan bisa mendapatkan pelayanan langsung di UGD ( Unit Gawat Darurat )

Demikian penjelasan dari kami dan bila ada hal - hal yang masih kurang jelas dapat ditanyakan lebih lanjut.

Hiring Sriyono

Selamat siang Sedekit saya bercerita, pada tanggal 22 Maret 2012 yang lalu istri saya sakit infeksi pada saluran kencing, seperti yang dikatakan dokter dari Rumah Sakit Betesda Yogyakarta, dan katanya infeksi tersebut sudah menyebar sampai pada kandungan, usus buntu, bahkan ke ginjal. Saran dokter dari rumah sakit istri saya harus dioperasi dan diangkat kandungannya.dan saya diberi tahu oleh dokter bahwa istri saya setelah dioperasi sudah tidakmenstruasi lagi dan tidak mempunyai anak. kemudian dilaksanakanlah dioperasi. Satu tahun sudah berlalu perut istri saya semakin gendut, pada tanggal 22 Juli 2013 saya periksakan/kontrol di i Rumah sakit Betesda Yogyakarta dan dengan dokter yang sama, Hasil dari pemeriksaan deng USG dokter menyatakan bahwa dalam perut saya tumbuh janin alias Hami di luar kandungan/kehamilan beresiko (mengingat kandungan sudah diangkat/dioperasi)l . Sehubungan dengan peralatan kedokteran yang ada di RS Betesda mungkin kurang lengkap, maka oleh dokter istri saya di rujuk ke dr. Spesialis di RS dr. Sarjito, dan kami sudah 3 kali periksa dengan perjanjian jadwal dokter praktek. Dari hasil pemeriksaan dokter bahwa nantinya persalinan dengan sesar. Pertanyaan kami : 1. Bisakah istri saya menggunakan Jampersal di RS. dr. Sarjito? mengingat kronologi istri saya berawal dari operasi pengangkatan kandungan di rumah sakit lain, dan juga kami sudah periksa di RS. dr. Sarjito ke dokter spesialis perjanjian (di GBST). 2. Seandainya hal tersebut dapat dilakukan, bagaimana cara memperoleh Jampersal? Terima kasih jawaban yang diberikan.

 

Bapak herning sriyono yang kami hormati. kami mengucapkan terimakasih atas partisipasi saudara telah memanfaatkan media. Kami informasikan bahwa program jampersal dapat diakses  siapa saja bagi ibu hamil dan menyusui serta mengikuti mekanisme, prosedur dan ketentuan yang ada. Mengingat kasus istri bapak tergolong beresiko maka dari pemeriksaan kehamilan sudah berada di RS Sardjito atas Rujukan RS Bethesda. Apabila akan menggunakan program jampersal dari pemeriksaan kehamilan sudah harus menyampaikan kalau menggunakan jampersal. Dicoba saja nanti apabila periksa kehamilan ke RS Sardjito ditanyakan apabila menggunakan jampersal bagaimana?? Nanti akan di berikan penjelasan dari Rumah. Apabila masih ada yang kurang dapat ditanyakan lagi ke kami dan siap kami bantu,

Demikian atas penjelasan kami dan diucapkan terimakasih

verina wulandari

saya mau tanya, bagaimana cara mendapatkan jampersal ya? sekarang sy hamil 5 bulan, tinggal di wirobrajan, tp sekarang ikut suami di petinggen.sy periksa rutin di puskesmas gondokusuman2. kebetulan sy punya kartu jamkesmas. tp kata orang tua sy lebih baik juga mengurus jampersal biar nanti kelahirannya lancar. sy tanya ke bidan di puskesmas, bagaimana cara mendapatkan jampersal tp katanya bidan kalau sudah punya jamkesmas tidak usah buat jampersal tidak apa2. apa itu benar?? mohon bantuannya. terimakasih

 

Terimakasih Ibu Verina yang telah memanfaatkan media ini sebagai saran konsultasi dan mohon maaf atas keterlambatan dalam memberi penjelasan. Dapat kami jelaskan terkait dengan apa yang saudari sampaikan yaitu sbb:

  1. Apabila saudara ingin memanfaatkan program jampersal agar diberitahukan kepada puskesmas yang anda gunakan untuk periksa kehamilan.
  2. Dengan telah memberi tahu puskesmas akan mengakses jampersal saudara akan diberitahu kelengkapan dukungan syarat yang harus dipunyai/dilengkapi
  3. Tidak perlu membuat jampersal jika sudah memiliki jamkesmas. Bukan itu yang terpenting dalam hal ini, tetapi terpentingnya menyampaikan ke puskesmas intinya akan memanfaatkan program jampersal selama kehamilan sd persalinan.

 

sri waluyojati

Di lain kebahagiaan kita, ada teman saya yg terbaring kritis sdg melawan sakitnya. Beliau Anisyah (P.Biologi UNY 2010) mngalami komplikasi TBC, Thalassemia, dan lupus. Sdh 45 hari di RS Sardjito. Tp belum nampak ada prubahan, smntara biaya brtambah trus. Beliau yatim dg ibu sbg penjual makanan di kantin sekolah. mohon kepada dinas yang bersangkutan untuk membantu apa yang sedang beliau hadapi. terima kasih.

Terimaksih atas perhatian sdri Sri Waluyojati terhadap temannya yang sedang sakit. Dapat kami sampaikan bahwa di DIY memang telah mempunyai Jaminan Kesehatan Daerah. Kami menyarankan agar teman saudara berasal dari kab/kota mana untuk dapat berkonsultasi ke Dinkes Kab/Kota agar maksud saudara dapat diwujudkan. Mohon maaf kami tidak dapat memberi penjelasan dikarenakan asal tempat tinggal pasien tidak disebutkan.

Demikaian atas perhatian diucapkan terimakasih

Ananda Catur

Pelayanan puskesmas kami kurang serius/disepelekan contohnya: sakit mata umur 2 th kok ditanyai warna sama angka jelas2 belum sekolah , lalu ibu saya mau cek gula darah dll kok tidak boleh dianggap tidak perlu,dan banyak lagi keluhan lain dari masyarakat. Apakah dokternya hanya dokter muda yg hanya praktek sementara atau bagaimana? Waktu kedatangan dokter ke puskesmas juga tidak disiplin. Mohon keluhan masyarakat untuk berobat ditanggapi dengan serius (dokter yang praktek) supaya tidak terjadi kemungkinan lebih parah/pencegahan lebih dini dengan harapan pelayanan nantinya efisien dan efektif.

 

Kepada sdr/i ananda catur diucapkan terima kasih atas informasi yang disampaikan dan sekaligus kami mohon maaf atas kelambatan kami dalam merespon.

Berdasarkan konfirmasi kami dengan kepala puskesmas mergangsan kota yogyakarta ( Drg Emma ) didapat jawaban sebagai berikut :

  1. Untuk pasien umur 2 tahun ditanya masalah warna dan angka, hal tersebut dilakukan untuk penegakan diagnose yang akan ditentukan dan untuk memastikan kondisi pasien serta untuk medeteksi tumbuh kembang balita.
  2. Untuk pemeriksaan kadar gula darah dll baru bisa dilakukan apabila ada indikasi medis, sedang bila tidak ada indikasi maka pemeriksaan tidak dilakukan.
  3. Untuk kedatangan dokter yang dianggap tidak disiplin perlu kami sampaikan bahwa melihat alamat dari pengirim aduan maka pelayanan diberikan di puskesmas pembantu, dimana petugas termasuk diantaranya adalah dokter sebelum melaksanakan tugas di puskesmas pembantu terlebih dahulu melakukan koordinasi ke puskesmas induk sehingga kedatangan dokter di puskesmas pembantu setelah koordinasi di puskesmas induk. Namun demikian atas informasi tersebut, puskesmas mergangsan akan lebih meningkatkan kedisiplinan.

Demikian jawaban yang dapat diberikan dan atas partisipasi sdr/i ananda diucapkan terima kasih serta kami menunggu peran serta sdr/i di web kami.

BAKHRUL ROIB

assalamualaikum wr wb masyarakat disini 98 persen ketika buang air besar kesawah tempat terbuka.saya sering mengajukan bpermohonan bantuan toilet umum,tetapi tidak ada tanggapan.senoga dengan adanya layanan pengaduan masyarakat ini.bermanfaat.amiiin dan ada hikmahnya,amiin

Kepada Yth. Bakhrul Roib di tempat

Menanggapi kiriman saudara kami mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya dan sekaligus meminta maaf atas keterlambatan respon dikarenakan adanya upaya pengembangan web kami.

Terkait dengan yang saudara sampaikan, sebelumnya kami ingin menanyakan terlebih dahulu dimana lokasi yang saudara maksud. Apakah di wilayah D I.Yogyakarta atau wilayah luar D I. Yogyakarta??. Bilamana berada di wilayah DIY maka saudara dapat menghubungi Dinas Pekerjaan Umum Prov/Kab/Kota yang mempunyai tugas dan fungsi tersebut. Tetapi bila berada diluar DIY maka dapat menghubung Dinas yang menangani sarana dan prasarana.

