Pertemuan ”Sosialisasi Pembinaan Sarana Distribusi Obat”

Pertemuan ”Sosialisasi Pembinaan Sarana Distribusi Obat”

Undang-undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Pasal 6 point f disebutkan : Dalam melaksanakan tanggungjawab, Pemerintahan Daerah Provinsi berwenang untuk membina, mengawasai dan meningkatkan mutu Tenaga Kesehatan melalui pembinaan dan pengawasan pelaksanakan praktik Tenaga Kesehatan. Sesuai Peraturan Pemerintah  Nomor 51 tahun 2009 tentang pekerjaan Kefarmasaian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan,  pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyalur obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Fasilitas Distribusi atau Penyalur Sediaan farmasi adalah sarana yang digunakan untuk mendistribusikan atau menyalurkan Sediaan Farmasi, yaitu Pedagang Besar farmasi dan Instalasi sediaan Farmasi.

Dalam rangka pengendalian obat dan pengamanan sediaan farmasi dan terlaksanannya penerapan cara distribusi obat yang baik sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.03.1.34.11.12.7542 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat Yang Baik. Prinsip- Prinsip Cara Distribusi Obat Yang Baik (CDOB) berlaku untuk  aspek pengadaan penyimpanan, penyaluran termasuk pengembalian obat dan/atau bahan obat dalam rantai distribusi. Prinsip-prinsip dalam CDOB ditujukan untuk memastikan mutu sepanjang jalur distribusi/penyaluran sesuai persyarataan dan tujuan penggunaaannya.

Dengan telah diterbitkan Peraturan Permenkes RI No. 34 Tahun 2014 Perubahan atas Permenkes RI No. 1148/Menkes/Per/VI/2011 tentang Pedagang Besar Farmasi, maka masyarakat perlu dilindungi dari peredaran obat dan bahan obat yang tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan khasiat/manfaat dan beberapa ketentuan sehingga Pedagang Besar Farmasi memerlukan kebutuhan hukum dalam pendistribusian obat dan bahan obat.

Penyalur narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi telah ditetapkan dalam Permenkes RI No. 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi dalam rangka pelayanan kesehatan atau kepentingan ilmu pengetahuan. Pedagang Besar Farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk mengadakan, menyimpan, menyalurkan obat dan/atau bahan obat dalam jumlah besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil kajian Implementasi CDOB di PBF pada Tahun 2015 oleh Dinas Kesehatan DIY dari 47 PBF yang disurvei ada 10 PBF yang implementasi CDOB dibawah 75%. Implementasi CDOB dinilai dari aspek sistem manajemen mutu, pengelolaan sumber daya manusia, bangunan dan fasilitas, kebersihan, control hama, penyimpanan dan penanganan produk, mampu telusur produk, penanganan keluhan, field safety correction, pengembalian/retur produk, pemusnahan produk, audit internal, kajian manajemen, dan aktivitas pihak ketiga.

Kegiatan di  hadiri oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota,  dan Pedagang Besar Farmasi  (PBF) di DIY  dengan narasumber berasal dari lingkungan  Dinas Kesehatan DIY, Kantor P2TSP DIY  dan Balai Besar POM  Yogyakarta. Pertemuan ini dilaksanakan di  Aula Instalasi Farmasi  Dinas Kesehatan DIY Jl. Kesehatan, Tegalrejo Yogyakarta  pada tanggal 09 Mei 2017.

Bagikan