 

henny

selamat siang , sy ingin menanyakan tentang jampersal. saat ini saya sudah terdaftar sbg pasien jampersal.dan dari hasil pemeriksaan ,baik di SPOG RS dan bidan puskesmas, sy termasuk kehamilan beresiko sehingga nanti harus operas caesar. pertanyaan saya , apakah saya bisa memilih RS rujukan ,katakan saja RS A dengan alasan sy biasa di rawat di RS tersebut sehingga riwayat kesehatan sy lebih lengkap berada di RS tersebut ? atau memang pasien jampersal hanya bisa pasrah menerima RS rujukan yang di inginkan bidan puskesmas ? 2. apakah jika sy mendapat rujukan di RS Swasta yg sudah bekerjasama dg depkes terkait jampersal, saya PASTI DITERIMA dan BEBAS dari segala pembayaran terkait persalinan ? apakah RS SWASTA menerima pasien berdasar kuota atau ada aturan yang bs menegaskan bahwa SEMUA RS YG BEKERJASAMA HARUS SELALU MENERIMA PASIEN JAMPERSAL yang sudah mendapat surat rujukan dari instansi kesehatan di bawahnya ( puskesmas ) ? sy bertanya begini,karena sharing dg teman2.ada yang bs melewati menggunakan jampersal dengan lancar,bahkan ktika harus operasi SC di RS, ada yang masih harus bayar,ada yang pernah di tolak .ada yg syaratnya sangat ribet, ada yg sesuai peraturan hny KTP saja. ada yg menanyakan ttg jampersal di RS yg jelas2 sudah bekerjasama,tp dlayani dengan judes. mohon informasinya. semoga di jogja tidak ada pasien jampersal yang terlantar.amin

 

Terimakasih kepada bu heny yang telah memanfaatkan media yang disediakan untuk menyampaikan konsultasi dan menyampaikan keluhan, dengan demikian akan kami tanggapi sebagai berikut :

  1. Rumah sakitrujukan jampersal syaratnya harus bekerjasama dengan dinkes kab/kota sebagaiPPK jampersal. Mekanisme rujukan juga telah diatur dengan Peraturan Gubernur DIY No. 59 tahun 2012 ( dari PPK I ke PPK II baru ke PPK III ) dan pasien membawa surat rujukan PPK I( Puskesmas/Bidan Praktek swasta ) kerjasama. Rumah sakit rujukan diterapkan berdasarkan konsep wilayah, jadi saudara diwilayah mana sehingga rujukan ditujukan ke RS PPK II dulu diwilayah tempat saudara.
  2. Seharusnya  RS yang telah bekerjasama baik swasta maupun pemerintah harus menerima pasien yang telah sesuai prosedur dan tidak dimintai sharing biaya dengan dokumen yang telah lengkap sesuai persyaratan
  3. Apabila kurang jelas dapat konsultasi lebih detail kepada pengelola jaminan kesehatan Dinas Kes. Kab/Kota

Terima kasih

dewi kuntari

Assalamualaikum, Tgl 23 Maret 2013 kemaren saya melahirkan di RSUD Wirosaban. yang saya keluhkan 1. saya langsung dipasang KB Spiral setelah melahirkan tanpa persetujuan saya terlebih dahulu. memang, saat akan memasang saya dimintai pendapat " dipasang KB sekalian ya bu, ini biar asinya juga lancar." saya yang BARU saja selesai melahirkan g bisa berpikir dan karena merasa sangat capek langsung bilang iya ajh, apalagi katanya bs melancarkan asi. tapi ps saya sudah sembuh beberapa hari kemudian, saya baru ngeh kalau saya dipasang KB Spiral. jujur saya kaget dan agak dirugikan. karena saya baca" di internet kalau spiral langsung dipasang saat abis melahirkan rahim belum kembali normal. Harusnya pihak rumah sakit tanya setelah 2 atau 3 hari setelah melahirkan, itupun HARUS dengan penjelasan yang jelas tentang macam KB beserta kelemahan dan kekurangannya sehingga pasien bs mempertimbangkan dengan baik KB apa yang akan dipakai. dan juga tidak merugikan si pemakai. jangn tanya setelah baru saja selesai melahirkan. kondisi masih lemah. 2. selama 3 bulan setelah saya melahirkan, saya masih ngeflek" dan agak bau. ternyata pas saya kencing paginya, sebuah kassa segede bola pingpong keluar dari vagina saya. siangnya juga sama. pas saya tanya via telpon bidannya minta maaf. bilangnya kelupaan. dan minta saya buat kembali kesana lagi. Tapi saya sudah kadung ' kecewa' akhirnya saya periksanya ke PKU. dan setelah aku brosing" ternyata kelupaan kasa hingga tertinggal bisa berakibat fatal. bisa menyebabkan kanker rahim bahkan kematian. :((

 

Kepada sdri dewi, pertama kami ucapkan terima kasih atas partisipasi dalam menu  aduan di web kami dan sekaligus mohon maaf atas keterlambatan merespon dikarenakan dalam tahap pengembangan web.

Menjelaskan informasi yang sdri sampaikan dapat kami jawab sbb:

  1. Kami ucapkan atas masukan yang diberikan
  2. Berdasar kebijakan yang baru memang memungkinkan untuk di pasang IUD segera setelah melahirkan
  3. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi

Demikian jawaban kami dan kami masih menunggu partisipasi saudari.

Kurnia Wulandari

Pada bulan Juni 2013, saya meminta rujukan askes ke puskesmas Ngaglik II untuk berobat ke RS PKU Muhammadiyah DIY. Oleh salah satu pegawai puskesmas Ngaglik II Sleman, saya diharuskan untuk dirujuk terlebih dahulu ke RSUD Sleman. Usut punya usut, pegawai puskesmas Ngaglik II tersebut tidak memahami aturan berjenjang sistem rujukan. Bahwa pasien yang dirujuk terlebih dahulu ke RSUD Sleman/ RSUD lainnya adalah pasien yang menghendaki ke RS Sardjito (Pusat). Sedangkan RS swasta di Jogja selain Sardjito SETARA dengan RSUD. Sehingga cukup rujukan dari puskesmas saja.Silakan Dinkes Jogja memberi PENJELASAN DETAIL ke Puskesmas Ngaglik II Sleman. Terima Kasih

 

Kepada sdri Kurnia, pertama kami ucapkan terima kasih atas partisipasi dalam forum aduan di web kami dan sekaligus mohn maaf atas keterlambatan merespon dikarenakan dalam tahap pengembangan web.

Menjelaskan informasi yang sdri sampaikan dapat kami jawab sbb:

  1. Kami ucapkan atas masukan yang diberikan
  2. Dinas kesehatan sleman akan melakukan sosialisasi pedoman pelaksanaan sistem rujukan, khususnya ke puskesmas Ngaglik II
  3. Mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi

Demikian jawaban kami dan kami masih menunggu partisipasi saudari.

sutrisno

satu dusun hanya kami yang tidak menerima jamkes.

Kepada Yth. Saudara Sutrisno

Sebelumnya kami ucapkan terimakasih atas tulisan yang disampaikan di web kami sekaligus permohonan maaf atas keterlambatan dalam merespon.

Menanggapi tulisan saudara, sebelumnya kam ingin tanyakan mengenai jamkes yang dimaksud saudara yang mana?? Apakah Jamkesmas, Jamkesos atau Jamkesda. Untuk itu langkah awal saudara dapat mendatangi Dinas Kesehatan Kab. Gunung Kidul untuk konsultasi langkahyang akan ditempuh untuk mendapatkan salah satu jamkes diatas.

Demikian penjelasan dari kami dan atas parhatiannya diucapkan terima kasih

handoyo ijonk

selamat sore pak.. saya mau tanya ...berapa angka kejadian kanker serviks untuk wilyah yogya kota dan sleman...? mohon info data y7ang terbaru, soalnya untuk data Skripsi... trimakasih

Kepada Yth.

Bapak Handoyo Ijonk

di Geblakan

 

Terkait dengan tulisan saudara kami ucapkan terimakasih sekaligus minta maaf atas keterlambatan dalam merespon dikarenakan adanya perbaikan web kami.

Menjawab permintaan informasi data kejadian kanker servik dapat kami sampaikan :

1. Diwilayah Kota data dari RS Tahun 2011 : 61 kasus, tahun 2012 : 37 kasus

2. Diwilayah Sleman data dari RS Tahun 2011 : 10 Kasus, tahun 2012 : 10 kasus

 

Demikian informasi yang dapat disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih

 

lathifatul khoir

yth,admin mohon untuk informasi prosedur magang di puskesmas bagi mahasiswi. trimakasih

Kepada Yth.

Saudari lathifatul khoir ditempat

Sehubungan dengan tulisan saudari di web Dinkes DIY kami mengucapkan terimakasih dan sekalian permohonan maaf atas keterlambatan dalam menjawab dikarenakan ada penyempurnaan web kami.

Menjawab pertanyaan saudari, bahwa sehubungan dengan ketentuan/berlakunya otonomi daerah maka untuk informasi prosedur magang di puskesmas disarankan untuk langsung menghubungi ke Dinas Kesehatan Kab/Kota yang dituju/diinginkan untuk tempat magang. misalkan saudara akan magang ke Pusk.Pleret maka dapat menghubungi ke Dinkes Kab. Bantul.

Demikian penjelasan yang dapat diberikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih

Frobydake Yth, admin, Saya mau tanya; 1. Apakah ada pelayanan Suntik Vaksinasi di KKP Maguwoharjo untuk 'Yellow Fever"? 2. Apa saja persyaratan untuk mendapatkan vaksin tersebut. 3. Untuk sekali Suntik, biayanya berapa? Demikian pertanyaan saya, semoga informasinya membantu saya untuk kelancaran saya ke Brasil. Terimakasih, Berkah dalem. Kepada Yth. Frobydake di Papringan, sebelumnya mohon maaf atas keterlambatan dalam merespon email saudara. Menjawab pertanyaan saudara yang dikirim ke admin setelah kami koordinasikan maka dapat kami sampaikan bahwa : 1. KKP Maguwoharjo ada pelayaanan suntik vaksinasi ‘ Yellow Fever ‘ 2. Mengenai persyaratan untuk mendapatkan vaksin dan biaya yang dikenakan untuk pelayanan suntik tersebut sebaiknya dapat di tanyakan langsung ke KKP Meguwo dengan Alamat Jl. Ring Roud Utara No. 8 Maguwoharjo Jogjakarta. Telp.0274 7101918,484259 Demikian atas informasi yang kami sampaikan dan terimakasih atas perhatiannya
Ari Rahmat Imtihan

mohon infonya bagaimana prosedur atau tata cara menguji kelayakan air untuk konsumsi di laboratorium terimakasih

 

Kepada Yth

Ari Rahmat Imtihan

di  Piyungan Bantul

 

Sebelumnya kami ucapkan terima kasih tulisan yang disampaikan dan mohon maaf atas keterlambatan dalam merespon pertanyaan saudara.

Berkenaan dengan prosedur atau tata cara menguji kelayakan air untuk konsumsi di laboratorium yang saudara tanyakan maka dapat kami sampaikan bahwa saudara dapat menghubungi puskesmas terdekat. Sedangkan untuk pengambilan dan pengiriman sampel air akan dilaksanakan oleh sanitarian puskesmas dikarenakan ada standard dan prosedur yang harus dipenuhi secara teknis dalam pengambilan sampel ( Botol steril, cara pengambilan dll )

Nur Rahma

Selamat pagi.. Bapak/ibu saya mau bertanya..bagaiman prosedur pengurusan jamkesmas di RS Sardjito? untuk tindakan oprasi. Apakah bisa digunakan..?Mohon jawabanya..trimakasih..

 

Kepada Yth

Saudari Nur Rahma

di sendowo

 

Sebelumnya kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas keterlambatan dalam merespon pertanyaan saudari dikarenakan adanya pemeliharaan jaringan di tempat kami .

Perlu kami jelaskan bahwa tindakan operasi di RS Sardjito didahului dengan pemeriksaan di pelayanan kesehatan dasar ( puskesmas ). Dan apabila tidak dapat dilakukan di puskesmas maka akan dirujuk ke PPK II ( Penyedia Pelayanan Kesehatan TK II ) yaitu RS Kab/Kota. Dan bila keduannya tidak bisa maka baru dilakukan pemeriksaan di PPK III ( RS Sardjito ). Prinsipnya dari penjelasan diatas  bahwa harus adanya Surat Rujukan.

Demikian penjelasan dari kami dan terima kasih

susieni

Mohon informasi tentang persyaratan untuk mendapatkan pelayanan Jampersal bagi penduduk kota Yogyakarta, apakah benar, ibu penerima layanan jampersal akan langsung dipasangkan kb 'iud' di tubuhnya. jika benar, apakah konsekuensi jika pasien menolak untuk mendapatkan layanan kb jenis IUD tersebut? Terima kasih atas informasinya.....

Kepada Yth Ibu Susieni

di Tahunan

Sebelumnya kami ucapkan terima kasih tulisan yang disampaikan dan mohon maaf atas keterlambatan dalam merespon pertanyaan saudari dikarenakan adanya pemeliharaan jaringan di tempat kami.

Perlu kami sampaikan bahwa persyaratan mendapatkan pelayanan jampersal tidak dibedakan penduduk kota atau dari manapun karena berlaku seluruh penduduk indonesia. Persyaratannya sebagai berikut : 1. Ibu hamil dan bersalin 2. Mempunyai buku KIA untuk pencatatan pemeriksaan selama kehamilan 3. Identitas ( KTP, KK/Identitas lain yang sah ) 4. Pemeriksaan dimulai di pemberi pelayanan kesehatan ( PPK I ) dasar ( Puskesmas, Bidan Praktek Swasta/Rumah Bersalin ) dan apabila tidak bisa dilayani di PPK Dasar baru dirujuk di RS dengan surat rujukan. Jadi tidak benar bila penerima pelayanan jampersal langsung dipasang KB. Tetapi Ibu Pasca bersalin diadvokasi dan diharap mau menggunakan kontrasepsi. Tidak harus IUD tetapi bisa yang lain, misal suntik, inplant dsb

Demikian penjelasan kami, bila kurang berkenan mohon maaf

IR. RHEINRAWARSA

Ini hanya himbauan kepada semua rekanan, para medis, Distributor dan Toko Obat dibawah naungan Dinas Kesehatan Provinsi D.I. Yogyakarta, agar berhati-hati dengan seseorang (no.Hp. 081295501544) yang menelpon ke no.tlp rumah maupun Hp mengaku sebagai pejabat, ketua panitia pengadaan dan suruhan kepala dinas kesehatan prov.DIY dr. Sarminto, SKM meminta menghubungi kepala dinas pada no.hp 081212427988 demi sesuatu maksud yang TIDAK ADA KEBENARANNYA. kalau kami menduga seseorang tsb adalah orang dalam sendiri dan atau orang suruhan yang berusaha mencari keuntungan sendiri ataupun bersama-sama, karena dari mana dia tahu data no.hp kita dan aktifitas apa yang saat ini kita hadapi. Untuk itu, sekali lagi agar tidak tertipu, usahakan melakukan konfirmasi kepada instansi dan atau orang yang dikenal didalam instansi tersebut, Demikian himbauan ini,untuk dapat lebih berhati-hati Salam

 

Kepada Yth

Saudara Ir Rheinrawarsa

di Yogyakarta

Sebelumnya kami ucapkan terima kasih tulisan yang disampaikan dan mohon maaf atas keterlambatan dalam merespon pertanyaan saudari dikarenakan adanya pemeliharaan jaringan di tempat kami . Terhadap tulisan/ informasidan kerjasama saudara kami sampaikan ucapan terimakasih.

astan

Hari Senin tgl 06 Mei 2013, saya ke UPT Puskesmas Semanu I Kecamatan Semanu Kab. Gunung Kidul mendaftarkan diri untuk mencabut gigi graham sebelah kiri bawah yang mana sudah lama goyang. ketika panggilan pemeriksaan di poli gigi, saya ditanyakan mana yang goyang, sakit nggak....?, jawab tidak sudah sarapan pak...? Jawab sudah, tidur jam berapa....?,jawab jam 24.00, lalu saya di tensi karena katanya kurang tidur, hasil tensi 120/80 normal, namun si dokter mengatakan tidak akan mencabut sekarang, disuruh besok saja setelah istirahat cukup, karena takut pendarahan nantinya susah berhenti dan lain hal sebagainya, akhirnya saya membatalkan saja jika besok, sebab siang hari saya sudah balik ke yogya,namun saya diberi resep obat untuk di ambil dibagian obat sekalian membayar administrasi katanya. yang menjadikan saya heran : 1. tensi normal berarti tak masalah kalau gigi saya dilakukan pencabutan hari itu juga....? 2. setelah saya membatalkan, kenapa saya di anjurkan beli obat dan bayar administrasi segala....?, padahal saya tak merasakan sakit apa-apa.... 3.Sang dokter gigi juga memberikan keterangannya berbelit-belit dengan gaya bahasa agak angkuh Pertanyaan saya : 1. kurang jelasnya alasan dokter tidak mau melakukan pencabutan gigi saya, karena alasan dokter sebelumnya pada pasien sebelum saya karena si pasien belum sarapan, lalu di suruh sarapan dulu keluar setelah si pasien di suruh ambil obat dan bayar administrasi, ada apakah yang terjadi pada poli gigi di puskesmas tersebut......?, yang mana juga sempat saya memperhatikan sebelumnya si dokter melakukan pengeboran dan penambalan gigi susu pada anak laki2 usia 3 tahun, apakah memang begitu sop nya.....? 2.Dalam hal ini saya melihat Aji Mumpung dan pembodohan pada masyakat pedusunan oleh si dokter, dengan hal saya; tidak sakit kok disuruh beli obat yg tertulis GG RI NE 1x1, menyuruh saya bayar administrasi dan menyuruh saya meminum/makan racun (obat = bahan kimia).....! 3.Gaya dan tingkah si dokter sangat angkuh, tak mencerminkan seorang yang profesional Demikianlah yang dapat saya informasikan pada Dinkes DIY untuk menjadi periksa pada oknum tersebut diatas. Terimakasih.

 

Kepada Yth
Saudara Astan
di Batam

Sebelumnya kami ucapkan terima kasih tulisan yang disampaikan dan mohon maaf atas keterlambatan dalam merespon pertanyaan saudari dikarenakan adanya pemeliharaan jaringan di tempat kami.

Menanggapi tentang keluhann saudara di pelayanan di BP Gigi Puskesmas Semanu I, setelah kami koordinasikan dengan Kepala Puskesmas Semanu I dan dilakukan cek di register pendaftaran, register BP gigi, Register Farmasi dan di Kasir pada hari Senin Tanggal 6 Mei 2013 TIDAK ADA pasien a.n Astan yang beralamat seperti tertulis dalam email pengaduan tersebut berkunjung ke Puskesmas Semanu I. Oleh sebab itu kami tidak dapat melakukan klarifikasi karena tidak ada kesesuaian data pengadu dengan data di register Puskesmas Semanu I

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih

ari kurniawan

apakah warga bantul untuk ikut jampersal harus di rs daerah bantul yg ditunjuk?misal panembahan senopati? apakah tidak bisa memilih rs yg ditunjuk selain panembahan senopati?misal rs. pku muhammadiyah atau rs.happy land? trimakasih,mohon jawaban.

 

  1. A.

Kepada Yth

Saudara Ari Kurniawan

di Sedayu

Sebelumnya kami ucapkan terima kasih tulisan yang disampaikan dan mohon maaf atas keterlambatan dalam merespon pertanyaan saudari dikarenakan adanya pemeliharaan jaringan di tempat kami.

Bagi masyarakat yang akan memanfaatkan jampersal khususnya warga bantul apabila dirujuk tidak selalu harus di RSUD P.Senopati Bantul, tetapi bisa dirujuk di Rumah Sakit lain yang bekerjasama dengan Jampersal. RSU PKU Muhammadiyah kota dan Bantul serta RS Happy Land termasuk RS yang sudah bekerjasama dengan jamkesmas/jampersal. Sebelum di rumah sakit pasien harus periksa kehamilannya di pemberi pelayanan kesehatan ( PPK I )  dasar terlebih dahulu bisa puskesmas atau Bidan Praktek Swasta Kerjasama. Apabila tidak bisa ditangani di puskesmas atau bidan praktek swasta baru dirujuk ke Rumah Sakit, tetapi pasien tidak diperkenankan ke RS langsung atau keinginan sendiri harus berdasar indikasi medis untuk dirujuk ke RS. Apabila ingin memanfaatkan jampersal tidak sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku maka program jampersal tidak akan membiayai.

Demikian penjelasan yang dapat disampaikan bila tidak berkenan kami mohon maaf

muazarah ns

Mohon informasi Pengumuman Peserta Diklat TKHI/PPIH 2013.dan wanktu pelaksanaan.terimakasih

 

Kepada Yth

Saudari Fitri

di pakem sleman

 

Sebelumnya kami ucapkan terima kasih tulisan yang disampaikan dan mohon maaf atas keterlambatan dalam merespon pertanyaan saudari dikarenakan adanya pemeliharaan jaringan di tempat kami.

Perlu kami sampaikan bahwa pengumuman diklat TKHI/PPIH 2013 adalah kewenangan Pusat Kesehatan Haji dengan nomor register online masing - masing pendaftar dan juga dikirim ke alamat email masing - masing peserta diklat

Demikian atas perhatian diucapkan terimakasih

 

 

samijo

Pedoman Pemeliharaan Unggas di Pemukiman Kami warga Arjosari Wonokerto Turi mengeluhkan adanya ternak ayam petelur, didekat pemukiman saya (jarak kandang dengan rumah kami hanya +/- 10meter) dan tidak ada batasnya Baunya menyengat hidung dan tentunya mengganggu kesehatan kami dan warga Arjosari lainnya. Bolehkah kandang ayam berada didekat pemukiman penduduk? Apa dasar hukumnya supaya kami bisa discusi dengan pemilik ternak? Bagaimana cara kami menegur kpd peternak tersebut? Terima kasih atas jawaban dan bantuanny...kalo jarak yang aman peternakan dengan pemukiman warga sebenarnya berapa meter atau km?? saya minta dasar hukumnya juga terima kasih...

 

Kepada Yth

Saudara Samijo

di Turi

 

Sebelumnya kami ucapkan terima kasih tulisan yang disampaikan dan mohon maaf atas keterlambatan dalam merespon pertanyaan saudari dikarenakan adanya pemeliharaan jaringan di tempat kami.

Perlu kami sampaikan kepada saudara bahwa berdasarkan Keputusan Menkes RI No. 829/Menkes/SK/1999 tentang persyaratan kesehatan pemukiman. Dalam lampiran tersebut dijelaskan tentang kualitas udara, kebisingan dan getaran terhadap rumah tinggal. Kualitas udara ambien harus bebas dari gangguan gas beracun baik oleh alam maupun aktifitas manusia. Namun demikian bila yang saudara sampaikan adalah kandang ternaknya maka kami sarankan untuk konsultasi ke instansi terkait seperti Dinas Peternakan, Dinas Perizinan. Demikian informasi yang kami sampaikan berdasar tugas, fungsi dan kewenangan kami di bidang kesehatan.

hendra Priyanta

Kami warga girisubo mengeluh, dikarenakan di girisubo dibangun UPT Puskesmas Girisubo, dengan bangunan yang megah, dan ada pula fasilitas UGD Rawat inap, ???? tetapi kenapa tidak ada dokter jaganya,!!! kalau kira2 pemerintah kabupaten gunungkidul tidak mampu membayar dokter di UPT puskesmas Girisubo sekiranya lebih baik ndak usah ada tulisan Rawat Inap dan Perumahan Dokter, kami atas nama perwakilan dari warga khususnya Girisubo ???g?? mengeluh dan kecewa sekali, dan di upt puskesmas tersebut sudah hampir 1 tahun tidak ada dokter jaganya. Dulu ada dokter jaganya tapi cuma bertahan beberapa bulan saja!!! MOHON SEGERA DI TINDAK LANJIUT,.. karena kalau dalam jangka waktu dekat tidak ada tindak lanjut kami warga girisubo siap untuk menentang adanya Rawat inap di UPT Puskesmas Girisubo dan para PNS/Dokter jaga yang bekerja hanya makan Gaji buta, di UPT Puskesmas Girisubo juga jam kerja tidak sesuai , jam 11 sudah tutup , Mohon perhatian dari Dinas Kesehatan Kab.GK untuk mengecek langsung ke UPT, Sekian dan terimakasih, mohon perhatian dari pemerintah daerah kab.Gunungkidul

 

Kepada Yth
Saudara Hendra Priyanto
di Girisubo

Sebelumnya kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas keterlambatan dalam merespon pertanyaan saudari dikarenakan adanya pemeliharaan jaringan di tempat kami .

Sehubungan dengan terbatasnya tenaga dokter yang ada di kabupaten Gunung Kidul sehingga belum dapat menyediakan dokter jaga selama 24 jam, sehingga diluar jam kerja apabila diperlukan atau ada pasien yang perlu tindakan dokter dapat dilakukan dengan on Call ( panggilan )

Zenny Kamiyanto

Mohon untuk diberikan bantuan penyemprotan nyamuk demam berdarah di daerah kami karena sudah ada sekitar 10 orang yang terkena/menderita demam berdarah chikungunya tetapi sampai saat ini belum ada bantuan tindakan penyemprotan dari kelurahan ataupun kecamatan. Terima kasih atas bantuan dan perhatiannya. Hormat kami, Zenny

 

Kepada Yth

Saudara Zenny Kamiyanto

di Condong catur

 

Sebelumnya kami ucapkan terima kasih tulisan yang disampaikan dan mohon maaf atas keterlambatan dalam merespon pertanyaan saudari dikarenakan adanya pemeliharaan jaringan di tempat kami .

 

Perlu kami sampaikan bahwa penyemprotan nyamuk ( fogging ) demam berdarah dan chikungunya merupakan tugas pemerintah kab/kota. Dalam hal ini bila dilihat dari lokasi saudara tinggal berarti merupakan tugas pemerintah kab. sleman. Namun demikian kami mengucapkan terimakasih atas informasinya dan  akan kami koordinasikan dengan dinas kesehatan kab.sleman.

Demikian atas kekurangannya kami mohon maaf dan terima kasih

Setya Budi Nugroho

Dengan hormat, kami termasuk keluarga yang kurang mampu pak. Tapi kenapa kami tidak mendapatkan kartu Jamkesmas. Saya sudah tanya ke bapak Dukuh juga tidak bisa dibuatkan. Apakah kami bisa mendapatkan kartu Jamkesmas ini pak? bagaimana caranya? Terima kasih

 

Kepada Yth

Saudara Setya Budi Nugroho

di Banguntapan

Sebelumnya kami ucapkan terima kasih tulisan yang disampaikan dan mohon maaf atas keterlambatan dalam merespon pertanyaan saudari dikarenakan adanya pemeliharaan jaringan di tempat kami .

Perlu kami sampaikan bahwa jamkesmas pendataannya dilakukan oleh BPS ( Badan Pusat Statistik ) atas keluarga miskin dan prasejahtera data tahun 2008. Kemudian oleh TNP2K dilakukan rangking sampai sejumlah kurang lebih 40%nya dari yang terbawah. Kementerian Kesehatan RI dalam hal ini hanya menerima data sekaligus membuatkan kartunya

Demikian atas perhatian diucapkan terima kasih

Syamsiyati Rahayu

dengan hormat, saya mau menanyakan alamat untuk dokter keluarga di kecamatan mlati sleman, karena kita pernah menanyakan di PUKESMAS mlati petugasnya malah tdk tahu.apakah kalau kita mau periksa ke dokter keluarga harus sesuai dengan domisili kita? kalau kita tinggal di malati tapi kt mau periksa di dokter keluarga kecamatan depok apakah bisa? terimakasih atas jawabannya.

Kepada Yth


Saudari Samsiyati Rahayu
di Pogung Kidul

Sebelumnya kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas keterlambatan dalam merespon pertanyaan saudari dikarenakan adanya pemeliharaan jaringan di tempat kami .

Perlu kami sampaikan bahwa Nama dokter Keluarga di Kecamatan Mlati adalah dr Nurul Khayah dengan alamat Perum. Sembada Asri Sleman. Pada prinsipnya untuk pemilihan dokter keluarga dapat memilih sesuai dengan keinginan dan tidak terpaku pada domisili/tempat tinggal, hanya saja setelah memilih dokter keluarga yang diinginkan segera melaporkan ke ASKES sesuai wilayah ( Untuk alamat saudara di Pogung Kidul adalah wilayah Sleman

Demikian yang kami sampaikan dan atas partisipasinya diucapkan terima kasih

Vitri Widiyani Mukti

Assalamualaikum mohon maaf sebelumnya,pekerja di rumah saya anaknya berumur 11 bulan mengalami gizi buruk,gagal tumbuh,flek di paru2,bakteri yang banyak berdasarkan hasil LAB nya. 1. Bisa tidak anaknya menggunakan kartu jamkesmas ibunya dikarenakan anak tersebut tidak punya jamkesma,melaikan ibunya yang punya jamkesmas? 2. Anak tersebut sudah dirawat selama 3 hari di RS dengan bantuan orang lain.bagaimana bila ingin melanjutkan rawat inapnya,konsultasi paru2 tiap bulannya,dan uap (nebulizer),menggunakan jamkesmas,bagaimana caranya dan surat2 apa yang diperlukan untuk melengkapinya? 3. Dokter Rumah sakit bilang kurang gizi,apakah bisa keluarga ini mendapat bantuan susu,bubur bayi,obat paru2 dikarenakan kondisi keluarga yang kurang mampu?,surat apa saja yang diperlukan untuk mendapatkan hal tersebut?.dinas terkait mana yang berhubungan dengan hal yang demikian? 4.Syarat apa saja yg diperlukan agar PUSKESMAS memberikan surat rujukan untuk rawat inap ke RS? Terima kasih

 

Kepada Yth

Saudari Vitri Widiyani Mukti

di Pondok Sukma Jaya Permai

 

Sebelumnya kami ucapkan terima kasih tulisan yang disampaikan dan mohon maaf atas keterlambatan dalam merespon pertanyaan saudari dikarenakan adanya pemeliharaan jaringan di tempat kami.

Dapat apat kami sampaikan bahwa :

  1. Kartu jamkesmas ibunya digunakan untuk mendaftarkan anaknya berobat dengan dilampiri KK dan KTP
  2. Prosedur berobat agar melalui Pemberi Pelayanan Kesehatan Dasar ( PPK I ) Puskesmas, apabila kasusnya tidak bisa ditangani maka akan dirujuk ke RS yang sesuai. Perawatannya bisa diberikan dari rawat inap, konsultasi paru – paru dan tindakan nebuliser semuanya bisa dilakukan.
  3. Penderita penyakit ini biasananya disertai dengan kurang gizi. Penanganan gizi buruk dapat ditanyakan ke dinas kesehatan kab/kota setempat untuk mengetahui programnya
  4. Syarat Puskesmas memberikan surat rujukan al :
    1. Kasusnya tidak bisa ditangani puskesmas
    2. Tidak adanya alat untuk penanganan puskesmas
    3. Tidak tepenuhi kompetensi tenaga kesehatan yang akan menanganinya.

Demikian penjelasan kami , bila ada yang tidak berkenan mohon maaf.

fitri

selamat siang pak/bu, saya mau bertanya untuk informasi penerimaan bidan PTT tahun 2013 ini buka tidak? untuk informasinya bisa dilihat dibagian apa? terimakasih

 

Kepada Yth

Saudari Fitri

di pakem sleman

 

Sebelumnya kami ucapkan terima kasih tulisan yang disampaikan dan mohon maaf atas keterlambatan dalam merespon pertanyaan saudari dikarenakan adanya pemeliharaan jaringan di tempat kami.

Perlu kami sampaikan bahwa DIY tahun ini ( 2013 ) tidak ada penerimaan Bidan PTT. Untuk lebih jelasnya mengenai hal tersebut dapat dilihat di www.ropeg-kemenkes.or.id

Demikian atas perhatian diucapkan terimakasih

putra siang pak..saya penduduk jogja yang tinggal di depok sleman. pak saya mau tanya, saya menderita kencing nanah, saya sudah berobat ke puskesma depok III tapi disana gak ada obat untuk kencing nanah ini, apakah benar di puskesms tidak menyediakan obat itu? puskesmas mana yang menyediakan obat untuk penderita kencing nanah?...kemaren akhirnya saya beli obat di apotek yang mahal...kalau apotek yang menyediakan obat generik di jogja dimana ya pak?....

Yth. Bpk. Putra

      di -  Sleman

 

Terima kasih Bapak telah mengunjungi website kami. Kami turut prihatin atas penyakit yang Bapak derita, perlu kami beritahukan bahwa Puskesmas menyediakan obat pelayanan kesehatan dasar. Bila penyakit Bapak memerlukan rujukan ke RS maka Bapak bisa minta dirujuk ke RS. Resep obat yang dibeli Bapak  namanya apa? Karena tidak semua obat ada generiknya. Kalau obat generik semua apotek menyediakan obat generik. Tetapi karena jenisnya ratusan maka apotek kemungkinan menyediakan obat generik tertentu saja sesuai keperluan/kebutuhan. Jadi ada baiknya Bapak tanyakan apakah resep Bapak tersebut ada bentuk generiknya/tidak.

Demikian jawaban dari kami terima kasih.

 

Tim UPKK

Angga Putra Kusumastianto selamat sore, saya angga, mahasiswa UGM, tinggal di pogung rejo, Yogyakarta saya ingin bertanya selain di KKP di Maguwoharjo apakah bisa melakukan vaksin meningitis di lokasi lain? jika bisa, dimanakah lagi utnuk lokasi sekitar DIY terima kasih sebelumnya

Yth. Sdr. Angga Putra Kusumastianto

di - Pogung Rejo 397X  Yogyakarta

 

Terimakasih atas perhatian saudara, untuk keperluan pelaksanaan ibadah haji, vaksin meningitis dilayani hanya di Puskesmas (bagi haji Reguler), KKP untuk umroh dan RS Harjo Lukito untuk haji ONH Plus. Namun apabila tidak untuk keperluan haji ada beberapa RS besar yang bisa melayani.

Demikian jawaban dari kami, terima kasih.

 

Tim UPKK

Dinkes Prop.DIY

 

 

 

 

 

jatmiko budi nugroho mohon informasi tentang bagaimana perijinan klinik skincare perayaratan, dan dasar peraturannya atas penjelasannya diucapkan terima kasih

Yth. Sdr. Jatmiko Budi Nugroho

      di - KEBUMEN

Selamat siang,

Persyaratan Perijinan klinik skincare a.l.

1. Izin klinik oleh pemerintah daerah kabupaten/kota setelah mendapat rekomendasi dari Dinkes Kabupaten/Kota setempat.

2. Persyaratan teknis penyelenggaraan bisa ditanyakan ke Dinkes Kabupaten/Kota setempat.

3. Dasar Peraturan : Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 028/Menkes/Per/I/2011 tentang klinik

Demikian jawaban dari kami terima kasih.

 

Admin

Dinkes Prop.DIY

 

 

 

 

 

 

 

pkbh Dengan Hormat, Mohon agar penerima Jamkesmas agar tetap diprioritaskan kepada masyartakat miskin terutama masyarakat yang menderita sakit kronis/membutuhkan perawatan secara berkala baik rawat inap maupun rawat jalan agar tetap terus dipertahankan, mengigat tahun 2012 meskipun kuota tetap namun pemegang jamkesmas bisa berbeda Terimakasih

Yth. PKBH

Terima kasih atas saran saudara,

Program Jamkesmas diperuntukkan bagi masyarakat miskin berdasar data BPS, sehingga diharapkan masyarakat miskin apabila sakit sudah ada penjaminnya. Namun apabila masih ada masyarakat miskin yang terlewati dapat diusulkan oleh pemerintah kab/kota melalui peserta jamkesos Propinsi DIY atau Jamkesda Kab/Kota. Pada tahun 2012 akan ada pencetakan kartu jamkesmas untuk mengganti kartu lama dengan dasar data BPS hasil survei PPLS tahun 2011

Demikian jawaban dari kami, terima kasih

 

Tim UPKK

Dinkes Prop.DIY

 

 

 

Jamal mengenai pembayaran oprasi sesar bisa transfer antar Bank ga....? kl bisa tlong kirimin no rekeningnya... trims

Yth. Sdr. Jamal

 

Terima kasih atas email saudara.

Mengenai pembayaran transfer melalui Bank atas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dimungkinkan bisa dilakukan dan tergantung pihak Rumah Sakit.

Untuk itu lebih baik saudara menghubungi Rumah Sakit atau tempat pelayanan yang melakukan operasi caesar tersebut.

Demikian jawaban dari kami, terima kasih

 

Tim UPKK

sinta saya mau tanya adakah dokter spesialis kepala dan leher di Yogyakarta ?karena mau memeriksakan benjolan yg terdapat dileger, kalau ada alamatmya dimana ? tolong infonya ya.hubungi dinomer saya makasih :)

Yth. Sdr Sinta

di  Yogyakarta

 

Selamat pagi,

Saudara Sinta untuk dokter spesialis kepala dan leher di D.I.Yogyakarta tidak ada, yang ada dokter spesialis THT kepala leher.

Dokter spesialis THT kepala leher ada di RSUD Wirosaban Yogyakarta, Panembahan Senopati Bantul, Sleman,  Wates Kulon Progo, RS Dr.Sardjito, Bethesda, Panti Rapih dan PKU Muhamamdiyah Yogyakarta.

Demikian jawaban dari kami, mudah-mudahan cepat sembuh. 

 

Tim UPKK

Dinkes Prop.DIY

joko supriyanto tetangga saya masuk kerumah sakit karena kecelakaan patah tulang, beliau memiliki jamkesmas, tapi alamat antara jamkesmas dan alamat di KK tidak sama. tapi jamkesmas tersebut resmi di keluarkan oleh aparat setempat tapi hanya salah alamat. saat di gunakan, rumah sakit tidak mau menerima jamkesmas tersebut karena alasan diatas..mohon kami minta bantuan dari dinkes untuk menyelesaikan masalah ini secepatnya..dan sekarang tetangga saya masih di rumah sakit bethesda atas nama Agus alamat mancasan, jogotirto, berbah, sleman. patah tulang..sudah di operasi..mohon di tindak lanjuti.. terima kasih

Yth. Sdr. Joko Supriyanto

di -  Sleman Yk

Pertama-tama kami ucapkan terimakasih atas perhatian saudara terhadap masyarakat pemegang kartu Jamkesmas. Permasalahan mengenai perbedaan data antara kartu Jamkesmas dengan KK dapat diatasi dengan mencari surat keterangan dari desa. Surat keterangan sesuai data yang benar dan selalu dipakai untuk melengkapi kartu jamkesmas. Surat keterangan tsb hanya sekali dibuat, dan untuk kebutuhan lampiran cukup fotocopynya saja. Kami mohon Saudara memperjelas dengan pihak RS apakah masalahnya murni alamat yang tidak sesuai atau ada alasan lain, sehingga tidak bisa menggunakan kartu jamkesmas. Kami juga akan membantu untuk berkoordinasi dengan RS Bethesda Yogyakarta. terimakasih.

Tim UPKK

Dinkes Prop.DIY

 

Titin Beberapa bulan yg lalu (kalau gak salah bln April 2011) Dinas Kesehatan Provinsi DIY menyelenggarakan pemeriksaan gratis untuk deteksi dini penyakit kanker rahim dengan cara pap smear. Pemeriksaan untuk pegawai dan keluarganya. Namun sampe sekarang kok tidak ada hasilnya? Pemeriksaan itu untuk memenuhi SPJ ato untuk mengetahui deteksi dini penyakit kanker? Kalo memang hanya untuk SPJ ya gak usah ada lagi pemeriksaaan seperti itu. Mohon infromasinya Bapak/Ibu/Saudara....

Yth. Ibu Titin

di Bausasran Yogyakarta

 

Terimakasih atas partisipasinya untuk pemeriksaan pap Smear yang diselenggaran oleh Dinkes Propinsi DIY.

Kami melakukan pemeriksaan gratis pap smear untuk deteksi dini penyakit kanker leher rahim, tidak hanya untuk pegawai dan keluarganya namun juga untuk masyarakat luas. Berhubung hasil deteksi dini memerlukan biopsi untuk ketepatan diagnosa, oleh karena itu hasil pemeriksaan memerlukan waktu untuk diketahui hasilnya. Untuk hasil pemeriksaan tidak diserahkan langsung ke peserta/klien/pasien namun diserahkan melalui instansi pengirim (Dinkes Propinsi DIY). Apabila ibu berkeinginan mengetahui hasilnya,dapat datang langsung ke Dinkes Propinsi DIY seksi P2

Demikian jawaban dari kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

 

Tim UPKK

Dinkes Propinsi DIY

 

Nindyta puspa puskesmas dekat tempat tinggal saya yang melayani suntik mengitis dmn ya? terimakasih..

Yth. Sdri. Nindyta Puspa

di Pogung Baru Yogyakarta

 

Apabila sdri. Nindyta Puspa akan menjalani Umroh, vaksin meningitis dilakukan di Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Jl. Ring Roud Timur Yogyakarta.

Untuk ibadah haji dapat dilayani di Puskesmas Mlati I / RSUD Sleman sedangkan ONH Plus dapat dilakukan di RS Harjolukito.

Demikian jawaban dari kami atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

 

Tim UPKK

Dinkes Prop. DIY

 

 

 

dyah retna kepada seluruh staff dan pejabat organisasi di dinas kesehatan provinsi yang terhormat, saya seorang mahasiswa yang pernah melakukan pra survey terhadap pengimplementasian suatu program, namun saya merasa tanggapan atau respon dari staff khususnya kurang ramah. Alangkah mulianya menghargai siapapun yang hendak mencari data dan informasi di dinas kesehatan provinsi. Mungkin lebih baik tidak hanya programnya saja yang dievaluasi secara berkala tetapi pelayanan kepada umum juga perlu dievaluasi dan diperbaiki. Saya harap demikian, semoga tidak terulang kembali suatu hari nanti pada saya atau orang lain. terimakasih .

Trimakasih atas informasinya.

Tapi, mohon kami diberi masukan, survey tentang apa, kapan, di bagian mana anda diperlakukan kurang ramah?

Dengan masukan yang jelas, maka akan mempermudah kami mengupayakan perbaikan dimaksud.

Trimakasih atas bantuannya.

 

Javaloka Dear Admin, Program jampersal sudah mulai di persiapkan di kota lain, Untuk Kota Yogyakarta Kapan kira² program tersebut siap dilaksanakan? Rumah sakit mana aja yang dipersiapkan mendukung program jampersal, sekaligus petunjuk teknis untuk bisa ikut program jampersal. Thanks.

Yth. Sdr. Javaloka

Terimakasih atas perhatian anda sebagai pemerhati program-program yang ada di kesehatan, benar adanya peluncuran program Jampersal di Provinsi DIY juga sedang dipersiapkan.Pelaksanaan Program ini dipersiapkan untuk mengikat kerjasama dengan Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) dan sosialisasi pelaksanaannya.PPK Jampersal untuk RS sama dengan PPK Jamkesmas dan ditambah Bidan Praktek Swasta, Rumah Bersalin yang bekerjasama. PPK yang kerjasama dan Juknis dapat ditanyakan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

 

UPKK

Dinas Kesehatan Prov.DIY

Muryanti "Kebersihan Pangkal Kesehatan" hanya slogan...sementara di Dinas Kesehatan Prov. DIY sebagai gudangnya Master Kesehatan membiarkan kondisi KM / WC kotor dan Bau. Gimana pak..???

Yth. Sdr. Muryanti

Terimakasih banyak atas masukan saudara, kritik dan saran saudara sangat bermanfaat untuk evaluasi kami. Dan untuk selalu berupaya menjaga kebersihan khususnya kamar mandi dan atau WC di lingkungan Dinas Kesehatan Propinsi DIY.

Insya Allah akan selalu kami tindaklanjuti.

Demikian, terima kasih

 

Tim UPKK

Dinas Kesehatan Prop.DIY

 

pamungkas Budi S assalamualaikum Wr. Wb. dengan hormat. kami mempunyai saudara di wilayah kabupaten bantul. yang anaknya menderita penyakit thalassemia. anak tersebut berumur kurang lebih 4 tahun. orang tua anak tersebut sudah berobat ke RS. Sarjito. tetapi dikarenakan biaya berobat dan biaya tranfusi darah tiap bulan yang sangat besar. dan orang tuanya sudah tidak mampu lagi membiayainya. dikarenakan saudara kami tidak mempunyai jamkesda/jamkesmas maka saudara kami berusaha mencari jamkesda/ jamkesmas di wilayah kabupaten bantul, tetapi tidak ada kejelasan yang pasti. kami mohon infonya kemana lagi saudara kami mencari bantuan biaya pengobatan anak tersebut. kami mohon kejelasanan informasinya. terima kasih atas perhatianya. wassalamualaikum Wr.Wb

Pak Budi Yth.

Saudara Bapak tidak mempunyai kartu Jamkesda/Jamkesmas artinya tidak masuk kriteria untuk mendapat Jamkesda/Jamkesmas. Namun Pemerintah telah mempunyai kebijakan dapat memberikan Bantuan Pembiayaan pelayanan kesehatan melalui Program Jamkesmas bagi penderita thalasemia. Prosedur yang harus ditempuh sebelum ke RS harus ada Rujukan dari Puskesmas dilampiri Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), setelah di Rumah Sakit dapat menghubungi Askes Center untuk menanyakan syarat penerbitan Surat Keabsahan Peserta(SKP), setelah mendapat SKP Rumah Sakit akan memberikan pelayanannya.

 

Tim UPKK

Dinkes Prop.DIY

Harno Informasi saja : Bendera Merah putih yang dipasang di Halaman Kantor kayaknya sudah tidak layak dipasang.maturnuwun.

Kepada Yth.

Bpk. Harno

Terima kasih atas masukan Saudara, sekarang (tanggal 7 Februari 2011) Bendera Merah Putih sudah diganti dengan yang layak.

Tim UPKK

Dinkes Provinsi DIY

Dwi Mulyani Anak sy bru berusia 10bln. Tp oleh dokter d RS.Sardjito anak sy sdh d diagnosa ada kbocorn jantung & hrs sgra d operasi. Tp krn ketiadaan biaya akhrny sy hny b'obt jln & tiap bln hrs mngluarkn biaya 450rb. Sdgkn sy tdk puny jamkesmas. Sy hny ingn ada yg mw membntu pengobtn anak sy. Trm ksh.

Kepada Yth.

Ibu Dwi Mulyani

di Sleman

 

Pertama-tama kami ikut prihatin atas musibah yang menimpa anak Ibu, berhubung keluarga saudara tidak masuk kepesertaan Jaminan Kesehatan (Jamkes) sedangkan ibu menghadapi permasalahan mengenai biaya dalam pengobatan anak tersebut dan berhubung ibu berasal dari wilayah kabupaten Sleman, maka sebaiknya datang ke kantor Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kab. Sleman, telepon : 868803 dengan membawa :

1. Surat Keterangan Tidak Mampu yang ditandatangani Kepala Dersa dan Camat

2. Kartu Keluarga

3. KTP

4. Diagnosa dari Rumah sakit atas sakit anak tersebut yang menjelaskan perlunya dilakukan Operasi

Pemda Kabupaten Sleman akan mempertimbangkan biayanya , tetapi kalau Pemda Sleman tidak tersedia dana atau alasan lainnya, akan ada Rekomendasi dari Kepala Daerah untuk melimpahkan ke Provinsi.

Tim UPKK

Dinkes Provinsi DIY

Anam Assalamu'alaikum... selamat siang bapak/ibu.... saya anam dari organisasi HMJTI STMIK Akakom Yogyakarta, disni saya mau menanyakan, bagaimana alur untuk permohonan/mengundang pemateri tentang kesehatan reproduksi dari dinas kesehatan yogyakarta. karena kami dalam waktu dekat ini akan mengadakan acara MAKRAB dan dalam acara MAKRAB tersebut salah satunya materinya adalah tentang kesehatan reproduksi/Sex Educaton untuk mahasiswa baru..... sementara ini dulu dari kami... mohon bantuannya... terimakasih..

Kepada Yth.

Sdr Anam

Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya, Prosedur permintaan Narasumber sbb: Mebuat Surat Permohonan untuk menjadi Narasumber dengan materi ........ dan dilampiri kerangka acuan/ proposal dan jadwal. Permohonan dikirim kepada : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DIY, Jl. Tompeyan TR III / 201, Tegalrejo, Yogyakarta.

 

dwik bapak / in\bu yg terhormat saya byk menerima aduan dr temen2 tentang apa gunanya lulusan s1 keperawatan karena tidka bs bekerja sudah kuliah lama menghabiskan uang banyak malah gak bs kerja bgmn ini kelanjutannya ijazh s1 keperawatan ternyata tidak laku

Kepada Yth.

Mbak Dwik dkk

 

Bahwa tenaga kesehatan perawat dicetak untuk memberikan pelayanan kesehatan di Unit pelayanan kesehatan (RS, Puskesmas dll). Tenaga kesehatan perawat yang dibutuhkan di unit pelayanan kesehatan adalah tenaga perawat profesional. Tenaga tersebut dicetak melalui proses pendidikan vokasi (jenjang pendidikan D3) atau profesi (jenjang pendidikan S1 + program profesi). Oleh karena itu maka, kebutuhan perawat di lapangan/unit pelayanan kesehatan adalah tenaga perawat vokasi (jenjang D3 keperawatan) dan atau tenaga perawat lulusan profesi (jenjang pendidikan S1 keperawatan + program profesi ners).

Demikian jawaban kami terima kasih dan mohon maaf jawabannya terlambat karena ada trauble di Website Dinkes.

Tim UPKK

Dinkes Provinsi DIY

 

 

Taufiq Assalamu'alaikum Wr Wb. Dengan hormat, Bapak/Ibu ada satu PERMASALAHAN BESAR dlm hal program imunisasi. utk vaksin meningitis jamaah haji tahun ini sdh dinyatakan halal (dari Italy). apakah hal tsb jg diusahakan utk vaksin dasar bayi ?? vaksin dasar utk bayi (BCG,HEPATITIS,DPT,POLIO,dll) ? saya punya bayi umur 1,5 bulan. kmrn saya tanya dokter Sp.A, dia jg tdk berani menjamin vaksin yang dia berikan ke pasiennya (bayi) adalah HALAL. waduh gimana nih ???? mohon ditanggapi, matur nuwun.. Wassalmu'alaikum..

Kepada Yth.

Taufiq

di Pelemsewu, Panggungharjo, Sewon, Bantul

 

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Pertama kali kami ucapkan terimakasih atas perhatiannya, berikut ini kami sampaikan sedikit info tentang proses pembuatan Vaksin :

Enzim tripsin babi memang masih digunakan dalam pembuatan vaksin, khususnya vaksin polio. Dalam proses pembuatan vaksin, trpsin babi hanya dipakai sebagai enzim proteolitik (enzim yang dipakai sebagai katalisator pemisah sel/protein). Pada hasil akhirnya (vaksin) enzim tripsin yang merupakan turunan dari pankreas babi ini tidak terdeteksi lagi. Enzim ini akan mengalami proses pencucian, pemurnian dan penyaringan.

PT. Bio Farma selaku produsen vaksin sedang melakukan riset untuk mengganti enzim berbahan binatng dengan bahan yang berasal dari tanaman. Diantaranya mengusahakan enzim yang diolah dari kacang kedelai. Riset seperti inimembutuhkan waktu yang lama dan tidak bisa selesai dalam waktu setahun, bisa 2-3 tahun, dan riset oleh PT. Bio Farma sudah berjalan 1 tahun.

Vaksin yang bebas dari keterlibatan haram adalah vaksin campak, karena vaksin tersebut dibiakkan dengan embrio telur ayam serta bebas dari tripsin babi.

Namun secara umum produksi vaksin masih menggunakan berbagai macam sel yang berasal dari hewan maupun manusia.

Untuk memutuskan apakah bayi Saudara akan diimunisasi atau tidak, perlu dipertimbangkan kemanfaatan imunisasi lebih banyak dari mudharatnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dinas Kesehatan

Provinsi DIY

Muhammad Hendra Bermaksud berobat pada tgl 13 Sept 2010 tetapi Puskesmas Kalasan tutup yang dianyatakan secara tertulis pada meja pendaftaran. Setahu saya, seharusnya puskesmas tetap buka pada tgl 9 dan 13 Sep 2010.

Kepada Yth.

Muhammad Hendra

di Purwomartani

Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya.

- Dinkes Provinsi DIY telah berkoordinasi dengan Dinkes Kabupaten Sleman

- Tindak Lanjut dari Dinkes Kabupaten Sleman sudah  tercantum dalam web Kabupaen Sleman dengan alamat : www.slemankab.go.id pada menu SURAT WARGA halaman 3.

- Silahkan Saudara membuka web Kabupaten Sleman seperti tersebut di atas.

Terima Kasih

 

Dinas Kesehatan

Provinsi DIY

 

 

Melina Tetangga saya ada yang terkena musibah berupa penyakit tumor ganas di kelopak mata dan sekarang tumur itu sudah sebesar 2 kepalan tangan orang dewasa. Dia seorang anak perempuan baru berusia 17 tahun dan sekarang duduk di kelas XI SMK 1 Bantul berasal dari keluarga kurang mampu (single parent). Ibunya bekerja tidak tetap (Sebagai pembantu rumah tangga. Jika kami ingin mengajukan permohonan bantuan dana pada dinas kesehatan apakan bisa? bagaimana mekanismenya. Dia memerlukan bantuan dan pengobatan segera karena tumor tersebut sudah mengeluarkan bau dan cairan akan tetapi terhambat masalah biaya. Terima kasih, mohon segera ditanggapi dan diberi bantuan.

Pertama-tama kami ucapkan terima kasih, mekanismenya sebagai berikut

A.     Jika tidak mempunyai kartu Jamkesmas/ Jamkesos :

1.      Meminta surat keterangan tidak mampu dari RT  à  RW à Kelurahan à Kecamatan à Kantor BKKPP & KB Kabupaten Bantul (Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo, Bantul telp. 367331 untuk dilakukan telaah layak tidaknya mendapat bantuan.

2.      Apabila layak diberikan , maka akan diberikan melalui Bantuan Pelayanan Kesehatan (Banyankes) yang ada di Kabupaten Bantul

3.      Apabila tidak dapat teratasi di tingkat kabupaten, kemudian apabila akan melibatkan peran Provinsi maka diperlukan surat rekomendasi yang ditandatangani oleh Bupati atau Sekda yang menyatakan ”ketidak sanggupan membiayai pasien tersebut”

4.      Pasien dirujuk ke Rumah Sakit melalui surat rujukan dari Puskesmas

5.      Surat diagnosa dari Dokter Pemeriksa.

 

B.     Jika sudah mempunyai kartu Jamkesmas/ Jamkesos :

Langsung rujuk ke Rumah Sakit dengan membawa surat rujukan dari Puskesmas.

maryanto mohon saran dan petunjuk nya saat ini saya lagi dalam keadaan susah ' anak kami yang pertama sekarang br dirawat di Rs panembahan bantul ,krn prematur & bobotnya kurang jadi harus diopname disana, saya tidak punya penghasilan tetap jd sangat membutuhkan keringan biaya di RS tersebut dalam perawatan 3 ( minggu ) diperkirakan hbs biaya Rp.8.000.000,- ( delapan juta rupiah ) saya sudah berusaha mencari jamkesmas untuk meringankan beban biaya namun terkendala birokrasi sehingga usaha saya kandas dijalan !( mulai dari Rt , Rw kelurahan , kecamatan, bahkan udah ke tingkat kab . ) dan saya tidak mendapat keringanan apapun mohon bantuanya untuk menyelesaikan permasahan kami trimakasih !!!

Yth Pak Maryanto

Kami turut prihatin atas musibah yang dialami keluarga Bapak, dan kami telah memahami prosedur yang Saudara tempuh sudah benar. Sebenarnya apa bila hasil telaah di Kab/kota tidak dapat diatasi oleh Pemerintak Kab setempat, apa bila terpaksa dilimpahkan ke Pemerintah Provinsi, ada rekomendasi dari Bupati/Walikota. Yang ingin kami tanyakan apakah benar Saudara penduduk kab Sleman, tetapi perawatan anak Saudara di RS Panembahan Senopati Bantul? Instansi Pemerintah apa yang telah Saudara datangi? Untuk Kab. Sleman yang menangani kepesertaan adalah Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Sleman telp. 868803.

Dengan catatan : pasien dirawat sesuai dengan ketentuan jaminan kesehatan dan masih berada di rumah sakit.

Terima kasih

Tim UPKK Dinkes Prov. DIY

 

Agus Jatmiko Ternyata pada web Dinkes Prop DIY sudah ada menu layanan aduan, namun sejauh ini blm ada osialisasi yang optimal. Mungkin perlu lbh disosialisasikan layanan tersebut sehingga bisa dimanfaatkan secara optimal. Terima kasih semoga Dinkes bisa memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat.

Terima kasih atas perhatian dan masukannya, di kemudian hari akan kami lakukan sosialisasi sehingga bisa memberikan informasi kepada masyarakat dan masyarakat bisa menyampaikan saran dan masukannya.

Joko Gendut Bebrapa hari yang lalu guna mengurus keperluan syarat mencari kerja,sy bermaksud untuk membuat surat Keterangan Sehat di Puskesmas Mergangsan,,setelah daftar dan menunggu agak lama,akhirnya berdasarkan panggilan melalui speaker poli umum tibalah saya untuk masuk ruangan. Ketika dalam ruangan saya bertemu dengan ibu yang bertugas memanggil nama pasien dan memegang bangko kosong surat tersebut,Karena saya sudah 2 tahun tidak mengurus surat ini,mk sy agak bingung mengenai apa yg harus sy tulis,dan ketika sy bertanya kepada ibu td dia menjawab disuruh ngisi sendiri surat tersebut. Ketika itu saya bertanya dengan sopan kepada ibu td apakah ada pena sy untuk sy pinjam untuk menulis isi surat tersebut,ibu itu menjawab tidak ada dan sy harus mencari kesana kemari untuk pinjaman pena,ketika pena sudah didapatkan dr meja didekat pintu masuk, sy kemudian mengisi blangko tersebut,ternyata ada bagian yg lupa terisi,dan ketika ditunjukkankepada ibu td dengan nada tinggi ibu td seakan2 menyalahkan sy dengan sambil berkata"gimana sih kan dulu sudah pernah"pdhal hanya kelupaan nulis nama puskesmas(dan sy pun harus menulis nama puskesmas itu sendiri)dan ketika akan memasuki ruangan dokter ibu itu kembali bersuara 'hei jngan lupa kembalikan penanya"seakan2 mau sy ambil itu pena Memang seingat sy ketika dua tahun lalu,semua keterangan yg ada di blangko sudah didisikan,tp jika harus memang pemohon mengisi sendiri hendaknya disediakanlah pena di ruang tersebut Buat ibu petugas...terima kasih atas pelayanannya..dan semoga anda bisa lebih mengerti dan memahami pemohon yg datang trima kasih

Kepada Yth

Joko Gendut

di Umbulharjo

 

Keluhan Saudara sudah kami teruskan dan kami koordinasikan dengan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta karena kewenangan untuk Puskesmas Mergangsan ada di Dinas Kesehatan Kota, semoga dengan adanya keluhan dari Saudara bisa meningkatkan pelayanan di Sarana Kesehatan, terima kasih.

 

Tim UPKK

Dinkes Prov. DIY

 

Basuki Pada beberapa waktu yang lalu saya menelpon ke Dinkes Propinsi karena ingin tau beberapa informasi. Sesuai alamat yang tertera bahwa no telp dinkes adalah 563153. Berkali-kali saya coba telp no tersebut tp tidak ada yang mengangkat, padahal masih dalam jam kerja (sekitar jam 09 wib). Mohon menjadi perhatian agar masyarakat yang ingin berhubungan dengan dinas kesehatan tidak dikecewakan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila kurang berkenan.. Basuki

Kepada Yth.

Saudara Basuki

Terima kasih atas informasinya.

Perlu kami sampaikan bahwa telepon nomor 563153 ada 24 jalur, mungkin ketika Saudara menghubungi kami, telepon tersebut sedang aktif di jalur lainnya sehingga kamitidak/belum dapat merespon telepon Saudara.

Sekali lagi mohon maaf atas ketidak nyamanan Saudara dalam upaya menghubungi kami, terima kasih.

 

Tim UPKK

Dinkes Provinsi DIY

Jhons Link Wibesite untuk RS sebaiknya di tambah menu aduan/saran/pesan ke masing2 RS serta menu untuk pemasaran trimka Jhons

Terima kasih usulannya, sementara seperti ini dan nanti kami bicarakan lebih lanjut dengan admin RS.